25 May 2018

RUU Pilkada, Sinetron Politik SBY yang Canggih

JAKARTA, KONFRONTASI -- Sejumlah warga Indonesia di Washington DC berunjuk rasa di depan hotel tempat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginap. Mereka memprotes SBY terkait lolosnya Rancangan Undang-undang Pilkada di DPR yang mengubah pemilihan kepala daerah dari secara langsung menjadi lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  

"Baru saja saya mendapat berita bahwa SBY didemo di tempatnya menginap di Willard InterContinental Hotel, Washington D.C. Hari ini memang dia ada beberapa acara di Washington D.C.," demikian kata seorang warga Indonesia yang bermukim di New Jersey AS, Made Tony Supriatma, di akun Facebook-nya, Sabtu (27/9/2014).

Made Tony Supriatma, yang lebih dikenal masyarakat sebagai peneliti militer dan pengamat masalah sosial politik ini, juga mengemukakan bahwa sebelum ada demo di Washington, dirinya bergabung dalam aksi serupa di New York beberapa hari sebelumnya. Namun saat itu mereka gagal menemui SBY.

"Ada kabar yang belum dapat saya konfirmasikan bahwa para demonstran diundang dinner ke dalam hotel Willard. Namun undangan ini mereka tolak mentah-mentah," kata mantan aktivis dan alumnus FISIPOL Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Universitas Cornell New York ini.

Made juga mengunggah sejumlah foto yang merekam aksi demo di Washington itu. Terkait aksi unjuk rasa di Washington itu, Made mengemukakan, banyak warga Indonesia di luar negeri sudah mulai bergerak karena mereka muak terhadap kemunafikan yang dipertontonkan rezim SBY.

"Kita semua muak dengan kemunafikan yang dipertontonkan oleh rezim SBY bersama keluarga dan kroni-kroninya. Kita muak dengan persekutuan senyapnya dengan Prabowo Subianto, Amien Rais, Aburizal Bakrie, Anis Matta, dan semua Koalisi Merah Putih itu," kata Made.

Made juga mengingatkan warga Indonesia di Tanah Air perlu menyikapi langkah politik SBY dengan waspada setelah UU Pilkada disahkan DPR. "Sodara, persiapkanlah sesuatu menyambut kepulangannya. Kalau dia mengatakan marah dan prihatin... waspadalah. Dari pengalaman, ini hanya tipuan belaka!" demikian Made Tony mengakhiri penjelasannya.

Sebelumnya melalui akun yang sama Made Tony mengatakan bahwa dalam hal berkuasa, SBY tidak berbeda dengan Soeharto, presiden Indonesia di era Orde Baru. Dalam berkuasa, katanya, keduanya terlihat sangat bertolak belakang. Namun, ujarnya, betulkah keduanya berbeda? Ataukah mereka memang sama, hanya gayanya saja yang berbeda?

"Untuk saya, dua orang ini enggak ada bedanya. Gayanya saja yang berbeda," ujar dia. "Suharto itu pendiam. Tidak banyak orang tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian, dia akan menggebuk. Susilo, sebaliknya, suka omong dan suka pamer. Tapi omongannya sebetulnya bentuk diam juga. Dia omong yang tidak ada isinya, seperti 'Saya prihatin ...'." tambah Made.

Suharto itu menurut Made adalah jenis pribadi yang pendendam. Dia tidak segan-segan menggebuk lawan-lawannya. "Istilahnya, twisting arms gitulah. Sementara, Susilo itu keliatan sangat anti-kekerasan. Tapi dia pengamal Machiavelli yang baik: Kalau kau tidak bisa menggebuk, maka kau harus bisa menipu! " demikian tulis Made Tony dari AS.

Blunder Demokrat

Sikap Fraksi Partai Demokrat yang memilih walk out dalam rapat paripurna di DPR RI menjadi blunder tidak hanya bagi citra partai tapi juga bagi Susilo Bambang Yudhoyono.

Kritikan kepada Demokrat maupun SBY terus mengalir. Demokrat dan SBY menjadi pihak yang paling banyak dipersalahkan sehingga hasil rapat paripurna DPR akhirnya mengubah pilkada langsung menjadi lewat DPRD dalam Undang-undang Pilkada.

"SBY yang kita tahu citra beliau sangat hancur. Itu bukan cuma melalui pemberitaan media sosial semata, tapi juga media internasional membicarakan itu," kata Ikrar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (27/9/2014).

