23 May 2019

Rizal Ramli, Gagasan dan Agenda Perubahan ke Depan

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli PhD sangat kaya gagasan/pemikiran untuk bangsa kita. Di bawah  ini adalah gagasan dan agenda Perubahan yang dicanangkan Rizal Ramli (RR)  sejak diaspirasikan maju sebagai calon Presiden 2019, dengan sasaran pertumbuhan inklusif 10% lebih selama lima tahun untuk kebangkitan Indonesia menjadi negara yang adil,  maju dan sejahtera.

1.Kedaulatan Politik: Meski secara normatif dan formal Indonesia mengaku sebagai negara yang berdaulat, tetapi di dalam prakteknya pengaruh negara-negara besar dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan masih sangat dominan. Negara-negara berkembang seperti Malaysia, China, India, Brazil, dan Iran memiliki kedaulatan yang lebih kuat dalam bidang politik, ekonomi dan pertahanan. Tahun ini harus menjadi awal dari kebangkitan kedaulatan politik bangsa Indonesia.

2.Kedaulatan Ekonomi: Dengan sengaja dan sistematis selama  lebih 45 tahun terakhir, kedaulatan ekonomi telah digadaikan kepada negara adidaya dan lembaga keuangan multilateral. Melalui ketergantungan hutang, kekuatan-kekuatan luar tersebut kemudian mendikte, memesan, dan mengijon undang-undang dan peraturan Pemerintah, bahkan ikut menentukan dalam penunjukan pejabat-pejabat ekonomi sehingga sesuai dengan kepentingan strategis jerat Washington (Washington Concensus).

Tidak aneh jika strategi dan kebijakan ekonomi sering lebih menguntungkan kepentingan diluar Indonesia ketimbang memberi manfaat untuk rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi bahkan sering menyebabkan proses pemiskinan struktural: rakyat Indonesia bagaikan ayam yang mati di lumbung padi, di tengah-tengah kekayaan alam yang melimpah dan alam yang indah.

Agar rakyat lebih sejahtera, dan Indonesia menjadi negara maju, maka kedaulatan ekonomi harus direbut sehingga proses pemiskinan struktural dihentikan dan kebijakan ekonomi memberi manfaat untuk rakyat dan kepentingan nasional.

3. Kedaulatan Pangan, Energi, Pertahanan dan Teknologi:Sebagai negara dengan penduduk 250 juta jiwa, adalah sangat penting untuk memiliki kedaulatan di bidang pangan, energi, pertahanan, dan teknologi. Kedaulatan di keempat bidang tersebut merupakan prasyarat penting untuk menjadi negara besar dan dihormati di dunia.

4.Perubahan, Demokrasi dan Hak Asasi:Banyak kalangan yang menilai bahwa lebih 15 tahun demokrasi dan reformasi tidak membawa manfaat bagi rakyat dan kejayaan Indonesia adalah akibat sistem yang terlalu demokratis. Mereka ingin mengembalikan jarum jam, ingin membawa Indonesia kembali kedalam sistem otoriter. Padahal Indonesia telah mengalami pemerintahan super-kuat selama 32 tahun. Hasilnya Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara besar di Asia, kesejahteraan mayoritas rakyatnya menyedihkan, gap antara yang kaya dan miskin luar biasa, dan tindakan anti demokratis serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia sangat menonjol. Upaya mengembalikan sistem otoriter justru akan membuat Indonesia semakin mundur kebelakang, sistem yang sangat tidak populer dalam dunia yang semakin demokratis.

Perubahan untuk perbaikan nasib rakyat dan kejayaan Indonesia dapat dan harus dilakukan dalam bingkai demokratis, yang diperlukan bukan pemerintahan yang kuat ala Orba, tetapi pemerintahan efektif dalam konteks negara demokratis.

5.Reformasi Kelembagaan: -Reformasi Birokrasi; Sangat mendesak untuk melakukan reformasi birokrasi agar birokrasi betul-betul menjadi pelayan masyarakat dan perang terhadap korupsi betul-betul bisa efektif. Perlu reformasi dalam sistem rekruitmen, sistem training, evaluasi, reward dan penalty birokrasi. Reformasi Partai Politik: Demokrasi dan reformasi selama 15 tahun gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat kerena telah dibajak oleh pikiran lama (neo-liberal) yang semakin memperkokoh neo-kolonialisme dan oligarki politik-ekonomi. Perlu segera dilakukan reformasi terhadap Partai Politik agar betul-betul menjadi saluran aspirasi kepentingan rakyat. Untuk itu perlu segera dilakukan reformasi pembiayaan partai-partai politik sehingga demokrasi tidak dibajak oleh kekuatan uang.

