24 January 2018

Rizal Ramli : Indonesia Bisa Sejahtera dan Digdaya di Asia. Kilas Balik Sang Rajawali

JAKARTA-Kalaulah ada pemilihan Tokoh utama anti neoliberalisme di Indonesia, Rizal Ramli (RR) pastilah salah satu kandidat utamanya. Sejak masa Orde Baru, pria alumni ITB ini sudah kritis dengan kebijakan ekonomi rezim Soeharto yang dianggapnya mengabdi pada pasar bebas yang melayani kepentingan asing. Baginya, sistem ini adalah cara cepat menuju pemiskinan struktural. Bersama beberapa teman yang berpikir serupa, Rizal Ramli, sang Rajawali, mendirikan Econit Advisory Group pada 1993. Econit mungkin satu-satunya lembaga think tank di bidang ekonomi, industri dan perdagangan yang secara terbuka dan berkelanjutan menggugat semangat neoliberalisme yang semakin mewarnai ekonomi nasional. Namun, anggota panel penasehat ekonomi di PBB (2011-2013) itu, bukan hanya bicara dan menulis.

Ketika ia dipercaya menjadi Ketua Bulog (2000), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2000) dan kemudian Presiden Komisaris PT Semen Gresik, Rizal membuktikan tangan dinginnya menyehatkan ekonomi Indonesia sekaligus menantang dominasi asing. Para pendukung dan Rizal sendiri sudah menyebut ialah sebagai calon presiden alternatif 2014. Secara khusus redaksi Indonesia 2014, Ade Armando, Irwan Amrizal, Warsa Tarsono, dan Leonardus Wisnu menemui dan mewawancarai Rizal Ramli di kediamannya yang asri di bilangan Bangka IX, Jakarta Selatan, Minggu (3/3) –sehari sebelum aktivis yang pernah dipenjara di Sukamiskin, Bandung, pada 1978 itu berangkat ke New York untuk sebuah diskusi panel tentang ekonomi di PBB.

Dengan gayanya yang blak- blakan, Rizal bicara soal kritik intinya terhadap neoliberalisme, apa yang dipandangnya sebagai kelemahan pemerintah, rangkaian keberhasilannya saat menjadi pejabat publik, cara untuk menghadapi kekuatan asing, sampai tawarannya terhadap sistem transparansi keuangan partai politik. Berikut petikannya. INA.2014: Anda dikenal sebagai tokoh anti-neoliberalisme. Sebetulnya apa inti dari kritik Anda terhadap neolib, terutama yang di Indonesia? RR: Terhadap istilah ini kita mesti hati-hati. Karena kalau dalam konteks Amerika, liberalisme dalam hal politik itu bagus.

Kebanyakan orang dari Partai Demokrat itu liberal. Artinya pikirannya terbuka, lebih berpihak kepada mayoritas. Sebagai lawannya konservatif. Sedangkan istilah neoliberalisme yang baru belasan tahun terakhir ini muncul merujuk pada strategi kebijakan ekonomi yang lebih mengutamakan internasionalisme. Lebih mengutamakan mekanisme pasar 100 persen. Lebih mengutamakan kepentingan kepitalisme global. Saya menganggap neoliberalisme dalam konteks negara berkembang sangat merugikan. Banyak contohnya, seperti di Amerika Latin tahun 1970-an. Mereka mempercayakan ekonomi mereka pada pasar dan mereka semakin terjajah. Neoliberalisme pada dasarnya adalah pintu masuk neokolonialisme. Dulu Bung Karno pernah mengatakan, kita bisa merdeka secara fisik tapi sewaktu- waktu mereka akan kembali lagi dalam bentuk baru. Tidak pakai angkatan bersenjata, tidak pakai gubernur jenderal, tidak pakai ‘Belanda’-nya, tapi menguasai ekonomi negara bersangkutan. Garis neoliberalisme inilah yang saya tentang. Neoliberalisme tidak akan memakmurkan Indonesia. Tidak juga membuat Indonesia menjadi negara perkasa di Asia. Bagi para pendukungnya, yang penting mekanisme pasar. Padahal ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan oleh mekanisme pasar. Contohnya, kalau rakyat sudah sangat miskin, modal tidak punya, tanah tidak punya, bagaimana nasib mereka diserahkan ke mekanisme pasar?

INA.2014: Dalam ekonomi global seperti sekarang ini, misalnya dengan adanya kesepakatan-kesepakatan perdagangan pasar bebas di dunia, apa kita masih bisa melepaskan diri dari tuntutan neoliberalisme ini?

RR: Masalah utama Indonesia, kita ini sudah terlalu kebablasan masuk neoliberalisme. Misalnya, hypermarket bisa ada di mana saja di seluruh Indonesia. Di Amerika saja tidak bisa, apalagi di Eropa. Yang kedua keberpihakan terhadap rakyat masih dalam bentuk charity, dalam bentuk belas kasihan. Bukan memberi mereka kekuatan untuk bisa mandiri. Tidak memberi kekuatan untuk mereka memiliki alat produksi dan sebagainya. Yang paling jelas adalah dalam bidang pendidikan. Sekarang ini, kalau tidak punya uang, jangan bermimpi jadi sarjana. Biaya masuk perguruan tinggi sekarang sudah sampai belasan juta, bahkan puluhan juta. Karena apa? Karena pendidikan diliberalisasi habis. Seolah-olah mengelola pendidikan itu sebagai perusahaan komersial saja. Kalau swasta tidak ada masalah. Tapi ini juga berlaku untuk universitas negeri. Yogya kan dulu dikenal sebagai kota pendidikan. Rakyat Yogya dari dulu bermimpi anaknya masuk UGM. Sekarang mereka bilang, “Pak, kayaknya anak saya sekarang tidak mungkin masuk UGM. Masuk kedokteran biayanya puluhan juta, dari mana uangnya?” Mereka bilang, “Mau jadi insinyur tidak bisa.” Inilah contoh dari liberalisasi itu. Sistem pasar itu. Semua ada. Semua bagus-bagus, tapi hanya bagi yang punya uang. Kalau yang tidak punya uang, ya nonton saja. Ini seperti mal yang menjamur di mana-mana. Tampilannya mewah. Tapi rakyat hanya bisa datang untuk ngadem saja, karena AC-nya dingin. Saya tidak mau Indonesia kayak begini. Indonesia yang terkotak- kotak seperti ini. Saya menilai setelah 68 tahun kita merdeka, rakyat Indonesia yang benar- benar sudah merdeka baru 20 persen. Ini adalah kalangan yang punya rumah, punya jaminan pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, mayoritas rakyat belum pernah merdeka sama sekali. Jumlahnya 80 persen. Tugas kita membuat yang belum pernah merdeka ini menikmati kemerdekaan. Dan itu tidak bisa lewat jalan neoliberaslime. Selama ini banyak teman-teman menyederhanakan, kita ini terbelakang hanya gara-gara korupsi. Betul korupsi merusak, menghancurkan, dan harus dilawan. Tapi yang menyebabkan rakyat Indonesia yang 80 persen tidak pernah menikmati kemerdekaan bukan hanya karena uang negara dirampok, tapi karena jalan yang kita ambil adalah jalan neoliberal. Ini yang membuat jurang antara yang miskin dan kaya besar sekali. Kita tahu, ekonomi kita tumbuh tapi selama Sembilan tahun terakhir koefisien indeks Gini yang merupakan ukuran tingkat kemerataan ekonomi juga meningkat. Kalau sudah kaya, kaya banget.

INA.2014: Mungkinkah ada neoliberalisme yang manusiawi?

RR: Tidak mungkin. Dengan sendirinya. Itu otomatis. Karena neolib itu menomorsatukan kekuatan kapital. Dan kapitalisme kan tidak manusiawi.

