26 May 2017

Negara Minta Maaf ke PKI, Kivlan Zein: Kami Siap Lengserkan Presiden

Konfrontasi - Gelombang penolakan bangkitnya paham komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) juga terjadi di Solo, Jawa Tengah. Ribuan warga dari berbagai ormas di Solo menggelar aksi di Bundaran Gladak, Jalan Slamet Riyadi untuk menentang bangkitnya PKI.

Massa awalnya berkumpul di Lapangan Kotta Barat, kemudian longmarch ke Bundaran Gladak. Mereka berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hizbullah Sunan Bonang, Ponpes Isykarimah, Pondok Ibnu Abas, Yayasan Aitam Indonesia, Majelis Tafsir Alquran (MTA), Laskar Umat Muslim Surakarta (LUIS), dan ormas kepemudaan lainnya. Di tengah massa juga terlihat Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein, Ustad Alvian Tanjung, dan Mu'inudinillah Basri.

Dalam orasinya, Kivlan Zein mengatakan kebangkitan PKI gaya baru sudah semakin terlihat. Salah satunya, kata dia, adanya desakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan maaf serta memulihkan nama baik keluarga PKI.

"Kalau Jokowi, tiyang Solo niki (orang Solo ini) mematuhi undang-undang maka wajib bagi kita menghormatinya dan mendukungnya. Tapi, kalau tidak mematuhi undang-undang gimana?," kata Kivlan Zein yang disambut teriakan takbir para perserta aksi, Minggu (5/6/2016).

Menurut Kivlan, bila negara meminta maaf, sama saja negara mengakui kesalahannya pada PKI. Dengan meminta maafnya kepada PKI, maka negara dinilai sama saja membenarkan PKI dan mereka berpotensi muncul lagi.

Demo tolak PKI di Solo, Jawa Tengah (Bramantyo/Okezone)

"Kalau negara minta maaf, mereka pasti akan meminta restrusi kompensasi pada pemerintah. Dan PKI bisa hidup lagi," terangnya.

Meski Presiden Jokowi sudah menyatakan tak akan meminta maaf kepada PKI, Kivlan tetap belum sepenuhnya tenang. Karena, kata dia, pada 15 Agustus 2015, dalam pidato kenegaraan pada pengantar RAPBN, Jokowi sudah berjanji akan menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu, tragedi Trisakti, penembakan misterius (petrus), tragedi Tawang Sari, dan poin terakhir korban PKI dan keluarganya 1965.

"Tapi dilampiran pidato tidak dibacakannya oleh Ketua DPR lampirannya dibiarkan pada lampirannya yang tidak dibacakan akan memberikan kompensasi restitusi mengembalikan nama baik mereka. Apakah itu tidak sama dengan permintaan maaf. Berarti itu sama saja di depan muka baik, tapi di belakangnya takut," ungkapnya.

Karena itu, Kivlan Zein mengajak warga Solo untuk menghadang dan siap berperang terhadap pihak mana pun yang akan membangkitkan PKI di Indonesia.

Warga, kata Kivlan Zein, diminta untuk tetap waspadai menghadapi bangkitnya PKI. Misalnya dengan melaporkan kasus penyebaran simbol-smbol PKI kepada aparat keamanan untuk ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Paham komunisme atau ateisme yang tidak percaya kepada Allah SWT dan tidak percaya surga dan neraka itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," terang dia.

Diakhir aksi yang menyebabkan jalan protokol utama di Solo macet, para pengunjuk rasa membacakan sikap tegas di antaranya meminta Presiden untuk tidak mencabut TAP MPR XXV 1966 seperti keinginan para pengusung PKI gaya baru.

"Kalau presiden minta maaf kepada PKI dan mencabut TAP MPR XXV 1966 kami siap lengserkan presiden," tegas Kivlan Zein. (oke/mg)

Category: 

loading...

Related Terms



News Feed

Loading...