26 February 2020

Rizal Ramli Minta PPATK Telusuri Aliran Dana Skandal Jiwasraya Hingga Lapis Tiga !

KONFRONTASI- Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, bahwa pihaknya masih menyelidiki aliran dana tersembunyi terkait skandal PT Asuransi Jiwasraya (persero)yang merugikan banyak pihak. Dimana memang, dalam kasus tersebut sebelumnya, Kejagung memang telah menetapkan lima tersangka.. Terkait rencana PPATK akan menelusuri aliran dana PT Jiwasraya mendapat dukungan penuh dari ekonom senior Rizal Ramli. “Mas Kiagus Top!, telusuri sampai lapis ketiga ya mas,” tulisnya singkat dalam postingannya di akun Twitternya @RamliRizal.

”Jadi pada prinsipnya, PPATK akan mendukung khususnya pada follow the money dari aliran dana transaksinya saja,” ujarnya, kepada awak media, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, kemarin.

Adapun saat ini, PPATK menurutnya sedang menelusuri beberapa korporasi dan instansi pelat merah. Tidak menutup kemungkinan terdapat tersangka baru dari kasus tersebut. Meski memang, kasus tersebut merupakan kewenangan dari pihak Kejaksaan.

“Tidak hanya lima orang itu, jadi kita melihat dari keseluruhan. Baik korporasi maupun individunya. Itu kewenangan penyidik. Nanti apakah akan bertambah atau tidak. “Kami sedang proses, dan hasilnya. Kami sampaikan kepada penegak hukum. Konfirmasi ke Kejaksaan Agung,” tutupnya.

 

Rizal Soroti Lemahnya OJK Selesaikan Skandal Jiwasraya

Dalam kasus ini, Rizal tak hanya menyoroti kasus, serta sejumlah tersangka yang dirilis oleh Kejaksaan Agung. Ia juga menilai, adanya kinerja yang sangat lemah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahkan menurutnya, lembaga tersebut sangat lamban dan tidak sebanding dengan fasilitas yang telah diberikan negara baik kepada para pimpinan dan karyawannya.

“OJK dibiayai dengan budget dan staff gaji tinggi, tetapi kemampuan survailance dan monitoring tidak memadai, enforcement lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk turn-around. Terlalu kuat mental birokrat, ini belium krisis loh,” kata Rizal kepada wartawan, Kamis (19/12/2019) lalu.

Selain itu, Rizal juga menyebut bahwa regulator di industri keuangan non-bank dinilai payah dalam penyelesaian kegagalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun. “Sangat payah dan tak bisa diandalkan!,” ketusnya.

Padahal menurutnya, pembentukan lembaga tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengawasan persoalan keuangan non bank dan sebagai pembelajaran dari krisis ekonomi 1998.

Rizal menilai, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK juga sudah cukup memadai, namun implementasinya juga masih lemah. “OJK dibahas terkait revisi UU tentang Bank Indonesia tahun 2000. Sebagai antitesis kelemahan pengawasan BI terhadap bank-bank sehingga terjadi krisis 1998. UU OJK sudah bagus, tapi pimpinan payah,” ujarnya.
 
Adapun selain itu menurutnya terkait kasus Jiwasraya, banyak persoalan keuangan di Tanah Air yang luput dari pengawasan OJK. Misalnya, lembaga keuangan yang selama ini dinilai merugikan konsumen.

“Masalah sederhana seperti maraknya fintech ilegak, yang menawarkan bunga pinjaman super-super tinggi, sangat merugikan konsumen, harrasment, dan pinalti yang mereka lalukan terhadap peminjam telat bayar luar biasa, itupun OJK tidak mampu awasi dan tertibkan,” tutupnya. (Fel)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...