29 February 2020

Laut Natuna Utara, Geopolitik dan Ancaman dari China: Tiga Langkah Yang Harus Dilakukan Indonesia

KONFRONTASI- Kegaduhan yang terjadi antara Indonesia dengan China di Laut Natuna Utara merupakan dampak dari tantangan geopolitik Indonesia yang tidak dapat dihadapi dengan baik.Indonesia akan menghadapi tantangan dan ancaman geopolitik yang semakin berat ke depan. Setidaknya ada tiga langkah yang harus dilakukan Indonesia untuk mengatasi risiko tersebut. 

Demikian benang merah pandangan Pakar militer dan pertahanan Dr. Connie Rahakundini  dan Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Bursah Zarnubi  dan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby A. Rizaldi.dalam diskusi di Jakarta kemarin.

Connie mengemukakan, Indonesia akan menghadapi tantangan dan ancaman geopolitik yang semakin berat ke depan. Setidaknya ada tiga langkah yang harus dilakukan Indonesia untuk mengatasi risiko tersebut. Pertama, melembagakan kesadaran geopolitik di kalangan pemimpin dan masyarakat, termasuk penguasaan sejarah dan pengetahuan akan perkembangan geopolitik kontemporer. Kedua, meningkatkan kemampuan pertahanan keamanan yang dapat menopang kepentingan nasional. Ketiga, proaktif membangun kolaborasi dengan negara mitra di kawasan regional dan global.

Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Bursah Zarnubi mengatakan, keributan yang terjadi belakangan ini akibat adanya kapal nelayan China yang mengambil ikan di wilayah zona ekonomi ekslusif (ZEE) Indonesia merupakan dampak dari ketidakpahaman masyarakat terhadap geopolitik.

"Kenapa muncul isu Natuna Utara itu, karena kita tidak memahami geopolitik Indonesia itu, sebelumnya sudah diatur dunia sejak 1982," kata Bursah Zarnubi saat diskusi publik dengan tema "Tantangan Geopolitik Indonesia Dalam Perspektif Global dan Kawasan" di Kantor DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (17/1).

Sehingga, Bursah menilai persamaan persepsi terhadap geopolitik Indonesia harus dilakukan. Apalagi, saat ini sudah mulai kencang kegaduhan di Natuna Utara.

"Narasi geopolitik kita mesti kita samakan persepsinya, soal Natuna ini kita gaduh kemarin, gaduh betul. Ada yang bilang itu gak apa-apa, gak ada apa-apa, yang lain ikhlas. Jadi jangan dianggap enteng geopolitik itu satu tantangan kita," tegas Bursah.

Connie menyampaikan pandangan tersebut saat tampil sebagai narasumber dalam diskusi bertajuk “Tantangan Geopolitik Indonesia Dalam Perspektif Global dan Kawasan” yang diselenggarakan DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), di Jakarta, Jumat (17/1) sore. Narasumber lainnya dalam diskusi ini adalah anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby A. Rizaldi.

Diskusi dipandu oleh Ketua Umum DPP PGK Bursah Zarnubi. Menurut Bursah, diskusi ini diselenggarakan untuk memperkuat literasi serta kesadaran di kalangan generasi muda tentang geopolitik dan geostrategis Indonesia. Wawasan geopolitik kita masih kabur, menghadapi manuver kapal coast guard China di Laut Natuna saja masih silang pendapat, gaduh.

Bursah mengemukakan, Indonesia sangat strategis karena diapit dua benua dan dua samudera, terletak di pertemuan tiga lempeng teknonik yang membentuk pegunungan yang kaya akan mineral, dan tanah yang subur. Indonesia juga menjadi jalur lalu lintas seperempat perdagangan dunia. Karena itulah negara ini jadi rebutan negara-negara kolonial di masa lalu, dan saat inipun negara-negara besar bersaing melalukan hegemoni politik dan ekonomi. Mengabaikan ini, Indonesia akan rentan agresi, eksploitasi sumber daya alam oleh pihak lain, kehilangan kedaulatan dan kembalinya kolonialisasi. Disisi lain, belum teratasinya masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial, juga rentan menimbulkan risiko geopolitik.

Kawasan Salib Maut

Connie Rahakundini mengemukakan bahwa sejak 1940-an Indonesia yang menjadi titik tumpu dua lautan strategis dijuluki sebagai Das Totenkreuz atau Salib Maut, untuk menggambarkan bahaya –sekaligus peluang– yang selalu ada di area di mana berbagai kepentingan geopolitik bertemu dan berbenturan. Benturan kepentingan itu terbukti nyata, seperti insiden kapal-kapal nelayan China (dengan dikawal kapal Coast Guard) yang memasuki kawasan ZEE Indonesia tanpa merasa bersalah atas dasar klaim historis.

China bersikeras punya hak atas laut Natuna dengan tiga dasar tuntutan. Pertama, uti possidetis, yakni menemukan pulau pulau di Laut China Selatan dan yang pertama mengokupasi secara faktual pulau-pulau ini melalui eksplorasi dan administrasi, Kedua, teraa nulius, atau terjadi hanya sekali, dan tidak akan pernah terjadi lagi, sehingga negara yang menemukannya pertama kali memiliki hak atas klaim pulau pulau tersebut. China mengklaim memiliki arsip telah berpatroli sejak era beberapa dinasti sebagai bagian dari dominasi adminitrasi, kebudayaan dan keamanan nasionalnya. Ketiga, China menganggap sejak pertengahan abad ke XX, saat ROC (Taiwan) mengeluarkan pernyataan garis demarkasi “U-line” untuk mengklaim hak dan kepentingan nasionalnya di area Laut China Selatan, dunia international kala itu tidak ada yang mengajukan protes.