INA.2014: Kalau misalnya negaranya campur tangan dengan mengintervensi agar walau yang besar bisa tumbuh, tapi yang lemah tetap dibela melalui jaminan sosial seperti yang dilakukan Jokowi sekarang

RR: Itu yang saya dan kawan- kawan buruh perjuangkan. Misalnya sudah dua tahun terakhir kita berjuang, sampai dengan demonstrasi, agar Undang- undang Sistem Jaminan Sosial Nasional diberlakukan. Ini tidak hanya menyangkut kepentingan buruh, tapi agar semua rakyat bisa berharap bahwa mereka juga memperoleh jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan kecelakaan. Di Indonesia saking konservatifnya, ide seperti ini saja dianggap berbahaya. Padahal ide semacam ini sebenarnya sekadar pelaksanaan UUD 45. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengurus pengangguran, yang tidak makan, dan yang tidak mampu. Badan Pelaksana Jaminan Sosial sebetulnya bagian dari pelaksanaan UUD 45. Masak itu saja dilawan? Ini karena sedemikian konservatifnya Indonesia. Sudah sangat neoliberal. (Catatan Redaksi: UU Badan pelaksana Jaminan Sosial adalah implementasi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sudah ditetapkan pada 2004 yang mengamanatkan pemerintah memberikan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian. Sampai saat ini pemerintah tetap menunda penerapannya). Kalau Jerman di masa Otto von Bismarck tidak memperkenalkan dan mengembangkan sistem jaminan sosial, Jerman jatuh ke tangan komunis. Sekarang Jerman sistemnya bagus sekali: sistem pendidikannya, kesehatannya, dan jaminan sosial nasionalnya. (Catatan redaksi: Otto von Bismarck adalah kanselir Jerman yang pertama kali menggagas program jaminan sosial di hari tua pada awal 1880-an). Singapura meniru itu dengan apa yang disebut Provident Fund (dana jaminan hari tua – red).

Dalam skema ini, gaji karyawan atau buruh dipotong sekian persen setiap bulan dan perusahaan tempat ia bekerja pun harus membayar dalam jumlah tertentu. Dalam waktu lama, jumlahnya akan besar sekali. Dengan begitu, para buruh di Singapura mampu mencicil apartemen, yang uang pokoknya diperoleh dari dana tersebut. Membiayai anak sekolah, uangnya juga dari sini. (Mantan Perdana Menteri Singapura) Lee Kwan Yew harus all out membantu para pekerja karena partai yang berkuasa, People’s Action Party, walau pemimpinnya adalah kalangan intelektual dan profesional tapi suaranya datang dari buruh. Karena itu Lee Kwan Yew berkomitmen untuk juga memikirkan kalangan tengah dan bawah. Di Indonesia, sulit sekali membuka mata orang bahwa ini diperlukan buat kesejahteraan masyarakat. Saya beberapa kali bertemu dengan para pengusaha yang terus marah-marah dan menganggap skema semacam ini membuat bisnis menjadi mahal. Ya saya tinggal ingatkan mereka bahwa di Singapura, di Malaysia, Amerika, Jerman, dana jaminan sosial semacam ini lumrah. Baru mereka diam. Walau juga ada yang bilang: “Habis kalangan buruh itu tidak mengerti, mereka maunya enaknya saja.”

INA.2014: Apa yang terutama tidak disetujui?

RR: Mereka tidak setuju karena serikat pekerja minta ada komponen yang dibayar majikan. Ini belum diputuskan sekarang. Apakah, misalnya, pekerja dipotong 2 persen dan majikan bayar 2 persen. Di Singapura, majikan malah bayar lebih besar. Semakin lama buruh bekerja, semakin besar biaya yang dibayar perusahaan. INA.2014: Kalau Jamsostek saja tidak cukup? RR: Jamsostek saja tidak cukup. Itu kan hanya buat pekerja formal saja.

INA.2014: Tapi bukankah ada juga penolakan dari buruh?

RR: Hehehe, ya di Indonesia ini, siapapun bisa melakukan unjuk rasa. Itu meotivasi Buruh INA.2014: Dengan penjelasan Anda tersebut, dengan sudah dikeluarkannya UU Jaminan Sosial misalnya, bukankah artinya dimungkinkan neoliberal tapi tetap ada koreksi-koreksi dari dalam?

RR: Ya, itu bukan neoliberalisme. Saya dan kawan-kawan memperjuangkan antitesa dari neoliberalisme. Kami menyebutnya ekonomi konstitusi. Ekonomi berdasarkan UUD 45. Kenapa? Para perancang UUD 45 kebanyakan mengerti ekonomi. Mereka sekolah di Eropa. Hatta, Syahrir, Ali Sastroamijoyo, dan lain-lain. Di masa mudanya, mereka bersekolah di Eropa, saat Eropa mengalami resesi dunia pada tahun 1930-an. Depresinya panjang. Mereka mengerti bahaya kapitalisme yang ugal-ugalan. Sehingga waktu mereka merancang UUD 45 tidak sepenuhnya mereka serahkan kepada mekanisme pasar. Pikiran mereka sudah jauh sekali.

INA.2014: Segala aspek di Indonesia ini sudah mengarah ke neoliberalisme?

RR: Iya, termasuk hal-hal yang merupakan kebutuhan dasar rakyat. Salah satu bahaya neoliberalisme adalah harga harus disamakan dengan harga internasional. Semuanya. Bagaimana mungkin harga disamakan dengan harga internasional, entah itu pendidikan dan kesehatan rakyat, sementara pendapatan rakyatnya sendiri Melayu? Inilah jalur cepat untuk proses pemiskinan. Istilah kami pemiskinan struktural. Orang dibikin miskin oleh kebijakan. Negara lain begini? Tidak. Cina tidak begini. Korea tidak begini. Jepang tidak begini. Mereka genjot dulu pertumbuhan ekonominya sampai di atas 10 persen. Kita kan rata-rata baru 6 persen. Yang kedua, ciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Sehingga pendapatan rakyat naik dan upah pekerja naik. Baru harga disesuaikan dengan harga internasional. Siklusnya beda kan? Kalau pendapatan rakyat sudah tinggi, BBM mau dinaikkan berapa juga silahkan. Tapi neoliberalisme yang dilakukan di Indonesia ini mengajarkan bahwa, tanpa menunggu itu, harga harus disesuaikan dengan harga internasional. Padahal pendapatan rakyatnya, pendapatan lokal. Pendapatan Melayu.

INA.2014: Bisa diperjelas soal harga disesuaikan dengan harga internasional. Kalau BBM kami mengerti. Tapi kalau pendidikan dan kesehatan, bukankah itu ditentukan oleh pasar di dalam negeri?

RR: Saya berikan contoh begini. Untuk beberapa universitas swasta di Indonesia, uang sekolahnya melebihi uang sekolah di Malaysia, Australia, apalagi Eropa. Di Eropa saja, mahasiswa disubsidi. Kalau kaya sih tidak masalah. Bagi segmen yang sudah merdeka tadi, yang 20 persen itu, harga mahal bukan masalah. Tapi buat yang mayoritas jangan begitu dong. Hak mereka tidak diberikan, padahal hak rakyat dalam UUD 45 adalah untuk mendapat pendidikan. Kalau mereka dipaksa untuk masuk universitas dengan bayaran sebesar 30 juta rupiah, berarti 80 persen golongan yang tidak mampu ini tidak bisa kuliah. Kita harus menolak cara seperti ini.

INA.2014: Seharusnya apa yang dilakukan negara?

RR: Ini seharusnya tidak boleh dibiarkan. Negaranya malah mengharamkan subsidi. Contohnya dalam dunia pendidikan. Berkembang pemikiran kalau negara harus mensubsidi sehingga uang sekolah murah, itu merugikan. Ini cara berpikir yang salah. Karena pendidikan sebetulnya investasi. Investasi sekarang, manfaatnya nanti. Setelah mereka menjadi tenaga terdidik. Di Eropa, Jerman dan Perancis, apalagi di negara Skandinavia, mereka menganggap pengeluaran untuk pendidikan bukan sebagai subsidi. Mereka menganggapnya sebagai investasi. Sistem pendidikan yang paling baik, ada di Skandinavia: Belgia, Finlandia, dan Denmark. Di negara itu S1, S2, S3 sampai S7 gratis (tertawa). Bukan hanya biaya pendidikannya saja, termasuk cost of living juga. Mereka tidak menganggap ini subsidi. Mereka menganggapnya sebagai investasi sehingga orang Skandinavia relatif paling bagus tingkat kesejahteraannya. Istilahnya, mereka memang menerapkan sistem pasar, tapi ada dimensi manusiawinya. Dimensi manusiawinya dengan program- program yang tidak sepenuhnya mekanisme pasar.

INA.2014: Tadi anda bilang Indonesia lebih liberal dari Eropa bahkan Amerika sendiri. Kira- kira penyebabnya apa?