Seperti halnya di Jerman dan beberapa negara Eropa, partai-partai politik sebaiknya dibiayai oleh negara sampai pendapatan per kapita rakyat Indonesia mencapai US$ 5 ribu per tahun. Dengan demikian, partai bisa merekrut kader-kader muda yang idealis dan cakap, pengeluarannya harus diaudit sehingga lebih transparan.

Hasil gambar untuk rr disumpah

-Reformasi TNI dan POLRI: Selama beberapa tahun terakhir reformasi TNI dan POLRI nyaris terhenti. Pemerintah Perubahan akan memperkuat TNI dari segi kualitas, peralatan militer, dan sistem pendukung agar TNI betul-betul bisa diandalkan untuk membela negara Republik Indonesia. Kekuatan Angkatan Laut akan ditingkatkan untuk mendukung konsep negara maritim, mempertahankan wilayah Kepulauan Indonesia, dan menghentikan pencurian kekayaan laut Indonesia. Realokasi Armada Barat di Jakarta dan Armada Timur di Surabaya perlu dilakukan sehingga betul-betul mencerminkan konfigurasi strategis untuk melindungi kedaulatan wilayah kepulauan Indonesia.

Reformasi POLRI juga perlu dilanjutkan agar Kepolisian menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, dan bukan alat dari kekuasaan untuk membungkam pikiran masyarakat dan memasung demokrasi.

Dan inilah AGENDA PERUBAHAN yang ditawarkan Rizal Ramli: 1. Pangan yang surplus dan terjangkau: Dalam waktu kurang dari 3 tahun, produksi pangan Indonesia harus surplus dan harganya terjangkau untuk rakyat. Indonesia yang selama ini menjadi importir produk pangan (beras, gula, kedelai, jagung, garam, dll) harus berubah menjadi eksportir produk pangan. Indonesia bahkan bisa jadi lumbung pangan Asia Tenggara dalam waktu 5 tahun. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan:

1. Pembangunan waduk dan irigasi di sepanjang aliran Sungai Citarum, Bengawan Solo, Sungai Brantas, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan delta Membramo Papua.

2.  Ekstensifikasi bibit unggul dengan produktivitas yang lebih tinggi.

3. Peningkatan penggunaan pupuk organik dan nonorganik yang disesuaikan dengan kondisi tanah setempat.

4. Pendirian Bank Pertanian yang akan meningkatkan akses kredit untuk petani.

5. Kebijakan harga yang akan menguntungkan petani melalui kebijakan tarif maupun non-tarif.

6. Pemberian tanah negara di luar Pulau Jawa kepada petani, diikuti dengan mekanisasi pertanian.

  Pertumbuhan Ekonomi di Atas 10%:

Selama 40 tahun Orba & baby Orba, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata hanya mencapai 6%. Tingkat pertumbuhan ekonomi seperti itu adalah rata-rata (mediocre) dibandingkan dengan negara-negara di Asia Timur. Kinerja ekonomi Indonesia hanya sedikit lebih baik di atas Philipina. Itulah yang menyebabkan tingkat kesejahteraan rakyat di Malaysia, Korea, Taiwan, dan China jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia selama 45 tahun terakhir.

Jika kita hanya berbangga dengan pertumbuhan 6% maka Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju. Tanpa perubahan jalan dan strategi, pada tahun 2045, setelah seratus tahun kemerdekaan, Indonesia akan semakin tertinggal, bahkan oleh negara seperti Vietnam. Mayoritas rakyat Indonesia masih akan tetap miskin.

Jepang di bawah Perdana Menteri Ikeda, dengan program Double Income Plan, pernah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 12% selama dua dekade. Itulah yang menyebabkan Jepang mampu mengejar ketinggalannya dari negara Barat. Demikian juga halnya, China selama 15 tahun mencapai pertumbuhan ekonomi 10 – 12% setiap tahun. Itulah yang mengakibatkan China menjadi raksasa ekonomi di Asia.

