28 March 2020

Menkum HAM Akan Lelang Jabatan Dirjen Pemasyarakatan dan Dirjen Imigrasi

Konfrontasi - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, berbicara mengenai Sri Puguh Budi Utami yang dirotasi dari jabatan Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjen PAS). Menurut Yasonna, rotasi jabatan bukan hal luar biasa.

"Kok dicopot? Kan dipindah. Penyegaran. Biasa, kan sudah 3 tahun. Biasalah itu. Perputaran itu kan biasa. Dulu juga begitu," kata Yasonna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2020).

Yasonna mengatakan, untuk sementara jabatan tersebut akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Pengganti Puguh berasal dari Direktorat Permasyarakatan Kemenkumham.

"Itu kan open bidding nanti. Sesegera mungkin. Sekarang pelaksana tugas dulu. Orang PAS juga. Dari inspektur," sambungnya.

Posisi pengganti Puguh akan dilakukan lewat mekanisme lelang jabatan. Mekanisme lelang jabatan juga akan dilakukan untuk mengisi jabatan Dirjen Imigrasi yang sebelumnya diisi Ronny F Sompie. Mekanisme pengisian kedua jabatan itu akan disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Iya, sekaligus (Dirjen Imigrasi). Sekarang Plt dulu. Kan nanti harus dibicarakan dulu dengan KASN rencananya," tukas politikus PDIP itu.

Sebanyak 52 pejabat eselon satu dan eselon dua di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengalami rotasi jabatan sebagai bagian dari penyegaran dan efektivitas dalam menjalankan tugas.

Kabag Humas Kemenkumham Dedet ketika dihubungi di Jakarta, mengatakan bahwa rotasi dan mutasi tersebut tertuang dalam dua keputusan presiden (keppres) dan satu Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Keppres RI Nomor 47 dan PP Tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM memutuskan untuk mengangkat Sri Puguh Utami sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Sri Puguh sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Permasyarakatan.

Adapun jabatan Dirjen PAS hingga saat ini belum diisi. "Dalam waktu dekat akan ditentukan Plt. (pelaksana tugas), karena memang tidak bisa lama-lama juga karena tugas dan fungsi Dirjen Pas yang sangat vital dan besar itu harus ditentukan," kata Dedet. (mrdk/mg)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...