19 March 2019

Rizal Ramli: Joko Widodo Belum Bisa Jawab Soal Revisi UU ITE, Prabowo Komit untuk Revisi

KONFRONTASI- Sebagai negara demokratis, keberadaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) saat ini justru menurunkan nilai demokrasi di Indonesia.

Asumsi itu terbukti dari Indeks demokrasi Indonesia berdasarkan BPS turun dari nomor 49 tahun 2014, dan sekarang ini 2018 menjadi ke-65.

Hal itu disampaikan oleh ekonom senior  sekaligus tokoh nasional Rizal Ramli saat ditemui Tribun Jabar di Jalan Sumatera No 31 Kota Bandung, Selasa (12/3/2019).

Meskipun sudah banyak masyarakat yang menganggap UU ITE malah menjadi ancaman bagi demokrasi, tapi sampai saat ini Jokowi belum bisa menjawabnya.

"Jokowi saya panggilnya pak Widodo. Pak Widodo seandainya bapak terpilih lagi bulan April ( Pilpres 2019), mau tidak melakukan revisi terhadap undang-undang ITE," ujarnya.

Rizal Ramli menantang agar presiden petahana Jokowi melakukan revisi UU ITE tersebut.

Ia mengungkapkan tidak setuju UU ITE digunakan sebagai alat untuk penyimpangan demokrasi.

Penerapan UU ITE tak lain menurutnya adalah untuk memberangus kejahatan finansial, narkoba, terorisme, dan sex yang bertebaran secara elektronik.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli ini menduga jika selama ini UU ITE digunakan penyalahgunaan kuasa untuk menangkap oposisi.

"Saya menduga masih kepengen menggunakan undang-undang itu untuk menangkap oposisi setelah dirinya berkuasa lagi," ujarnya.

Sementara itu Rizal Ramli pun melontarkan pertanyaan yang sama kepada Prabowo-Sandi.

Melalui pesan secara tertulisnya, Rizal Ramli mendapatkan jawaban dari Prawobo-Sandi yang justru akan komitmen merevisi UU ITE tersebut.(FF)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...