Dengan Jalan Baru dan berbagai terobosan kebijakan, Indonesia akan mampu keluar dari krisis Jilid II ini dalam waktu kurang dari 2 tahun dan mempersiapkan dasar-dasar untuk menjadi negara yang kuat dan besar di Asia. Dengan tumbuh di atas 10% per tahun, maka akan tersedia lapangan kerja untuk pemuda pemudi Indonesia, peningkatan daya beli dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

3. Perubahan Struktur Ekonomi:

Struktur ekonomi gelas anggur merupakan hasil kebijakan ekonomi Orba dan baby Orba selama 40 tahun terakhir. Di bagian atas gelas anggur dikuasai oleh kelompok bisnis besar dan BUMN yang tidak efisien dan kebanyakan “jago kandang” sehingga sering menjadi beban (liability) negara. Pegangan gelas anggur tersebut sangat tipis, yang menunjukan kecilnya golongan menengah dan usaha skala menengah yang independen. Bagian bawah dari gelas anggur tersebut sangat besar yang menunjukan puluhan juta usaha kecil dan ekonomi rakyat. Negara selama ini selalu memanjakan bagian atas dari gelas anggur dan mengabaikan lapisan bawah, yang struktur ekonominya super-kompetitif dan margin keuntungannya sangat tipis.

Struktur gelas anggur yang sangat timpang tersebut sangat tidak adil, akan membuat  demokrasi  tidak  langgeng  karena  potensi  konflik  sosial  yang sangat besar dan dominasi politik dan kebijakan oleh kelompok ekonomi yang lebih kuat.

Struktur yang sangat tidak adil tersebut harus diubah menjadi struktur piramida. Indonesia memerlukan usaha skala besar tetapi bukan sekadar “jago kandang“ tetapi juga “jado dunia”, yang kompetitif di dunia internasional dan mampu membawa nilai tambah di pasar internasional ke dalam negeri. Transformasi dari “jago kandang” menjadi “jado dunia” harus dilakukan secara bertahap melalui kebijakan yang koheren. Dengan demikian mereka diubah dari “beban“ menjadi “manfaat” bagi negara dan bangsa Indonesia.

Berbagai kebijakan juga harus dilaksanakan untuk mengembangkan golongan dan usaha skala menengah yang independen. Di samping itu, berbagai kebijakan, termasuk kebijakan perpajakan, harus dirancang untuk membantu usaha kecil berkembang menjadi usaha menengah.

Seperti diketahui, selama ini, pengusaha kecil langsung dikejar untuk membayar pajak jika keuntungannya di atas Rp18 juta. Batas minimum kena pajak tersebut harus dinaikkan menjadi Rp 60 juta sehingga penumpukan modal usaha kecil akan lebih cepat.

4. Pembangunan Jaringan Kereta Api Trans-Sumatera, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi dan Trans-Papua: Pembangunan daerah-daerah di luar pulau Jawa relatif tertinggal dan manfaat eksploitasi sumber daya alam untuk rakyat sangat terbatas. Salah satu penyebab utamanya adalah fasilitas infrastruktur yang sangat tidak memadai. Pemerintahan Perubahan yang akan datang akan membangun jaringan Kereta Api Trans-Sumatera, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi dan Trans-Papua, yang akan melewati daerah pusat-pusat pertanian, perkebunan, pertambangan dan kota-kota utama. Pembangunan jaringan kereta api tersebut akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan, langsung maupun tidak langsung, dan biaya transportasi untuk rakyat dan produkproduk lokal akan lebih murah.

Pemerintah Perubahan akan memacu pembangunan fasilitas transportasi massal di kota-kota besar yang memiliki penduduk di atas 3 juta orang. Dengan transportasi massal tersebut, terutama kereta api kota dan subway, maka biaya tranfortasi penduduk perkotaan akan lebih murah, mengurangi kemacetan kota dan berbagai dampak negatif ekonomi dan lingkungan.

Pemerintah Perubahan juga akan membangun jaringan pelabuhan laut dan udara sehingga ekonomi wilayah dan daerah di seluruh Indonesia akan meningkat. Pemerintah Perubahan juga akan menyelesaikan rencana pembangunan jalan tol trans-Jawa 1.400 km, yang selama pemerintahan SBY baru selesai terbangun kurang dari sepuluh persen. Pemerintahan Perubahan juga akan mempercepat pembangunan pembangkit listrik 10 ribu mega-watt, yang pelaksanaannya kurang dari 15 persen selama pemerintah SBY.

Pemerintah  Perubahan  juga  akan  mempercepat  diversifikasi  sumber-sumber energi alternatif, termasuk geotermal dan bioenergy. Pemerintahan Perubahan juga akan mengubah program bagi-bagi uang seperti BLT menjadi program pembangunan infrastruktur pedesaan seperti jalan desa, air bersih, irigasi tertier dan fasilitas MCK sehingga manfaatnya bisa meningkat berkali-kali lipat.