RR: Karena, terutama setelah krisis, kita dipaksakan untuk melaksanakan perjanjian yang sangat liberal lewat kesepakatan- kesepakatan dengan IMF dan Bank Dunia. Contoh yang sederhana yang sering saya ungkapkan, Indonesia ini termasuk eksportir gas paling besar di Asia. Tapi kita di dalam negeri kita mencari gas pun tidak bisa. Karena semua sudah terikat dengan kontrak jangka panjang dengan negara lain. Padahal kalau kita menggunakan gas, pembangkit listrik hanya menghabiskan 3 sen per mega watt. Kalau listriknya 3 sen, tarif listrik bukan naik, tapi malah turun. Kalau ini dijalankan, tidak diperlukan lagi subsidi. Tapi karena sekarang yang digunakan sebagai pembangkit listrik adalah kebanyakan solar, dan saya juga bingung kenapa tidak pakai batubara, yang harus dikeluarkan adalah bukan 3 sen tapi 30 sen per mega watt. Sepuluh kalinya.

INA.2014: Dengan misalnya penyesuaian Upah Minimum Regional yang berlangsung sekarang ini, tidakkah Anda melihat sudah ada kepedulian terhadap nasib rakyat kecil?

RR: Perlu diingat ya, apa yang didapatkan rakyat biasa termasuk pekerja, tidak pernah didapatkan tanpa perjuangan. Rakyat harus berjuang untuk hal yang sebenarnya merupakan hak dia. Itu yang terjadi kalau garis keberpihakan pemerintah tidak neoliberal. INA.2014: Dalam kondisi saat ini, mungkinkah pemimpin yang terpilih tidak mendukung ekonomi pasar bebas? RR: Sangat mungkin. Saya berikan contoh di Brazil. Presiden terpilih Brazil untuk 2003-2011, Lula (Luiz Inácio Lula da Silva), adalah presiden yang semula tidak dikenal mayoritas masyarakat Brazil. Bicara di televisi dan dikutip koran pun tidak pernah. Sebab di sana, yang menentukan siapa yang menjadi presiden adalah 20 konglomerat yang punya televisi dan koran dan harus didukung Washington. Sudah pasti tokoh buruh seperti Lula bukan media darling. Tapi dia terus bekerja di masyarakat, dan di menit-menit terakhir sebelum pemilu dia bergabung dengan satu partai kecil. Hingga akhirnya ia menang, bahkan terpilih lagi di periode kedua, total 8 tahun. Karena keberpihakannya pada masyarakat bawah, ia membuat Brazil menjadi negara paling hebat. Utangnya berkurang. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi 40 juta lebih masyarakat. Kesejahteraan naik. Sampai membuat program- program kongkret untuk masyarakat bawah dan pekerja. Memang hatinya untuk kalangan menengah bawah dan pekerja. Kalau garis keberpihakan pemerintahnya adalah neoliberal, maka masyarakat tidak akan mendapat hak-hak dasarnya tanpa perjuangan. Untuk UMR, misalnya, teman-teman pekerja kan harus bergerak secara massif? Tapi saya juga tidak mau kekuatan buruh jadi super dominan. Harus ada keseimbangan. Selama ini, dalam sejarah Indonesia, hanya kekuatan kapital saja yang dominan. Karena itu harus ada imbangannya, yaitu kalangan pekerja. Hanya jika kekuatan pekerja menguat, mereka dapat share dari pembangunan itu.

INA.2014: Selain di Brazil, di Argentina juga muncul fenomena yang sama…

RR: Di seluruh Amerika Latin, ada semangat yang sama. Dulu di sana, jika ingin menjadi presiden atau perdana menteri harus disetujui oleh Washington dan menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal. Yang terpilih adalah mereka yang menguntungkan perusahaan multinasional. Pola ini terus berjalan sampai tahun 2000-an. Kini kondisinya berubah. Calon presiden atau perdana menteri yang didukung Washington dan kebijakan ekonominya neoliberal, tidak akan dipilih lagi. Terpilihlah di Argentina, Bolivia, Chili, dan negara lainnya di sana, para calon yang keberpihakan pada masyarakatnya jelas.

INA.2014: Dan semuanya terpilih secara demokratis...

RR: Iya, tentu saja. Rakyat di sana sudah bosan ditipu. Pemimpin silih berganti tapi tidak memperjuangkan nasib rakyat biasa. Mereka malah memperjuangkan para neolib. Rakyat Amerika Latin sudah makin cerdas. Siapa saja calon pemimpin mereka yang didukung Washington atau kebijakan ekonominya neoliberal, artinya pro-IMF dan Bank Dunia, sudah pasti tidak akan terpilih.

INA.2014: Anda melihat pemerintah Indonesia tidak bersikap tegas terhadap kepentingan asing?

RR: Kita justru terus bergantung pada asing. Utang kita yang di awal 2000-an masih Rp 1000 triliun, sekarang sudah menjadi hampir Rp 2000 triliun. Inilah prestasi para Menteri Keuangan yang dipuji-puji bank asing itu. Rakyat kita harus dididik. Kalau tidak, rakyat ditipu terus. Sama ketika rakyat di Latin Amerika ditipu terus oleh pemimpinnya yang neolib. Raffles (Thomas Raffles, Gubernur jenderal Hindia Belanda – red) dalam bukunya menyatakan bahwa untuk menundukkan Hindia-Belanda tidak diperlukan angkatan laut yang dahsyat dan tidak perlu angkatan darat yang hebat. Yang penting, hormati raja- raja di Hindia Belanda sehebat- hebatnya. Jadi, kalau para penjajah Eropa datang ke Raja Solo, Yogyakarta, dan lain sebagainya, ia bawakan prajurit yang rapih-rapih. Disiapkan pasukan penghormatan. Jadi, raja-raja Hindia-Belanda merasa hebat. Lalu mereka dihormati orang bule atau Inggris dengan dentuman meriam. Kemudian, lanjut Raffles, saya bawakan tekstil yang bagus- bagus dari katun dan sutra. Lalu dibawakan juga dining set supaya raja-raja di Hindia-Belanda bisa makan seperti orang Inggris. Dibawakan juga gramafon biar mereka mendengarkan musik. Setelah itu, Inggris menyodorkan apa saja, ditanda tangan raja-raja Hindia-Belanda. Hartanya dibagi, bahkan tanahnya diberi. Tulisan Raffles itu menyadarkan siapa kita dan siapa pemimpin kita. Memang ada raja yang bandel, seperti Sultan Badaruddin di Palembang. Ia melawan Belanda sampai akhirnya dibunuh. Lalu diganti adiknya yang kemudian menjadi anteknya Belanda. Raja di Sulawesi juga banyak yang melawan. Yang ingin saya katakan, kalau mental pemimpin Indonesia masih inlander, jangan mimpi Indonesia bisa menjadi negara hebat. Kalau pemimpin Indonesia senang dipuji- puji asing, jangan mimpi Indonesia bisa menjadi negara dahsyat. Rizal Ramli teman asingnya banyak banget. Saya besok ke New York sebab saya penasehat panel PBB dengan tiga pemenang Nobel. Kemarin saya dari Morocco. Kami kumpulkan para pemimpin Arab Spring. Akhir bulan ini saya ke Jepang. Rizal Ramli teman asingnya banyak, tapi saya tidak mau negara ini dirampok. Sama juga dengan para pendiri bangsa kita, seperti Syahrir, Bung Hatta, dan Bung Karno. Apa teman asing mereka sedikit? Banyak banget. Tapi mereka tidak mau Indonesia diperkosa.

INA.2014: Apa ini terjadi karena kita sudah sedemikian bergantung akibat utang kita sangat besar?

RR: Tidak. Semua bergantung pada dari dalam diri kita. Saya pernah bertugas di Semen Gresik (2007). Semula untungnya hanya Rp 400 miliar. Saya kumpulkan para direksi dan komisaris setelah saya dilantik menjadi Presiden Komisaris. Saya undang mereka makan malam di Ritz Carlton. Saya katakan pada mereka, “Sebenarnya saya ditawari banyak perusahaan sebagai preskom. Tapi saya pilih Semen Gresik karena banyak hidden value-nya.” Saya katakan pada mereka, dalam satu tahun untungnya harus naik. Kalau dalam satu tahun untungnya tidak naik, maka pilihannya hanya ada dua. “Pertama, Rizal Ramli mengundurkan diri. Tidak ada gunanya saya di sini. Kedua, saya usulkan agar kalian dipecat. Karena saya masih punya pengaruh di sini.” Para direksi dan komisaris yang semula makan malam enak, pada langsung keselek .

