22 August 2019

Para Pimpinan Honorer K2 Berbeda Pilihan Capres

KONFRONTASI -  Honorer K2 kini tidak kompak setelah muncul kebijakan pemerintah terkait rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Beberapa pentolan honorer K2 yang dulu membentuk Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) di bawah komando Titi Purwaningsih, kini membuat aliansi berbeda.

Mesya Mohamad, Jakarta

BERBEDA forum tapi visi misinya sama, menjadi PNS. Kalimat itu selalu diucapkan para pimpinan honorer K2 setiap kali ditanya kenapa membentuk forum baru.

Riyanto Agung Subekti, pengurus pusat Forum Hononer K2 Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2-PGRI), merasakan bagaimana kecewanya saat aksi demo besar-besaran depan Istana Negara pada 2015.

Demo tiga hari yang tidak membawa hasil ini, membuat dia hengkang dari FHK2I. Dia tidak puas dengan kepemimpinan Titi yang dinilai terlalu lembek.

Dengan forum barunya, Itong, sapaan akrab Riyanto, bergerak aktif dalam payung organisasi FHK2-PGRI. Dia bahkan berbeda pandangan dengan FHK2I yang kini ganti nama menjad Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I).

Di mata Itong, rezim saat ini tidak membawa perubahan nasib honorer K2 sehingga sangat pantas ditinggalkan. Itong yang memang lihai dalam lobi melobi kini malah dipercaya menjadi salah satu koordinator tim digitalisasi pasangan capres-cawapres 02 Prabowo-Sandiaga.

"Saya berbeda dengan PHK2I yang memilih netral. Kalau menurut saya, honorer K2 tidak boleh netral. Kami kan bukan aparatur sipil negara (ASN)," ujar Itong kepada JPNN, Senin (11/3).

Sikap Itong sama dengan Bhimma. Awalnya Bhmma adalah pengurus inti di PHK2I. Lagi-lagi karena tidak puas dengan kepemimpinan Titi, dia memilih membentuk forum baru yaitu Honorer K2 Indonesia.

Bhimma yang merupakan honorer K2 dari tenaga teknis operator ini juga terang-terangan menjadi koordinator PROPAS (Pro Prabowo-Sandi). Baginya, honorer K2 harus menunjukkan sikap politiknya.

"Buat apa bilang netral tapi ternyata di belakang tidak netral. Mendingan seperti kami yang terang-terangan membela Prabowo-Sandi," tegasnya.

Baik Bhimma maupun Itong sama-sama menolak PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Program itu dinilai merugikan honorer K2. Sayangnya banyak yang tidak sadar.

Dia menyebut kebijakan pemerintah yang memicu honorer K2 terpecah. Mulai dari rekrutmen CPNS hingga PPPK yang difokuskan pada guru, tenaga kesehatan maupun penyuluh.

Banyaknya honorer K2 yang terjebak dalam PPPK, menurut Bhimma karena pengaruh para koordinator wilayah maupun daerah. Tidak sedikit pimpinan honorer K2 yang ikut dalam tes PPPK.

Salah satu yang ikut tes PPPK adalah Koorwil PHK2I Jawa Tengah Ahmad Saefudin. Bagi guru SMPN di Boyolali ini, PPPK adalah solusi terbaik dari pemerintah. Solusi ini lebih realistis ketimbang berharap sesuatu yang tidak pasti.

"Maksud hati memang ingin menjadi PNS, tapi jalannya buntu. Yang terbuka pintunya hanya PPPK, ya itu saja dulu sembari menunggu revisi UU ASN jalan," ucapnya.

Ahmad secara tersirat memberikan dukungan kepada pemerintahan Joko Widodo. Lebih baik melanjutkan program yang sudah ada daripada menunggu sesuatu belum pasti dan masih di angan-angan.

Sementara Iman Supriatna, eks pentolan PHK2I ini memilih berjuang lewat Forum Komunikasi K2 Indonesia (FKK2I). Forum ini sudah memposisikan diri mendukung Jokowi dan optimistis bisa menjadi PNS.

Iman juga menerima PPPK meski tetap berharap menjadi PNS. Guru honorer K2 di Bandung ini menilai, tidak elok menolak solusi pemerintah. Padahal tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan honorer K2.

Dia pun bertekad ingin mempertemukan seluruh honorer K2 dengan Jokowi dalam silaturahmi nasional (silatnas) yang rencananya digelar bulan ini.

"Tidak usah lihat dari forum mana. Namun, lihat visi misi honorer K2 itu apa. PPPK dijalani tapi perjuangan menjadi PNS harus jalan. Kami yakin Pak Jokowi akan mendengar harapan honorer K2," ucapnya.

Korwil PHK2I Jawa Timur Eko Mardiono tegas menolak PPPK. Walaupun memilih bersikap netral tapi dia tetap berseberangan sikap dengan Ahmad.

"Ketum PHK2I sudah ikut PPPK, diikuti sejumlah korwil dan korda. Saya hanya bisa menangisi bagaimana nasib PHK2I. Apakah perjuangan menjadi PNS masih menggelora atau sudah hilang karena status PPPK," kata Eko.

Namun, Eko memastikan, walaupun banyak honorer K2 yang akan menjadi PPPK, tapi masih lebih besar yang tanpa status jelas. Artinya perjuangan akan terus digelorakan."Pimpinan boleh berganti, forum bisa berubah, tapi kami tetap akan berjuang menuntut hak kami menjadi PNS. Siapapun presidennya kami tidak akan diam, perjuangan terus berlanjut," tutupnya.(Jft/JPNN)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...