23 January 2020

PPP ke Menag: Berembug Dulu Sebelum Mengeluarkan Kebijakan

KONFRONTASI - Polemik soal daftar 200 mubalig harus dapat kita petik hikmah secara bersama-sama. Permintaan maaf Menag menunjukkan sikap legawa atas kebijakan yang telah menimbulkan kegaduhan di bulan ramadan ini.

Demikian dikatakan Ketua Fraksi PPP DPR RI, Reni Marlinawati dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (23/5)

Ia mengatakan jika secara jernih memerhatikan kebijakan tersebut, pada dasarnya memilki iktikad baik.

"Sayang, iktikad baik jika tidak diikuti dengan cara yang baik dan waktu yang tepat akan menimbulkan polemik dan kegaduhan. Ini yang terjadi dari kebijakan tersebut. Apalagi, dalam merumuskan kebijakan tersebut yang terjadi adalah "membuat kebijakan terlebih dahulu, berembug kemudian"." jelasnya

Menurutnya, Kemenag dalam merumuskan kebijakan tersebut tidak berhitung dampak ke publik atas kebijakan tersebut (regulatory impact assessment). Mestinya dampak setiap kebijakan harus dihitung secara cermat. Belum lagi dalam proses pengambilan kebijakan tersebut tidak melibatkan secara paripurna seluruh stakeholder komponen ulama.

"Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi berkumpulnya para ulama dari berbagai ormas Islam dapat dijadikan mitra strategis pemerintah khususnya terkait pembinaan keumatan." ujarnya

Ia menambahkan, PPP yang lahir dari para ulama sangat berkepentingan dengan pelibatan ulama dalam setiap kebijakan yang bersentuhan dengan persoalan keumatan. Sayangnya, saat merumuskan kebijakan soal mubalig, Kemenag tampak tidak secara maksimal melibatkan seluruh komponen ulama."

"Baiknya Kemenag segera memperbaiki persoalan mubalig tersebut dengan melibatkan seluruh stakeholder ulama. Baiknya juga, Kemenag tak perlu merilis nama-nama, tapi cukup kriteria yang berbasikan pada kriteria kebangsaan dan keagamaan. Mari jaga kebersamaan dan persatuan seluruh stakeholder Islam Indonesia." pungkasnya.[ian]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...