INA.2014: Berjalan lancar?

RR: Besoknya saya kumpulkan mereka lagi di kantor. Banyak yang bertanya bagaimana caranya. Saya katakan, “Saya ingin biaya produksi turun 10 dolar per ton.” Ada yang angkat tangan. “Tidak bisa, pak. Inflasi saja 7 persen.” Saya katakan pada orang itu, “Mohon maaf, mas. Jangan menguliahi saya soal inflasi. Rizal Ramli ini salah satu ekonom top di Indonesia”. Sederhana kok, semua BUMN itu KKN. Panggil pemasoknya dan bilang, “Anda mau turunkan tidak harganya?” Kalau tidak, kita cari pemasok yang lain. Yang kedua, saya katakan, grup kita, Semen Gresik, Semen Padang, dan Tonasa, hanya bekerja dalam 1 tahun 250 hari. Di seluruh dunia, masa kerjanya 330 hari. “Saya mau ke depan kita kerja 300 hari”. Mereka beralasan lagi, “Tidak bisa, pak. Ini kan mesin tua dan macam-macamlah alasannya.” Saya katakan lagi, “Hari gini, spare part kan bisa dibeli.” Lebih baik kita keluar uang agar bisa beroperasi lebih banyak 50 hari, dan produknya bisa bertambah 3 juta ton. Yang ketiga, Semen Gresik, Semen Padang, dan Tonasa jangan ‘berantem’ di pasar. Saya katakan, “Lain kali kalau tim marketing mau berantem, di depan saya. Biar saya bisa pecat.” Mereka pikir, saya main-main. Mereka lalu menyusun dan mengajukan proposal budget. Mula-mula Tonasa. Harga turun 10 dolar dan hari kerja tambah 10 hari. Proposal mereka saya coret. Dua puluh tujuh kali proposal Tonasa dicoret. Proposal Semen Gresik 18 kali dicoret. Semen Padang, 20 kali. Mereka marah dan sebal sekali pada saya. Mereka rapat berhari- hari untuk menyusun proposal itu. Saya coret, mereka rapat lagi. Begitu seterusnya. Stres mereka semua. (tertawa). Akhirnya kita kompromi. Kita setuju cost saving-nya menjadi 8 dolar dari rencana semula 10 dolar. Bayangkan, 8 dolar dikali 14 juta ton. Keuntungan yang didapat melebihi Rp 1 triliun. Belum lagi ditambah jam kerja, menjadi 30 juta ton. Para direksi dan komisaris setuju dan kita kerjakan. Sebelumnya, Semen Gresik bahkan tidak termasuk 10 BUMN terbesar. Saya masuk, tidak berapa lama kemudian Semen Gresik masuk dalam 7 BUMN terbesar. Untung meningkat dari Rp 400 milyar sampai lebih dari Rp 1 triliun. Pertama kalinya, Semen Gresik bisa mengalahkan Indocement dan Holcim. Kan tidak ada dalam sejarahnya itu. Baru semua direksi dan komisaris happy. Lalu kami juga panggil dan minta perusahan rating Standard Board dan Moody’s untuk menilai Semen Gresik. Kami sendiri yang meladeni pertanyaan mereka dari Inggris maupun dari Hongkong. Kami diinterview melalui teleconference. Akhirnya, Semen Gresik dapat rating lebih tinggi satu tingkat dari Republik Indonesia. (tertawa). Di seluruh Indonesia hanya ada tiga perusahaan yang punya rating lebih tinggi dari Republik Indonesia, yaitu Telkomsel dan Indosat karena pemegang sahamnya orang asing. Mereka dapat ratingnya triple A. Telkomsel dan Indosat juga bisnis yang bagus. Perusahaan ketiga yaitu Semen Gresik. Artinya, kalau kami cari utang, bisa lebih murah dari Republik Indonesia.

INA.2014: Setelah keberhasilan itu semua?

RR: Para direksi dan komisaris bangga. Setelah laporan tahunan, kami panggil konsultan kompensasi. Kami minta mereka untuk mensurvei 15 perusahaan besar di Indonesia, baik perusahaan asing maupun nasional, berapa rata-rata gaji minimum eksekutif direksi di 15 perusahaan tersebut. Saya mau eksekutif direksi Semen Gresik juga mendapat gaji yang sama sehingga gaji karyawan biasa bisa naik. Setelah itu Rizal Ramli jadi pahlawan (tertawa).

INA.2014: Sekarang bagaimana nasib Semen Gresik?

RR: Masih bagus.

INA.2014: Setelah Anda tidak lagi di sana, Semen Gresik tidak jeblok lagi kan?

RR: Lumayan. Jadi waktu itu kan kita tiba-tiba punya uang banyak. Akhirnya kita putuskan bangun pabrik di Tonasa 2,5 juta ton. Di Gresik 3 juta ton. Dan di Padang 2,5 juta ton. Sebagian kami bangun dengan uang pinjaman, tapi bunganya rendah. Dulu, bekas Dirut Semen Tonasa pernah datang ke rumah saya. Dia bercerita, dulu untung mereka hanya Rp 16 miliar. Sekarang untungnya sudah sampai Rp 500 miliar. Bahkan katanya, Semen Tonasa termasuk perusahan paling menguntungkan se-Indonesia Timur. Dia bilang dulu benci sekali dengan saya karena dipaksa rapat terus.

INA.2014: Poinnya, sebenarnya kita bisa?

RR: Bisa sekali.

INA.2014: Jadi, yang diperlukan adalah orangnya?

RR: Benar. Saya beri contoh. Sekarang kan Pertamina rugi melulu? Jika kami diberi kepercayaan untuk urus Pertamina, kami buat nilai Pertamina jadi tiga kali lipat dari sebelumnya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Itu yang dilakukan oleh China Petroleum. Ini kan perusahaan baru? Jauh lebih dulu Pertamina. Tapi tiba-tiba perusahaan itu bisa melampaui Pertamina. Jadi, tidak susah kok urus Indonesia. Bayangkan apa yang saya lakukan pada PLN saat saya Menko. Waktu itu direksi PLN mendatangi saya. Mereka bilang, “Pak, kita sudah bangkrut. Modal kita sudah minus Rp 9 triliun. Aset kita Rp 50 triliun. Kita tidak bisa lagi minta kredit ke bank, karena modal kerja tidak bisa menerbitkan obligasi.” Lalu saya tanya, apa solusinya? Mereka jawab, “Pemerintah ambil alih hutang PLN. Suntikkan modal baru agar dapat saham baru.” Saya tanya lagi, ada solusi lain? Mereka jawab, “Tidak ada.” Saya katakan, “Ya sudah. Saya setuju. Tapi tunggu dulu sebentar. Saya mau panggil sekretaris saya. Saya minta seketaris saya untuk menyiapkan surat pengunduran diri saudara semua. Saudara enak sekali jadi direksi BUMN. Tambah utang, setelah itu dilimpahkan kepada negara.” Setelah semuanya tegang, saya coba mencairkan. Saya bilang, “Caranya bukan gitu. Caranya kita revaluasi aset, karena aset yang ada masih harga historis. Karena banyak harga tanah masih dengan harga pembelian, bukan harga sekarang. Termasuk generator segala.” Setelah dilakukan, aset PLN naik menjadi Rp 202 triliun dari Rp 52 triliun. Selisih revaluasi saya masukkan modal. Semula modalnya minus Rp 9 triliun menjadi Rp 119 triliun. Jadi plus. Tiba-tiba PLN menjadi sehat kembali. Belum pernah dalam sejarah Indonesia, menyelamatkan tanpa uang. Hanya karena revaluasi aset. PLN tidak lagi kesulitan memperoleh kredit bank.

INA.2014: Hanya karena revaluasi aset, PLN pulih kembali?

