22 January 2020

LBP, Bagaimana Ini ? Menteri Susi Heran China Protes Penamaan Laut Natuna Utara.

KONFRONTASI- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti heran dengan langkah China yang memprotes Indonesia karena mengganti nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. "Loh, itu kan laut yang wilayah kita ya laut Natuna Utara, bukan Laut China Selatan. Itu Laut Natuna Utara," kata Susi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2017). 

Susi menegaskan bahwa Indonesia berhak menamakan wilayah lautnya sendiri. "Loh, kenapa tidak (berhak)? Kan itu laut Natuna Utara kita," tegas Susi.   (baca: Peta Baru NKRI, Laut China Selatan Diganti Jadi Laut Natuna Utara)

Para analis mengatakan, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan (LBP) dikhawatirkan ''gagal paham'' dan terseret kepentingan RRC (China) untuk memperluas pengaruh dan nafsu hegemoni di Kawasan Natuna dan  Asia Tenggara. ''LBP  dikhawatirkan gagal paham dan terseret kepentingan bisnis-politik China dan hegemoninya  di kawasan Natuna dan Asia Tenggara, patut dicurigai bahwa LBP terseret  pragmatisme dan kepentingan RRC (China) , dan terhanyut oleh kepentingan sesaat itu,'' kata F Reinhard MSc, analis ekonomi politik dan geostrategis.

Menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti saat mengunjungi BalaiPerikanan Budidaya Laut (BPBL) Malukudi Desa Waiheru, Jumat (16/12/2016)

Terkait potensi Laut Natuna Utara, Susi meyakini wilayah laut tersebut akan menghasilkan banyak ikan asalkan bisa dijaga dari pencuri ikan asal Vietnam dan China. "Kalau kita jaga dari pencuri ikan yang dari Vietnam atau dari kapal China, pasti akan pulih seperti laut-laut lainnya. Tapi Natuna kalau dilihat dari stok ikan memang masih kuning ya. Masih belum sebaik wilayah Indonesia lainnya karena masih banyak pencurian," kata Susi.

Indonesia baru-baru ini mengubah penyebutan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. (baca: Beijing Protes Indonesia Ubah Laut China Selatan Jadi Laut Natuna Utara) Keputusan Indonesia untuk menyebut Laut China Selatan dengan Laut Natuna Utara itu memicu kritik dari Beijing. Seperti dikutip dari CNN, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menganggap penggantian penyebutan nama itu tak masuk akal. "Penggantian nama ini tak masuk akal dan tidak sesuai dengan upaya standarisasi mengenai penyebutan wilayah internasional," kata Geng Shuang, Minggu (16/7/2017). Pihaknya berharap agar seluruh negara yang berada di sekitar Laut China Selatan untuk berkolaborasi mewujudkan tujuan bersama terutama terkait dengan situasi keamanan dan pertahanan di sekitar Laut China Selatan. (Kompas/KF)
 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...