Ikrar menuturkan, tak hanya di dalam negeri, di luar negeri pun sikap Fraksi Demokrat diperbicangkan. Antara lain mempertanyakan instruksi yang telah dikeluarkan SBY untuk mendukung Pilkada langsung gagal diperjuangkan dalam rapat paripurna di parlemen.

Menurut Ikrar, sikap Demokrat yang berupaya menjadi penyeimbang malah menjadi serangan balik bagi partai yang sedang mengambil kembali hati rakyat. Demokrat sebelumnya sangat terpuruk dengan banyaknya kader yang terlibat kasus korupsi mulai dari Nazaruddin, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, dan Andi Mallarangeng.

"Ini menjadi sebuah upaya bagi Partai Demokrat untuk menggali kuburannya sendiri. Karena mereka tidak mampu merebut hati rakyat kembali untuk kemudian memperbaiki citra partainya," tutur Ikrar.

Ikrar menambahkan, sikap fraksi Demokrat yang walk out di rapat paripurna tidak mencerminkan tujuan awal partai tersebut. Bahkan menurutnya dengan adanya sikap walk out itu akan semakin sulit mengembalikan kepercayaan rakyat kepada Demokrat.

"SBY tidak mampu mengembalikan khitoh Partai Demokrat sebagai partai pembela rakyat dan partai tidak korup," katanya.

Alasan PD Walk-Out

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan kekecewaannya atas hasil pemungutan suara DPR tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah.

RUU itu telah telah disahkan pada Jumat (27/9/2014) dini hari lalu dan hasilnya mekanisme pemilihan kepala daerah berubah menjadi lewat DPRD.

Sebenarnya, kata SBY, Partai Demokrat telah menyampaikan usul opsi pilkada langsung, tetapi dengan sejumlah persyaratan.

Menurut dia, Demokrat akan menyepakati pilkada langsung asal dilakukan dengan 10 perbaikan besar. Akan tetapi, kata dia, syarat yang harus dicantumkan dalam pilkada yang baru itu ditolak oleh semua fraksi.

"Di tingkat panja juga tidak tembus. Artinya, DPR berkeinginan hanya dua opsi, langsung yang diusung PDI-P dan sejumlah parpol, dan pilkada oleh DPRD yang diusung oleh Koalisi Merah Putih," kata SBY seperti dikutip dari YouTube, Sabtu (27/9/2014).

Lobi yang dilakukan juga tidak tembus. Padahal, SBY mengaku yakin usulan Demokrat itulah yang terbaik. "Saya 10 tahun memimpin negeri ini, 10 tahun pula rakyat mengetahui, banyak sekali ekses, penyimpangan, hal-hal yang tidak benar kalau pilkada langsung tidak dilakukan perbaikan," ucapnya.

Meski demikian, dia menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia telah berkembang sehingga kenapa harus mundur lagi dengan pemilihan lewat DPRD.

Karena itulah, dengan sangat jernih, SBY mengungkapkan, baik Demokrat maupun dia secara pribadi mengusulkan agar opsi pilkada langsung dengan perbaikan dapat diterima.

"Kenyataannya ditolak, saya kecewa dengan itu. Kemudian, karena hanya dua opsi, Demokrat berat untuk memilih mana opsi yang tidak menjanjikan atau secara eksplisit dalam formulasinya pilkada langsung dengan perubahan, dan dengan opsi DPRD."

Dalam postingan yang berjudul "Tanggapan SBY Atas Hasil Voting DPR RI Tentang RUU Pilkada" itu, dia mengaku sempat diberi tahu, dalam rapat itu memang seolah-olah ada dukungan dari sejumlah fraksi atas usulan dari Demokrat karena dianggap baik. Tetapi, lagi-lagi SBY menyesalkan mengapa usulan itu tidak diwadahi dalam opsi.

Dia menganggap usulan itu bisa dijadikan opsi sendiri, atau, lanjutnya, kalau memang tidak sepakat usulan Demokrat, bisa diambil jalan tengah dengan digabungkan dengan opsi PDI-P. Artinya, opsi PDI-P yang menginginkan pilkada langsung digabung dengan Demokrat yang juga memilih langsung dengan perbaikan-perbaikan besar.

"Mestinya bisa disatukan, tetapi proses politik ini tidak terjadi. Bisa dikatakan berarti kehendak untuk satukan pandangan yang jernih ini tidak ada," ujarnya.  ( komps.com )

Tags: 
Category: 
Loading...

Pages