20 November 2018

Rizal Ramli: Impor Beras itu Tekanan Kartel, Pak Jokowi Tak Berkutik

KONFRONTASI- Ekonom senior  Rizal Ramli terus melancarkan kritik tajam atas impor pangan pemerintah Jokowi. Menurutnya, keran impor beras dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) di tengah ketersediaan beras dalam negeri merupakan akibat dari hebatnya permainan kartel produk pangan yang selalu menempel di pemerintahan.

Menurutnya, akibat kuatnya pengaruh dari para pencari rente ekonomi, Presiden Jokowi pun tidak berkutik menghadapi tekanan impor.

Mantan Menko Ekuin Rizal Ramli tidak tega dengan kaum Petani, beliau menangis, dan hentikan wawancara dengan wartawan di DPR RI, Kamis (20/9/2018).. Ia meminta kepada Presiden Jokowi agar menghentikan kebijakan impor yang merugikan rakyat. Dan video ini murni dari tim redaksi ‘’indonesiakita.com’’ saat melakukan peliputan Rizal Ramli di DPR.

“Kebijakan impor muncul di saat musim panen. Ini sistem yang kejam sekali. Para kartel menguasai seluruh komoditas terkait kebijakan impor yang muncul ini,” ujar Rizal dalam diskusi bertajuk Polemik Impor Beras bersama anggota Komisi VI DPR Ramdhani dari Fraksi Nasdem, Kamis (20/9/2018).

Bahkan mantan Menko Perekonomian itu menyebutkan praktik yang dilakukan para kartel itu seharusnya tergolong subversif. Menurut Rizal, kalau pemerintahan mau berada di jalan yang benar dan posisi Presiden Jokowi mendapat dukungan rakyat, maka pemerintah harus melawan sistem kartel tersebut.

Meski tidak menyebut berapa nilai rente yang diraup para pelaku kartel itu, mantan Kepala Bulog tersebut mengatakan nilainya sangat luar biasa, bahkan bisa membeli sejumlah stasiun televisi nasional. “Jokowi pidato akan hapus kartel mafia, tapi begitu Pak Jokowi berkuasa orang-orangnya ditempel,” ujarnya.

Pada bagian lain Rizal mengusulkan agar pemerintah menghapus sistem kuota impor yang selama ini menyuburkan praktik kartel. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah memberlakukan sistem tarif dalam impor beras dan bahan pangan agar tidak membuat negara merugi.

Namun, kata Rizal Ramli, tampaknya pemerintah sampai sekarang tidak mau mengubah sistem itu. Padahal, jika sejak dulu pemerintah mau melakukan perubahan dalam hal impor, Indonesia bakal diuntungkan.

 

Dia mengungkapkan Indonesia berada dalam kungkungan kartel di mana mereka kerap memainkan harga harga. Rizal menceritakan modus permainan kartel tersebut.

Dia menegaskan struktur pasar di Indonesia diciptakan oleh kartel. Saat petani sedang panen, mereka menurunkan harga impor sehingga harga petani jatuh. Begitu tidak panen, harga kembali dinaikkan.

“Inilah yang membuat harga-harga pangan dari petani menjadi jatuh. Begitu tidak panen, harga kembali digenjot naik. Jadi petani tidak untung malah buntung. Konsumen menjadi sangat dirugikan. Ini terjadi di banyak komoditas pangan. Kami minta pemerintah benahi sistem kartel ini,” ujarnya.

Rizal mencontohkan perbedaan harga beras di Thailand yang hanya Rp6.000 dan sekitar Rp7.000 ketika sampai di Indonesia. Namun di dalam negeri harga beras mencapai Rp10.000 per liter.

Sementara itu, Hamdani mengatakan masih ada persoalan teknologi dalam pengelolaan gabah yang harus dibenahi di dalam negeri. Dia mencontohkan stok beras yang terlalu lama mengakibatkan warnanya berubah sehingga tidak layak untuk dijual ke pasar.

Namun demikian, dia sependapat dengan Rizal bahwa perlu pembenahan tata kelola pangan nasional dengan menyikat pelaku kartel impor pangan. Hamdhani juga mengatakan DPR akan segera memanggil pihak terkait ke DPR untuk mempertanyakan kebijakan impor beras tersebut.

“Kami akan mengundang dan mempertanyakan hasil rapat Menko Perekonomian dan menteri terkait sehingga soal impor beras tidak menjadi polemik berkepanjangan,” katanya. (KF)

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...