5. Pembangunan Industri Pengolahan Bahan Mentah: Selama ini Indonesia hanya menjual bahan baku dan bahan mentah. Seperti karet, cokelat, rotan, kopra, gas, batu bara, minyak bumi dan bahan-bahan tambang. Negara yang hanya penghasil dan eksportir bahan mentah tidak akan pernah menjadi negara yang makmur dan sejahtera karena nilai jual bahan mentah sangat rendah dibandingkan dengan produk akhir. Untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi, penciptaan lapangan kerja lebih banyak, maka Pemerintahan Perubahan akan memacu pengembangan industri pengolahan bahan baku dan bahan mentah, serta produk-produk turunannya.

Pengembangan industri pengolahan secara besar-besaran akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru untuk pemuda-pemudi Indonesia, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan rakyat.

6. Peningkatan Manfaat Program Desentralisasi untuk Rakyat:

Desentralisasi telah berhasil mengurangi sentralisasi kekuasaan Pemerintah Pusat dan mendorong penguatan Pemerintah Daerah Tingkat II. Tetapi sayangnya, rata-rata anggaran 420 Pemda Kabupaten dan Kotamadya yang betul-betul untuk kepentingan rakyat baru mencapai 30%, bagian terbesar justru untuk keperluan eksekutif dan legislatif. Perlu perubahan segera agar supaya 70% anggaran Pemda betul-betul untuk kepentingan rakyat setempat. Perubahan tujuan anggaran tersebut dapat dicapai melalui peningkatan demokratisasi dan transparansi pada tingkat Kabupaten dan Kotamadya. Peranan dan fungsi Gubernur perlu ditingkatan untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi program maupun anggaran.

7. Strategi Pembangunan Tanpa Utang: Selama ini sepertiga dari sekitar Rp 1.000 triliun anggaran negara digunakan untuk membayar pokok bunga dan cicilan utang. Sebagian besar dari beban utang tersebut telah dikorup oleh para pejabat pada masa pemerintahan yang lalu dan diketahui oleh Bank Dunia dan negara kreditor.

Utang  tersebut  dapat  diklasifikasikan  sebagai  utang  najis  (odious debt) yang harus direnegosisasikan sehingga beban rakyat lebih kecil. Karena mental inlander, Indonesia telah 3 kali kehilangan momentum negosiasi hutang: ketika transisi otoriter ke demokratis, perang melawan terorisme, dan bencana Tsunami.

Ketergantungan terhadap hutang juga bisa dikurangi secara drastis dengan melakukan perang terhadap korupsi dan penegakan hukum tanpa tebang-pilih, peningkatan efisiensi anggaran dan penghentian (moratorium) pembelian mobil dan rumah pejabat, serta pembangunan kantor-kantor pemerintah.

Penghematan  dan  efisiensi  hanya  bisa  efektif  jika  dilakukan  reformasi birokrasi yang agresif. Ketergantungan terhadap utang juga bisa dikurangi dengan mengubah pola pengeluaran pemerintah terutama untuk pembelian barang-barang modal (capital spending), yang mencapai sekitar Rp 400 triliun setahun.

Pemerintah tidak perlu lagi membiayai pembelian peralatan dan barang modal, cukup dengan melakukan sewa-guna (leasing) sehingga pengeluaran untuk sewa-guna cukup senilai Rp 70 triliun. Penghematan sekitar Rp. 330 triliun per tahun bisa digunakan untuk membiayai pembangunan jaringan kereta api Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi dan Trans-Papua, serta berbagai proyek infrastruktur lainnya.

8. Koreksi Peranan Bank Sentral: Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997/98, IMF dan Bank Dunia memanfaatkan situasi tersebut untuk mengurangi peranan Bank Sentral dengan mengubah Undang-undang Bank Indonesia (BI).

Tugas utama Bank Indonesia hanya mengendalikan inflasi dan nilai tukar,  tetapi peranan Bank Indonesia dalam penciptaan lapangan pekerjaan (employment creation) dihapuskan. Padahal di negara yang sudah sangat maju seperti Amerika dan banyak negara Eropa, selain stabilisasi nilai tukar dan  pengendalian  inflasi,  Bank  Sentral  juga  bertugas  untuk  menciptakan lapangan pekerjaan. Pada tahun 1970-an, kredit likuiditas Bank Indonesia ikut memainkan peranan penting dalam pembangunan sektor perkebunan sehingga Indonesia saat ini menjadi eksportir utama dunia untuk komoditas sawit, cokelat, dan karet.

Pengebirian Bank Indonesia harus dihentikan, Undang-undang Bank Indonesia harus direvisi sehingga fungsinya juga mecakup penciptaan lapangan kerja. Dengan perubahan tersebut, Bank Indonesia tidak hanya berdagang kertas dan surat utang, tetapi juga memainkan peranan aktif dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.(ref:buku RR Lokomotif Perubahan)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...