26 May 2017

Pemerintah Hapus Ribuan Perda, Soekarwo: Kebanyakan dari Perda Kabupaten/Kota

Konfrontasi - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menganggap wajar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan menghapus tiga ribu peraturan daerah (perda) bermasalah. Menurut Soekarwo, perda yang dihapus pasti bertentangan aturan di atasnya. 

"Paling banyak perda yang dihapus mungkin yang dibuat oleh kabupaten/kota," kata Soekarwo dilansir Tempo di kantornya, Sabtu (2/4/2016).

Perda yang dihapus, menurut Soekarwo, biasanya yang berhubungan dengan pemungutan retribusi. Sebab perda yang disusun pemerintah kabupaten atau kota itu sering bertabrakan dengan aturan yang ada di atasnya. "Biasanya dibuat dobel," katanya.

Perda lain yang dihapus, kata dia, adalah soal pemungutan pajak untuk penambahan pendapatan yang juga dibuat kota atau kabupaten. Adapun di tingkat provinsi tidak ada perda untuk pemungutan retribusi.

"Penghapusan perda saya kira tidak berpengaruh ke pemerintah provinsi karena kami tidak ada yang bersifat pendapatan," ujarnya.

Namun Soekarwo mengaku belum mendengar ada perda dari Jawa Timur yang dihapus Menteri Dalam Negeri.

"Selain perda soal retribusi yang dihapus, mungkin perda-perda yang tidak sesuai dengan visi dan misi presiden juga bakal dihapus," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Mendagri, Tjahjo Kumolo untuk menghapus ribuan peraturan daerah. Peraturan Daerah itu dihapus dianggap menghambat investasi, perizinan, dan investasi daerah. (tmp/mg)

Category: 

loading...

Related Terms



News Feed

Loading...