RR: Belum pernah dilakukan dalam sejarah, menyelamatkan BUMN yang pulih tanpa uang. Lebih dari itu, banyak terobosan yang pernah saya buat saat menjabat. Tapi orang-orang hanya tahu bahwa saya kritis dengan IMF saja dan anti neoliberal. Terobosan lain yang saya lakukan adalah ketika BII, yang saat itu milik pemerintah, mengalami rush sampai Rp 300 miliar. Jika dibandingkan, BII ini 6 kali dari Bank Century. Waktu itu, saya juga ketar-ketir. Terkait itu, saya dapat surat dari IMF. Mereka menyatakan hanya ada 2 opsi untuk BII. Pertama, suntik lagi BLBI jilid II sebesar Rp 4,5 triliun. Atau, kedua, tutup dan likuidasi. Biayanya hanya 5 triliun rupiah, termasuk biaya PHK dan lain-lain. Rizal Ramli kan dikenal tukang kritik model penyelamatan bank BLBI di mana-mana, masak ketika jadi Menko melakukan hal yang sama? Rusak dong nama saya.

INA.2014: Lalu, apa yang Anda lakukan?

RR: Saya dapat ide. Waktu itu, Sabtu, saya panggil Deputi Gubernur BI, Anwar Nasution. Saya juga panggil Dirut Bank Mandiri ECW Neloe. Saya katakan pada keduanya, “Senin kita gelar konferensi pers besar-besaran. Saya akan hadir. Pak Anwar dan Pak Neloe juga hadir. Kita akan umumkan bahwa bank Mandiri akan ambil alih BII. Supaya ada payung kepercayaan bagi masyarakat. Bank BII kan bank besar. Tapi ini hanya sandiwara saja. Tak ada transaksi satu rupiah pun di sana. Saya hanya butuh waktu.” Waktu itu saya ancam Pak Anwar. “Jika obrolan kita ini bocor, saya akan kejar bang Anwar.” Padahal, Pak Anwar lebih tua dari saya 10 tahun (tertawa). Saya katakan itu juga kepada Neloe. “Jika berita ini bocor dari bapak, besoknya bapak saya pecat.” Selang beberapa hari kemudian, Senin, diumumkan BII diambil alih Mandiri. Saya juga ganti direksi BII. Empat direksi keturunan Tionghoa dan tiga lainnya dari Melayu. Tugas direksi baru adalah untuk menyelamatkan BII selama 3 bulan. Saya katakan pada mereka, “Jika dalam 3 bulan, BII tidak berhasil dan collapse, maka kalian harus cari pekerjaan baru. Karena saya pun harus juga cari pekerjaan baru.” INA.2014: Bagaimana caranya? RR: Saya katakan pada direksi, kumpulkan nasabah di atas satu miliar. Pasang iklan di mana-mana bahwa Mandiri telah ambil alih BII. Yakinkan nasabah bahwa BII tidak akan rontok, mengingat di belakang Mandiri ada pemerintah. Kalau masih ada nasabah yang ragu, beri tambahan bunga 1 atau 2 persen. Dalam waktu enam minggu, uang balik kembali ke BII. Dan BII stabil lagi. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, menyelamatkan bank tanpa uang. Saya termasuk orang yang percaya dengan prinsip bahwa bank adalah bisnis kepercayaan. Karena itu, kalau orang menilai kita kredibel, maka orang akan percaya pada kita. Lalu saya panggil lagi pak Anwar dan pak Neloe. Saya katakan, gelar lagi konferensi pers dan gunakan istilah teknis perbankan dalam bahasa asing supaya orang bingung. Intinya, supaya ‘perkawinan’ antara BII dan Mandiri dibatalkan.

INA.2014: Berapa usia ‘perkawinan’ antara BII dan Mandiri?

RR: Hanya dua bulan.

INA.2014: Dalam dua bulan, BII pulih?

RR: Ini belum pernah terjadi. Biasanya selalu ada rekomendasi dari IMF yang isinya menyuntikan dana untuk bank yang mau rontok. Kalau itu saya lakukan, bau tangan saya. Beda sekali kondisi BII saat itu dibandingkan dengan Century sekarang.

INA.2014: Jadi, cara yang sama bisa dilakukan untuk Bank Century?

RR: Gampang banget, kalau mau. Tapi karena dari awal niatnya memang ingin mencari ‘ember bocor’ supaya dapat uang buat politik, ya itu yang terjadi. Niatnya kan bukan untuk menyelamatkan.

INA.2014: Menurut Anda kasus Century ini akan terbongkar?

RR: Publik mungkin lupa bahwa motif dari bermain-main dengan kebijakan kriminal seperti ini bukan uang. Tujuannya adalah kekuasaan. Dan kejahatan seperti ini bukan kelas bupati dan gubernur. Poin saya, di bidang kejahatan keuangan, pelakunya itu cantik- cantik dan ganteng-ganteng. Kerugian negara yang ditanggung dari kejahatan ini bukan sekelas kejahatan bupati yang paling tinggi Rp 50 miliar. Kalau kelas kejahatan ini uang yang dirampok triliunan rupiah.

INA.2014: Dan itu, uangnya tidak masuk kantong

RR: Bukan untuk pribadi. Tapi buat kekuasaan. Dan ini akan terbuka semua.

INA.2014: Dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan menghadapi AFTA. Kenyataan ini tidak bisa kita hindari. Namun banyak kalangan yang menilai Indonesia belum siap. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan?

RR: Ini khas orang Indonesia ya. Belum dicoba sudah bilang tidak bisa. (tertawa). Kenapa harus tidak percaya diri? Saya beri contoh. Waktu itu saya masih menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Kreditor konsorsium bank dari Jerman yang membiayai kredit Garuda Indonesia mengancam karena Garuda tidak mampu membayar utangnya $ 1,8 miliar. Mereka bilang, “Kalau ini tidak dibayar, pesawat Garuda yang keluar dari Indonesia, kami sita.” Mereka tidak tahu kalau mereka berhadapan dengan Rizal Ramli. Saya kirim pesan kepada mereka. “Silahkan sita. Tapi kami akan tuntut kalian di pengadilan Frankfurt.” Perlu diingat, Garuda rugi karena pada zaman Soeharto, beli pesawat di-mark up 100 persen. Leasing-nya di-mark up 50 persen. Dan itu jadi proyek anak-anaknya Soeharto. Bank-bank di Jerman untung dari proyek itu. Karena mendapat bunga yang lebih dari peminjaman uang untuk pembelian pesawat. Saya yakin kita menang jika harus bertemu dengan para kreditor konsorsium bank Jerman tersebut di pengadilan Frankfurt. Dan benar, bos-bos besar konsorsium bank Jerman datang tergopoh-gopoh menghadap kita. Mereka datang untuk berdamai. Kalau mereka meneruskan di pengadilan di Frankfurt, saya yakin saham mereka akan jatuh. Karena mereka melakukan praktek perbankan yang salah. Dan investor tidak akan percaya lagi pada mereka. Mereka bilang mau berdamai. Saya bilang, “Boleh saja. Asal utang Garuda di-restructure beberapa tahun sehingga tidak menganggu perekonomian Indonesia”. Mereka bilang agar utang itu full guarantee. Maksudnya, utang Garuda sebasar $ 1,8 miliar dijamin pemerintah Indonesia. Saya katakan pada mereka, “If we have that money, we don’t need you. We call another banker”. Saya katakan, kami setuju jika jaminan ecek-ecek dan indirect. Saya tidak mau pemerintah Indonesia terganggu dengan beban utang Garuda. Akhirnya mereka setuju. Pemerintah hanya menjamin $ 100 juta. Jadi, kita harus tinggalkan mental inlander. Berhadapan dengan orang asing takut. Padahal orang asing paling takut kalau kita tuntut.

