25 November 2017

Reklamasi Pulau G Dilanjutkan, Nelayan Menjerit?

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah memutuskan melanjutkan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta yang pertengahan tahun ini dihentikan oleh pendahulunya, Rizal Ramli.

"Kami sudah putuskan untuk kita lanjutkan," kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Jumat.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam sebulan terakhir, ia mengatakan, tidak ada masalah dan dampak yang dikhawatirkan membahayakan dari aspek hukum maupun lingkungan terkait proyek itu.

"Semua yang kami lihat, yang punya dampak ditakutkan dari aspek hukum, legal, lingkungan dan PLN, itu tidak ada masalah," katanya.

Luhut, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan jika nantinya diperlukan sejumlah penyesuaian, kementerian siap melakukannya.

Namun ia menegaskan bahwa proyek reklamasi di Pulau G bisa dilakukan dengan menggunakan rekayasa teknik yang telah disetujui oleh PT PLN (Persero) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

"PLN kemarin bicara, BPPT juga sudah bicara. Semua ahli saya sertakan. Jadi jangan kita bicara dipolitisir. Saya mau semua bicara secara profesional dan kami sudah melakukan assesment dan sampai pada kesimpulan bahwa keputusan untuk melanjutkan adalah yang terbaik," jelasnya.

Luhut menuturkan keputusan untuk melanjutkan proyek reklamasi itu menyangkut reputasi pemerintah dalam memberi peluang investasi.

Pemerintah, lanjut dia, akan konsisten dengan aturan yang melandasi proyek reklamasi itu, yakni Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 di mana wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada Gubernur DKI Jakarta.

Landasan aturan proyek reklamasi itu diterbitkan Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995 dan sempat menjadi perdebatan karena kemudian ada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur yang dinilai banyak pihak menggugurkan aturan mengenai reklamasi.

"Walaupun keputusan sudah dari zaman Pak Harto, kita harus konsisten dengan itu. Menurut kami, memang ada penyesuaian di sana sini, dari lingkungan hidup juga, tapi ternyata semua sudah dipenuhi dan bisa jalan," kata Luhut.

Pada pertengahan 2016, Rizal Ramli, Menteri Koordinator Kemaritiman yang sebelumnya, membatalkan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta lantaran dinilai melanggar aturan karena membahayakan lingkungan hidup, lalu lintas laut dan proyek vital.

Pulau itu juga dinilai mengganggu lalu lintas kapal nelayan yang seharusnya bisa dengan mudah berlabuh di Muara Angke.

Nelayan Menjerit?

Keputusan luhut untuk melanjutkan reklamasi pulau G sebelumnya memang pernah dikhawatirkan oleh Tigor Hutapea dari LBH Jakarta.

"Luhut bisa saja mengubah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komite Gabungan yang selama ini bekerja,"  kata Tigor yang juga tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta.

Hasil evaluasi Komite Gabungan ini juga diperkuat putusan PTUN yang menyatakan bahwa Pulau G harus dihentikan karena merugikan nelayan dan tidak memiliki dampak terhadap kepentingan publik.

"Jika Luhut melanjutkan reklamasi, teman-teman nelayan siap mendatangi kantor Luhut, menyampaikan bahwa Luhut tidak mementingkan kepentingan nelayan dan rakyat kecil. Kami juga akan mengadvokasi dengan cara lain agar reklamasi ini tetap tidak dilakukan," kata Tigor di LBH Jakarta, Jumat (29/7).

Menurutnya, proyek reklamasi teluk Jakarta memang harus dihentikan karena terindikasi korupsi. Sehingga jika dilanjutkan berarti Luhut mendukung korupsi yang terjadi di proyek tersebut.[mr/tar/rmol]

 

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...