19 December 2018

Permen ESDM No. 23 Tahun 2018 Digugat ke MA

KONFRONTASI - Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi Hutabarat dari markasnya di bilangan Jatinegara Jakarta Timur mendukung sepenuhnya gugatan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar terhadap Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 23 Tahun 2018, yang secara eksplisit mengkerdilkan eksistensi PT Pertamina (Persero).

Permen ESDM No 23 Tahun 2018 itu mengatur pengelolaan wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) yang berakhir kontrak kerja dan diterbitkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 24 April 2018.

Menurut Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi, Permen ESDM No 23 Tahun 2018 adalah pengganti Permen ESDM No 15 Tahun 2015.

"Bedanya jika pada permen 2015 memprioritaskan pengelolaan blok migas habis masa kontraknya atau exiting ke Pertamina, tapi di permen 2018 terkesan lebih dulu memprioritaskan ke perusahaan asing yang masa kontrak di Blok migas tersebut akan habis. Ini kan peraturan Menteri ESDM yang ambigu" kata Binsar Effendi yang Panglima Gerakan Spirit '66 Bangkit (GS66B) dalam keterangannya kepada pers (11/10/2018).

Bahkan menurut hemat Binsar Effendi yang juga Ketua Dewan Penasehat Laskar Merah Putih (LMP), "Menteri ESDM Ignasius Jonan ini tidak mampu menangkap kebijakan yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar blok migas exiting dikelola oleh Pertamina".

Presiden Jokowi adalah kepala pemerintahan yang senantiasa selalu patuh pada konstitusi negara. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 36/PUU-X/2012 sudah jelas ditetapkan jika WK migas hanya boleh dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN), dalam hal ini ke Pertamina sebagai wujud penguasaan negara atas sumber daya migas yang terkandung di dalamnya perut bumi Indonesia.

Menjadi sangat wajar jika Pertamina yang sudah terbukti mampu dan berhasil mengelola blok migas exiting seperti Blok Offshore North West Java (ONWJ) dan Blok West Madura Offshore (WMO) dari perusahaan asing kemudian dikerdilkan begitu saja oleh Permen ESDM No 23 Tahun 2018, membuat FSPPB kecewa dan mengajukan judisial reviewe terhadap permen tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Sebab itu, eSPeKaPe, ujar Binsar Effendi, sepenuhnya mendukung gugatan FSPPB terhadap Permen ESDM No 23 Tahun 2018 ke MA.

"Dukungan eSPeKaPe atas gugatan FSPPB ke MA tidak saja karena panggilan terhadap kewajiban dan tanggung jawab moral pensiunan Pertamina bersama para pekerja Pertamina untuk konsisten mengawal Pertamina harga mati. Melainkan juga demi untuk tegak lurusnya kedaulatan rakyat terhadap ketahanan energi nasional yang diamanatkan ke Pertamina sebagai BUMN migas satu-satunya di republik ini, agar Pertamina mampu memenuhi hajat hidup orang banyak sesuai kebutuhan akan bahan bakar minyak (BBM) yang mencukupi serta sesuai dengan kemampuan daya beli rakyat", imbuh Binsar Effendi.

Sebenarnya sudah satu tekad yang sama antara pekerja Pertamina dengan kebijakan Presiden Jokowi dalam mengambilalih Blok Mahakam dari Total E&P asal Perancis dan Inpex Corporation asal Jepang saat habis masa kontraknya, dan langsung Presiden Jokowi serahkan pengelolaan Blok Mahakam ke Pertamina, dan pekerja Pertamina siap melaksanakannya.

Jika saja MA mengabulkan gugatan FSPPB, maka dan sebaiknya Presiden Jokowi sangat diharapkan oleh eSPeKaPe untuk berkenan mengganti Ignasius Jonan dengan orang yang ahlinya sebagai Menteri ESDM.

"Kasus dibatalkannya kenaikan harga BBM hanya dalam hitungan jam, karena Presiden Jokowi merasa belum saatnya, adalah bukti ketidak becusan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Bahkan dari ekspos oleh yang mewakili Menteri ESDM saat membatalkan kenaikan harga BBM itu, disebutkannya Pertamina belum siap. Sangatlah melecehkan pekerja Pertamina termasuk kami yang pensiunan Pertamina yang juga merasa terhinakan atas kebohongan pejabat teras di Kementerian ESDM tersebut", pungkas Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi yang didampingi sekretarisnya Yasri Pasha Hanafiah.[ian]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...