INA.2014: Itu kalau pejabatnya sekarang sekualitas Anda. Masalahnya, orang-orang yang skeptis itu melihat kualitas pejabat kita jauh di bawah Anda…

RR: Makanya, pilih Rizal Ramli jadi presiden. (tertawa). Gitu aja kok repot! Saya beri contoh lagi. Waktu saya jadi Menko, saya harus negosiasi dengan IMF. Sebelumnya, setiap negosiasi, draft letter of intent – nya dibuat mereka. Pejabat kita tinggal tanda tangan. Jadi, mereka yang atur semua, seolah- olah permintaan dari kita. Dan hebatnya, pejabat kita mau saja. Ketika saya jadi Menko, dilantik hari ini, saya panggil orang IMF dan saya katakan kita mau tinjau ulang, kita mau renegosiasi. Tapi saya minta semua menteri terkait ekonomi tidak boleh bertemu dengan IMF perseorangan. Karena biasanya, kalau IMF ketemu satu menteri yang tidak mengerti teori dan teknis, menteri itu setuju saja. Akhirnya, kita yang diadu oleh IMF. Jadi harus kompak. Kalau mau ketemu IMF, harus bersama semua menteri terkait ekonomi. Saya minta ke orang IMF, drafting harus kita yang buat. Kaget mereka. Belum terjadi dalam sejarah Indonesia modern, dari zaman Soeharto, letter of intent dibuat orang Indonesia. Ketika zaman Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana, semua letter of intent dibuat IMF. Bingung mereka. Di depan kami, mereka bilang setuju. Setelah pertemuan itu Anoop Singh (perwakilan dari IMF untuk Asia dan Pasifik) dan bulenya telpon saya. Mereka bilang mau bantu untuk membuat draftnya. Alasan mereka, kita semua sibuk dan tidak punya waktu untuk membuatnya. Mereka tetap memaksa membuat draftnya, nanti kita yang edit. Begitu permintaan mereka. Tapi saya tetap menolak. Bingung mereka. Padahal mereka hanya punya waktu tiga hari. Bila mereka pulang tanpa hasil, mereka bakal dipecat. Saya bilang ke mereka, “Sudah. Kalian tak perlu pusing-pusing. Kembali saja ke kamar hotel kalian, sambil minum wine dan dengerin musik. Nanti hari Jumat, tiga hari lagi, draftnya sudah ada di kamar hotel Anda”. Saya siasati agar kita bertemu mereka jam 10, biar negosiasinya tidak terlalu lama. Selesai tidak selesai, kita salat Jumat. Harus diakalin dong negosisasi dengan bule. (tertawa). Tiap hari mereka menelpon saya. Bahkan sampai setiap enam jam sekali. Mereka bertanya, “Sudah selesai, belum?” Akhirnya, saya marah. Saya bilang kepada mereka, “Saya akan telpon Fischer (Stanley M. Fischer, Deputy Managing Director IMF, 1994-2001 –red) bahwa tugas kamu hanya menggangu saya setiap hari. Saya butuh waktu untuk drafting. Sudah kamu tenang saja. Minum-minum wine sambil dengerin musik saja di kamar hotel.” Akhirnya, mereka tidak mengganggu lagi. Jumat pagi, saya minta orang saya kirim draft ke kamar hotel mereka naik sepeda motor. Sampai di kamar hotel, mereka masih pakai piyama. Jam 10 mereka menghadap kita. Semula draft yang mereka buat, prasyaratnya sampai 160. Harus ini, harus itu dan sebagainya. Dalam draft yang kami buat, prasayarat itu kami potong sampai 60, yang hanya relevan dengan urusan moneter dan finansial. Rapat dimulai jam 10. Mereka tidak setuju dengan draft yang kita buat. Salah satu contoh prasyarat dari mereka adalah hypermarket harus ada di seluruh Indonesia. Prasyarat itu saya coret. Saya katakana kepada mereka, “Di Amerika boleh tidak membangun hypermarket di sembarang tempat?” Di Amerika hypermarket jaraknya harus satu jam dari kota. Biar orang harus jalan dulu ke sana dan tidak mengganggu usaha menengah ke bawah. Di Eropa lebih ketat lagi. Akhirnya, saya tanya siapa di belakang prasyarat ini? Mereka gelagapan. Saya bentak, “Siapa?” Lalu mereka mengaku, asosiasi supermarket dunia. Ada prasyarat juga dari mereka bahwa anggaran TNI harus diaudit. Saya bilang, saya setuju anggaran TNI harus diaudit. Tapi kami sendiri yang melakukannya. Mereka tetap ngotot anggaran TNI harus mereka audit. Akhirnya, saya tanya siapa di belakang prasyarat ini. Kami tebak saja, “Pentagon ya?” Dan mereka mengaku, memang Pentagon. Ya, saya coret.

INA.2014: Apa kepentingan Pentagon dalam soal ini?

RR: Kalau Pentagon yang audit anggaran TNI, Pentagon bakal tahu apa prioritas dan taktik TNI kita dari alokasi anggaran, termasuk dunia intelijen kita. Ini kan gila? Indonesia negara jajahan, apa? Tapi yang betul-betul menyangkut soal keuangan dan perbankan, saya setuju. Tidak ada masalah. Lalu, saya bilang, saya harus salat Jumat. Selasai salat, saya harus berangkat ke Solo. Saya tidak punya waktu lagi untuk mendiskusikan ini. “Mau atau tidak?” Akhirnya, dengan terpaksa mereka setuju. (tertawa). Sampai sekarang vice president Bank Dunia, kagum karena belum pernah dalam sejarah Indonesia drafting letter of intent negosiasi dengan IMF orang Indonesia yang buat. Sesudah saya tidak lagi menjabat, apa yang saya tolak dari prasyarat-prasyarat yang diajukan IMF diloloskan lagi mentri-mentri pengganti. Apa yang saya coret, seperti soal hypermarket, sekarang sudah diperbolehkan lagi. Dan sekarang masyarakat marah sekali ada hypermarket di mana- mana.

INA.2014: Jadi, hypermarket ada di mana-mana memang sesuatu yang dirancang oleh IMF?

RR: Memang. Dan tidak hanya itu. Ada banyak sekali. Contohnya, prasyarat untuk membubarkan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Ada kejadian lucu. Waktu Habibie berkuasa, saya kan oposisi? Waktu Habibie bikin IPTN, saya bukan tidak setuju dengan IPTN. Kebetulan saya lulusan ITB, Fisika, jadi mengerti soal ini. IPTN bagus. Hanya Habibie itu mau alat-alatnya yang serba mahal. Maunya mesin dan perangkatnya kelas Mercy semua. Sementara di Cina, alatnya bukan yang nomor satu. Tapi bisa bikin pesawat juga. IPTN sudah jadi target IMF untuk dibubarkan, apalagi ada kasus pemberitaan tentang IPTN di majalah Tempo. Waktu itu, saya menjabat Kepala Bulog. Gus Dur telpon saya, “Rizal, kamu harus selesaikan kasus IPTN. Ini merugi terus dan kita dapat tekanan dari IMF dan Bank Dunia. Mereka mau IPTN dibubarkan.” Saya jawab, “Gus Dur bagaimana sih? Kan saya suka kritik Habibie soal itu. Kok sekarang malah minta bantuan saya untuk membereskannya.” Dijawab oleh Gus Dur, “Ya salah kamu. Kenapa kamu suka kritik Habibie.” (tertawa). Yang kedua, saya bilang, “Saya kan Kepala Bulog. Apa urusan saya dengan IPTN”. Lalu dijawab lagi oleh Gus Dur, “Yang beri kamu mandat kan saya, Presiden. Siapa yang berani tanya?” (tertawa). Gendeng kan Gus Dur? Akhirnya, tugas saya selain jadi Kepala Bulog, saya juga harus membereskan macam-macam, termasuk IPTN. Sampai akhirnya, saya ganti namanya menjadi Dirgantara Indonesia. Lalu saya ganti direksinya. Saya pilih kader Habibie yang paling bagus, Yusman Syafii Djamal. Saya beri contoh bagaimana perusahaan pesawat di Brazil bisa bertahan dan unggul. Lalu juga bagaimana perusahaan pesawat di Cina yang waktu itu teknologinya masih pas-pasan, kini bisa memproduksi pesawat. Singkatnya, saya ubah paradigma direksi Dirgantara. Lalu saya buatkan juga business plan agar dalam 2 tahun harus menguntungkan. Saya bilang pada para direksi yang baru, “Dalam dua tahun, Dirgantara tidak untung, kalian cari pekerjaan baru.” Dalam dua tahun, Dirgantara sudah menghasilkan untung. Celakanya, Yusman ikut pemilihan Ketua Ikatan Alumni ITB lawan Laksamana Sukardi. Waktu itu masa Megawati berkuasa. Laksamana tidak terima Yusman, yang dulu adalah anak buahnya, mau bersaing dengannya jadi ketua ikatan alumi. Apalagi waktu itu Laksamana menjabat sebagai menteri. Akhirnya, Yusman diganti Laksamana dengan orang yang tidak pernah punya jaringan internasional soal pesawat. Dulu direksi yang kader Habibie, diajari jaringan internasional oleh Habibie. Jadi, mereka bisa menerima kerjaan pembuatan pesawat dari luar negeri sebagai outsourcing. Pengganti Yusman yang diajukan Laksamana tidak tahu apa-apa. Menelpon perusahaan pesawat asing saja tidak bisa. Akhirnya dalam dua tahun, Dirgantara merugi lagi. Dan para karyawan dipecati dan mereka lalu memilih kerja di luar negeri.

