16 September 2019

Perbandingan Pilpres Ukraina 2004 dan Indonesia 2019

PERBANDINGAN PILPRES UKRAINA 2004  DENGAN PILPRES INDONESIA 2019
Oleh: Radhar Tribaskoro

Pilpres Ukraina itu diselenggarakan tanggal 31 Oktober (putaran pertama), 21 November (putaran kedua) dan 26 Desember 2004 (pilpres ulang sesuai perintah MA Ukraina). Pilpres tersebut adalah keempat kalinya bagi Ukraina setelah memperoleh kemerdekaan dari Uni Sovyet. Babak terakhir mempertemukan pemimpin oposisi Victor Yuschenko dengan Perdana Menteri petahana Viktor Yanukovich dari Partai Daerah. Pemilihan berlangsung  dalam atmosfer yang sarat pertikaian politik, tuduhan ketidaknetralan media, intimidasi pemilih, dan kasus peracunan kandidat Yuschenko dengan dioxin.

Seperti di Indonesia pilpres di Ukraina dilaksanakan menurut sistem dua putaran. Pada putaran pertama pada 31 Oktober tidak ada satu kandidat pun yang memperoleh lebih dari 50% suara. Oleh karena itu putaran kedua dilanjutkan dengan kandidat suara terbanyak yaitu Viktor Yuschenko dan Viktor Yanukovich, pada 21 November. Pada tanggal 23 November KPU Ukraina mengumumkan kemenangan Viktor Yanukovich. Viktor Yushchenko dan pengamat internasional menuduh pilpres itu penuh kecurangan.

Tuduhan tersebut membawa Ukraina ke dalam krisis politik. Protes damai pecah di seantero negeri, Rakyat menuntut pilpres ulang. Media menyebut peristiwa ini sebagai Orange Revolution.

Hanya beberapa hari setelah protes pecah, Mahkamah Agung Ukraina memerintahkan pilpres ulang diselenggarakan pada 26 Desember. Viktor Yuschenko akhirnya dinyatakan sebagai pemenang dengan 52% sementara Yanukovich 44%. Pengamat internasional melaporkan bahwa Pilpres ulang tersebut telah berlangsung lebih adil daripada sebelumnya.

Kecurangan Apa?

Vitaly Kizima, pemantau pemilu di Wilayah Zumy Ukraina menceritakan bagaimana 30 orang preman bertopeng menyerbu TPS di suatu desa, memukuli orang-orang, darah berceceran dimana-mana. Mereka, yang dipercaya sebagai preman bayaran pendukung Yanukovich, kemudian dipukul mundur oleh penduduk dengan bantuan beberapa polisi.

Pada hari itu Ukraina terbelah diantara Yanukovich yang didukung oleh Vladimir Putin (Rusia) dengan Yushchenko yang pro-Barat.

Maya Syta yang bekerja sebagai petugas KPPS di salah satu TPS pinggiran Kiev bersaksi surat-surat suara dihancurkan dengan menggunakan cairan yang dimasukkan ke dalam kotak suara. “Kertas itu menghitam dan robek seolah terbakar,” katanya.

Cara curang paling umum adalah “pencoblosan berulang” dimana sebuah bus berisi pendukung Yanukovich bergerak dari TPS ke TPS mencoblos berulang-kali. Di Indonesia mereka dikenal sebagai “pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus)”, yang meminta hak memilih hanya berbekal KTP.

Di sana pemilih mencontreng bukan mencoblos. Salah satu bentuk kecurangan adalah memberi pemilih pena dengan tinta  yang menghilang, surat suara mereka tidak tertandai dan tidak sah karenanya.

Seperti di sini, kecurangan juga terjadi di DPT, orang mati, balita dan orang gila ikut memilih.

Sebuah rekaman muncul di publik. Dalam rekaman itu salah seorang kepercayaan Yalukovich disebutkan mengatakan telah memerintahkan petugas TPS untuk memanipulasi suara.

Menurut pengamat pemilu, kedua capres memiliki dukungan murni, namun  tim Yanukovich memperalat petugas pemerintahan untuk memanipulasi pilpres sesuai keinginan mereka.

11.000 keluhan didaftarkan oleh masyarakat ke pengadilan negeri.

Yanukovich menuduh gerakan protes itu sebagai “kudeta non-konstitusional”, sementara Yuschenko menyebutnya “pertahanan rakyat”.

Tetapi ada alasan yang lebih besar.

Geopolitik Ukraina dan Indonesia

Ukraina adalah asal sukubangsa Kievan Rus yang menjadi cikal-bakal Rusia sekarang. Banyak orang Rusia masih menganggap Ukraina sebagai propinsi selatan. Dalam skenario ekonomi Putin, Ukraina adalah bagian dari rute migas Rusia. Vladimir Putin ingin Ukraina dipimpin oleh orang yang disukainya, tentu agar ia tak perlu bayar mahal ongkos transit migas Rusia. Selain itu Pelabuhan Sevastopol adalah basis armada Laut Hitam Rusia, yang memberi Putin akses ke Mediterania.

Moskow sedang mendorong terciptanya “joint economic space” antara Rusia, Belarusia, Kazakhstan dan Ukraina - sebuah projek yang menurut Yuschenko akan menenggelamkan kedaulatan Ukraina.

Geopolitik Ukraina tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Sebagian alasan orang mendukung Prabowo adalah kekhawatiran akan “bahaya kuning”.

Seperti diketahui petahana Presiden Jokowi menjalin hubungan sangat erat dengan Cina dan mendukung inisiatif Cina seutuhnya untuk membangun OBOR (One Belt One Road), yaitu pembangunan infrastruktur transportasi yang menghubungkan Cina dengan negara-negara dari Afrika sampai Pasifik.

Pengalaman sejauh ini menunjukkan bahwa projek-projek infrastruktur OBOR malah meningkatkan utang negara sehingga sangat membebani APBN. Kedua, projek-projek itu tidak menguntungkan ekonomi negara sebab kebutuhan raw material, SDM dan teknologi didatangkan semua dari Cina. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi mandeg di 5% dan terjadi deindustrialisasi.

Penutup

Tantangan apapun yang dihadapi suatu bangsa, jawabannya harus datang dari bangsa itu sendiri. Bangsa yang waras pasti mengerti bahwa tantangan yang berat membutuhkan kesatuan dan persatuan rakyat. Adapun persatuan dan kesatuan hanya bisa diciptakan melalui keunggulan moral. Anda tidak bisa mempersatukan dua orang teman anda kalau anda pilih kasih. Lantas bagaimana anda akan mempersatukan 275 juta rakyat Indonesia kalau anda curang?

Mahkamah Agung Ukraina menunjukkan bahwa mereka adalah pengawal negara yang sejati. Mereka menyisihkan keputusan KPU yang memenangkan Yanukovich. Hanya beberapa hari setelah protes pecah mereka memerintahkan pilpres ulang. Martabat bangsa Ukraina dipulihkan.
Bagaimana Mahkamah Konstitusi Indonesia?

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...
Senin, 16 Sep 2019 - 19:57
Senin, 16 Sep 2019 - 19:53
Senin, 16 Sep 2019 - 19:46
Senin, 16 Sep 2019 - 19:44
Senin, 16 Sep 2019 - 19:41
Senin, 16 Sep 2019 - 19:39
Senin, 16 Sep 2019 - 19:37
Senin, 16 Sep 2019 - 19:35
Senin, 16 Sep 2019 - 19:32
Senin, 16 Sep 2019 - 19:30
Senin, 16 Sep 2019 - 19:28
Senin, 16 Sep 2019 - 19:26