INA.2014: Itu artinya, kuncinya terletak di orang-orang yang mengambil keputusan?

RR: Satu, orangnya. Kedua, strategi dan visi. Pernah di New York saya panel diskusi di PBB bersama perwakilan Partai Komunis Cina dan mentri dari Brazil. Di sini kita bandingkan pengalaman di negara masing- masing. Cina, misalnya, dalam 20 tahun tumbuh sampai 12 persen. Biasanya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu negara, tidak dibarengi dengan kesejahteraan rakyat. Itu pola yang biasa. Tapi Cina pertumbuhan ekonominya tinggi, kesejahteraan rakyatnya juga naik pesat. Kemudian kasus Brazil. Brazil di bawah kepemimpinan Lula, pertumbuhan ekonominya sedang. Hanya 8 persen. Lebih tinggi dari Indonesia. Tapi kesejahteraan rakyat juga naik. Lalu kasus Indonesia. Pertumbuhan ekonominya sedang, hanya 6 persen. Tapi kesejahteraan rakyatnya flat saja. Apa yang membedakan ketiga negara itu? Disimpulkan, ,garis kebijakan ekonomi yang diterapkan. Indonesia neoliberal. Dalam model neoliberal, rakyat tidak kebagian apa-apa. Di Brazil, selain faktor keberpihakan, juga diikuti dengan program-program konkret yang agresif untuk rakyat kecil dan buruh, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan lapangan pekerjaan. Begitu juga di Cina.

INA.2014: Tapi di Indonesia, jumlah kelas menengah juga naik?

RR: Saya sudah malas berdebat teknis seperti itu. Dulu waktu zaman Soeharto, saya masih ladeni. Ada yang mengatakan golongan kelas menengah kita naik. Golongan menengah Indonesia berapa sih pendapatan per kapitanya? Hanya 2 dolar atau setara dengan 20 ribu rupiah. Sekarang, dapat berapa nasi gudeg di Jakarta? Paling hanya dapat 3 nasi bungkus nasi gudeg. Lalu buat cicilan rumahnya, mana? Kesehatan bagaimana? Itu kok didefinisikan sebagai kelas menengah. Pemerintah kita itu canggih memanipulasi data. Menurut saya, kelas menengah itu pendapatan per kapitanya 20 dolar sehari. Atau setara dengan 200 ribu Rupiah. Paling kecil, 10 dolar lah. Kalau pendapatan per kapita sehari 2 dolar dan didefiniskan sebagai kelas menengah, itu namanya penipuan. Saya sudah malas berdebat soal ini.

INA.2014: Jadi, kita tidak usah terkesan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Dibanding Brazil yang sedang turun…

RR: Karena pemimpin yang baru di Brazil kurang jago. Dia mantan sekretaris partai. Ya itu tadi, balik ke orang dan visinya.

INA.2014: Tapi pertumbuhan ekonomi kita sampai 6,3 persen…

RR: Ya, itu sedang. Lumayan. Tapi itu tidak cukup untuk membuat Indonesia menjadi negara raksasa. Dan tidak cukup untuk mengangkat kesejahteraan rakyat kita. Kita harus tumbuh di atas 10 persen. Tapi tidak cukup hanya dengan pertumbuhan ekonomi. Harus juga diikuti dengan program sosial yang agresif, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Supaya rakyat kita juga bisa menikmati. Kalau kita bisa di atas 10 persen, Indonesia akan menjadi negara raksasa.

INA.2014: Walau Anda tidak dikenal sebagai aktivis anti-korupsi, banyak orang mendorong anda menjadi penasehat KPK. Komentar anda?

RR: Waktu Pemerintahan Gus Dur, banyak yang dari awal mendorong Burhanuddin Lopa menjadi Jaksa Agung. Meskipun banyak juga yang mengganjal dia. Setelah jadi Jaksa Agung, Pak Lopa menemui saya. Dia bilang banyak kasus kejahatan yang ia tangani terkait soal keuangan. Dia sendiri tidak mengerti, begitu juga para stafnya di Kejaksaan Agung. Yang ingin dia tahu, bagaimana pola yang dijalankan. Kalau korupsi kelas bupati dan gubernur, kita semua tahu bagaimana polanya. Saya minta Pak Lopa untuk mengirim bahan-bahannya. Dan saya minta agar bisa bertemu setiap dua minggu. Pak Lopa mengirim bahan-bahannya, dan tim saya coba mempelajarinya. Minggu malam, Pak Lopa datang ke rumah dinas saya waktu itu. Tim saya menjelaskan bagaimana polanya. Saat itu juga Pak Lopa membawa seluruh timnya, yang salah satunya profesor dari UI. Setelah kami menjelaskan, mereka mulai mengerti polanya. Dan saat itu mereka menyusun konstruksi hukumnya. Yang waktu itu Pak Lopa tanyakan secara khusus, dari kasus yang mereka tangani, adalah soal anak buah yang ikut terlibat tapi tidak mengambil uang. Pak Lopa mengingatkan bahwa sistem hukum kita bukan sistem Anglo-Saxon yang perlu juri untuk menyatakan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak. Hukum kita menyatakan cukup pengakuan dua orang bahwa si X bersalah, maka kita bisa tangkap si X. Karena itu, yang diincar lebih awal oleh Pak Lopa adalah anak buah yang terlibat tapi tidak menerimal uang. Setelah orang itu mau mengaku dan bicara, orang ini bisa dibebaskan dari tuntutan hukum. Sayang, Pak Lopa tidak berumur panjang. Kabarnya, dia diracun ketika di Arab Saudi. Pasalnya, setengah dari mukanya biru. Dan ketika beliau dimakamkan, ribuan orang mengantar beliau ke pemakaman. Belum ada sejarahnya orang sekelas menteri yang dihormati seperti itu. Atas dasar pemikiran itulah, banyak yang mendorong saya menjadi penasehat KPK. Ya, kita lihat saja. Mungkin kalau saya jadi penasehat KPK lebih rame dari sekarang.

INA.2014: Tapi Anda optimistis bahwa korupsi bisa diperangi?

RR: Sangat optimistis. Beberapa minggu yang lalu, Dubes AS untuk Indonesia mengajak saya makan siang bersama. Dubes itu bilang dia heran dengan standar etika di Indonesia dengan merujuk soal pejabat di Indonesia yang terjerat kasus hukum. Pejabat ini masih terlihat di televisi dan diwawancara untuk sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kasus hukum yang ia hadapi. Misalnya, pejabat itu diminta pandangannya tentang bagaimana memajukan Indonesia dan pemerintahan yang bersih. Atau masih hadir di acara diplomatik. Sebab, kata si dubes, biasanya di AS dan Eropa, pejabat seperti itu diberi ruang di media hanya terkait soal kasusnya saja. Karena dia dianggap sudah tidak kredibel, dia tidak akan muncul di ruang publik, apalagi acara kenegaraan. Saya bilang kepada si dubes, saya tersinggung. Saya bilang, jangan disamaratakan. Sebab dulu, pada tahun 1945 sampai 1955, standar etika pemimpin Indonesia sama hebatnya dengan standar etika pemimpin di negara-negara lain. Karena para pemimpin kita terdidik, banyak yang sekolah di luar dan di dalam negeri, dan yang terpenting mereka malu mengkhianati bangsanya sendiri dengan cara korupsi. Kalau sudah disebut terlibat korupsi, pemimpin kita di masa lalu langsung mengundurkan diri. Kalau tidak, dipecat. Jadi, sama dengan standar internasional. Zaman Soeharto, pejabat yang terindikasi korupsi tidak berani muncul di depan publik. Dia bahkan seperti hilang ditelan bumi. Tapi setelah reformasi, pejabat kita yang korup berani petantang- petenteng. Karena tidak ada lagi yang ditakuti. Jadi, saya katakan pada si dubes, etika pemimpin Indonesia pernah sangat tinggi sekali. Kalau saya ditanya apakah kita bisa mengembalikan standar etika itu, saya dengan tegas bilang, bisa sekali. Dan perang melawan korupsi ini menjadi penting sekali karena ini terkait dengan kesejahteraan rakyat. Tadi saya katakan, rakyat kita dibiarkan miskin karena kebijakannya memang tidak pro keadilan. Anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembangunan rakyat itu pun dikorupsi. Anggaran memang naik. Tapi apa sih yang didapat rakyat dari kenaikan anggaran yang sampai 3 kali itu? Apakah jalan-jalan di luar Jakarta lebih baik? Kebanyakan anggaran itu dikorupsi. Dulu, waktu Orde Baru korupsi hanya 30 persen dari total nilai anggaran. Biasanya dikorupsi pada saat implementasi. Tapi, selama pemerintahan ini, nilai korupsi bertambah 15 persen, yaitu pada saat rencana dan pembahasan anggaran bersama DPR. Kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK saat ini, seperti kasus Hambalang, terjadi saat pembahasan APBN-P bersama DPR. Proyek belum jadi, duitnya sudah dibagi- bagi. Zaman Soeharto tidak ada yang berani seperti ini. Jadi total anggaran yang dikorup adalah 45 persen. Lebih dahsyat dibanding zaman Soeharto.

INA.2014: Berjamaah pula…

RR: Ya, ramai-ramai. Semua parpol nanti bakal kena. Yang paling jago, Golkar. Dan yang paling geblek, Demokrat. INA.2014: Apa dong yang bisa kita lakukan ke depan? RR: Sudah 2 tahun yang lalu, saya menyebut demokrasi kita ini sebagai demokrasi kriminal. Dan dulu, saya juga yang memperkenalkan istilah demokrasi prosedural, sekitar enam tahun yang lalu. Istilah demokrasi kriminal saya gunakan karena saya melihat demokrasi kita tidak hanya prosedural saja, tapi juga kriminal. Buktinya, 30 persen bupati masuk penjara. Dua puluh persen gubernur masuk penjara. Setengah dari anggota komisi anggaran masuk penjara. Artinya, korupsi kita sudah sistemik. Penggunaan kata sistemik yang benar adalah dalam kasus ini, bukan dalam kasus Century (tertawa). Yang dikorupsi dari anggaran pembangunan negara buat partai itu sebesar 15 persen. Lima belas persen dari Rp 400 triliun yang dikorupsi kira-kira sebesar Rp 60 triliun. Dua tahun lalu saya menulis, pembiayaan partai politik harus direformasi. Caranya partai politik dibiayai oleh negara, seperti di Jerman, Perancis, dan Jepang. Dengan begitu, tugas partai hanya kaderisasi. Jangan cari duit. Dalam hitungan saya, hanya butuh 5 triliun rupiah untuk semua partai dalam setahun. Ini kan penghematan dibanding uang negara dikorupsi sampai Rp 60 triliun. Uang yang masuk partai nanti bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan. Dan kalau kita lebih berani, kita bisa ciptakan sistem penalti. Misalnya, kalau 20 persen dari anggota partai X di setiap level: bupati, gubernur, dan DPR, masuk penjara, anggarannya kita potong. Kalau 30 persen anggotanya masuk penjara, kita potong lagi sampai 30 persen. Kalau perlu kita habisi partai-partai yang korup. Pilihan kita untuk menangani korupsi ada dua. Pertama, pakai sistem otoriter, di mana para koruptor kita tangkapi semua. Penjara bakalan penuh. Atau kita tembak mati semua koruptor. Menurut saya, anggota DPR RI yang jujur hanya 25 persen saja. Sisanya, belum ketahuan saja. Atau yang kedua, pakai sistem demokratis. Kita gunakan kebijakan fiskal untuk mengubah perilaku partai politik kita. Saya lebih setuju cara yang kedua. Kalau pakai cara otoriter, semua orang ditangkapi dan ditembak mati, lalu yang selamat dan kroninya yang korupsi.

INA.2014: Jadi kalau partai sudah terjamin uangnya, diharapkan partai tidak korupsi lagi. Tapi bukankah anggota parlemen harus mengeluarkan uang

RR: Yang terjadi sekarang begini. Mereka memalaki anggaran dan departemen. Mereka mengaku buat partai, tapi yang masuk buat partai hanya sepertiga saja. Dua pertiga masuk kantong sendiri. Karena itu, kalau sistemnya transparan, semua akan tahu. Misalnya, partai yang paling besar mendapat Rp 1 triliun. Pemasukan dan pengeluaran anggaran partai diketahui oleh publik. Bisa diaudit. Jadi dia tidak punya alasan lagi untuk mencari uang. Dan yang paling penting, dia bisa tegas dengan anggotanya yang duduk sebagai pejabat publik. Biaya perjalanan anggotanya, untuk mengunjungi konstituen, misalnya, bisa dibiayai partai. Inilah jawaban dari demokrasi kriminal. Harus ada reformasi pembiayaan partai politik.

INA.2014: Anda yakin ini akan mengurangi praktek korupsi yang dilakukan partai politik? RR: Kalau ini tidak dilakukan, korupsi akan terus berlangsung. INA.2014: Soal kepemimpinan bagaimana?

RR: Sederhana. Rakyat kita kan hanya ingin pemimpinnya itu bersih dari korupsi atau berintegritas dan punya kompetensi. Ke depan, masalah yang dihadapi Indonesia akan lebih kompleks. Kalau kita menggunakan rekrutmen pemimpin model Filipina yang mengandalkan pesohor, jangan bermimpi Indonesia bisa mengungguli Cina atau Korea Selatan. Yang ada, Indonesia hanya lebih baik dari Filipina. Yang menjadi pemimpin dari kalangan pesohor yang tidak punya kompetensi. Akhirnya korupsi juga, seperti Estrada (Joseph Estrada, bintang film yang menjadi presiden Filipina, 1998- 2001 – red) Keduanya hal tadi, integritas dan kompetensi, tidak bisa direkayasa. Satu-satunya yang bisa direkayasa adalah popularitas. Kalau kita mengandalkan popularitas sebagai satu-satunya indikator yang paling penting, maka kita tidak fair buat bangsa kita. Kita akan mendorong Indonesia menjadi seperti Filipina. Salah satu model rekrutmen yang dikagumi banyak pengamat di Barat adalah seperti yang terjadi di Cina. Memang yang memutuskan Central Committee Politbiro Partai Komunis Cina. Tapi mereka melihat apa tantangan Cina dalam 10 tahun yang akan datang. Lalu dicari orang yang pas untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang memutuskan memang Politbiro, tapi Cina paling tidak sudah siap menghadapi tantangan ke depan.

INA.2014: Tapi itu kan tanpa pemilu?

RR: Memang tanpa pemilu. Sebetulnya pemimpin media di Indonesia bisa melakukan itu. Media bisa menggoreng nama. Kalau pemimpin redaksinya khususnya media-media besar bersepakat untuk mengusung satu nama, ‘digoreng’ nama orang itu dalam waktu satu bulan, jadi presiden orang itu.

INA.2014: Dengan segala masalah yang Anda sampaikan, pada 2014, diperlukan super presiden dan super kabinet?

RR: Tidak perlu superlah. Cukup presiden yang amanah. Soal KKN, siapa sih dari capres 2014 nanti yang bersih dari KKN? Hanya sedikit.

INA.2014: Anda sendiri, mau dipasangkan dengan siapa?

RR: Mahfud MD atau Jokowi.

INA.2014: Tapi banyak juga yang bilang, anda lebih cocok dengan Prabowo?

RR: Banyak memang. Kebetulan tim saya, Hendri Saparini sering mengajarkan Prabowo dan timnya soal ekonomi kerakyatan.

Sumber Kilas Balik : Majalah Indonesia 2014 No.4/ Volume 1 Tahun 2013***

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...
Selasa, 23 Jan 2018 - 23:33
Selasa, 23 Jan 2018 - 23:29
Selasa, 23 Jan 2018 - 23:25
Selasa, 23 Jan 2018 - 22:39
Selasa, 23 Jan 2018 - 22:34
Selasa, 23 Jan 2018 - 22:29
Selasa, 23 Jan 2018 - 22:26
Selasa, 23 Jan 2018 - 22:24