Sedangkan dasar geopolitik Indonesia modern adalah lautan yang memadukan 17.000 lebih pulau yang membentang dari Samudera Hindia ke Pasifik, dimana sekitar 6.000 pulau dihuni oleh lebih dari 300 budaya ethnolinguistik. Belanda mengkonsolidasikan sebagian besar Indonesia pada abad ke- XIX dengan mempertahankan kesatuan politik dari kepulauan yang beragam dimana Pulau Jawa kemudian menjadi rumah bagi sekitar 60 persen dari populasi negara.

Connie memperkirakan, permasalahan tentang Natuna dan sebagian kawasan di Laut China Selatan sulit diselesaikan karena masing-masing negara bertahan dengan argumennya. Indonesia dan sebagian negara ASEAN bertahan dengan pasal pasal dalam UNCLOS 1982, sedangkan China bertahan atas dasar claim historical.

Menurut Connie, inti permasalahan ini terletak pada bagaimana masyarakat internasional termasuk Indonesia mau membuka pintu komunikasi dan berdiskusi terkait sejarah kuno maritim di kawasan. Pendekatan berbasis sejarah kuno ini justru perlu dilakukan karena bukti-bukti okupasi dan arsip China tentang kepemilikan serta patrolinya di rangkaian pulau pulau di laut China Selatan terekam baik sejak era Dinasti Tang (618-907) dan Dinasti Song (960-1279), saat dimana Xisha dan Nansha masing-masing disebut “ribuan mil pasir” (qian li chang sha) dan “ribuan mil batuan” (wan li shi tang) dan kemudian, masuk dalam wilayah Dinasti Qing sebagaimana tertera dalam Kaisar Kang Xi’s World Map (1644- 1911). Kesemua arsip hingga saat ini masih dikuasai oleh Taiwan. Lalu bagaimana Taiwan kita tempatkan? sebagai negarakah? sebagai bagian dari China kah?

Connie mengingatkan, pendapatnya ini bukan berarti ia mendukung klaim historis China. Tetapi agar kita memahami alasan yang mereka kemukakan, dan Indonesia mungkin juga bisa mengajukan klaim historis yang berbeda sesuai dengan sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia di masa lalu.

Terkait masalah ini, Bobby A. Rizaldi punya pandangan lebih tegas. Menurutnya, Indonesia konsisten saja bertahan pada Deklarasi Juanda 1957 serta pasal-pasal yang tercantum dalam UNCLOS 1982 yang diakui mayoritas negara anggota PBB termasuk China.

“China ini ndablek. Klaim historis China atas sebagian laut Natuna harus dibantah. ZEE Natuna adalah NKRI,” kata Bobby.

Ekonomi dan Militer

Menurut Bobby Rizaldi, alasan China ngotot memasuki kawasan ZEE Natuna adalah sumber daya ekonomi yang ada di sana. Kawasan laut Natuna kaya akan gas yang sejak 1973 sudah dieksplorasi Indonesia, namun sebagian besar belum tersentuh. Di sana juga ada cadangan minyak bumi dalam jumlah besar yang belum diekploitasi. Ikan di laut Natuna juga melimpah dan diperkirakan mencapai 8 persen sumber hayati ikan dunia.

Mengutip Sun Tzu, ia mengatakan, “Peperangan apapun hanya agenda atau sekadar tema. Sedangkan tujuan inti adalah Geo Ekonomi.”

Agar Indonesia dapat menjaga kekayaan sumberdaya alamnya, menurut Connie, kemampuan pertahanan keamanan perlu ditingkatkan sehingga mampu menopang kepentingan nasional.

Kompetisi pembangunan kekuatan militer serta perkembangan massif teknologi saat ini, menurut Connie, juga tidak terlepas dari faktor yang ia sebut dengan geopolitik elemen langka bumi.

Kata Connie, permintaan terhadap elemen langka bumi akan tumbuh pesat dalam beberapa tahun ke depan tidak semata karena dunia mengalami transisi energi. Kekuatan berbagai kombinasi proton, neutron dan elektron dapat mengerahkan kita ke bentuk dunia baru industri sipil serta pertahanan, pada teknologi yang terus dikembangkan dan terlebih jika dikaitkan pada kontrol China atas mayoritas pasar elemen langka bumi. Maka dipastikan pertambangan elemen langka bumi serta pengolahan dan kemampuan fabrikasi akan segera memberikan efek geopolitik bersifat magnitude termasuk untuk Indonesia.

Tidak semua unsur tanah langka ditemukan dalam jenis dan jumlah deposito yang sama; karena proses yang terjadi di tempat berbeda menghasilkan konsentrasi yang berbeda. Jenis mineral berbeda ini biasanya dikategorikan menjadi elemen langka bumi unsur cahaya (LREE) dan elemen langka bumi unsur berat (HREE). China lah yang kemudian menambahkan subkelompok tambahan, elemen unsur langka bumi medium (MREE). Wilayah Cina mengandung sekitar 1/3 cadangan dunia setelah Cina menemukan cadangan baru pada tahun 1960-an maka sebagai pemilik elemen langka bumi kedua terbesar dunia dimana secara geografis Mongolia menyumbang hampir 70 persen dari produksi LREE Cina melalui satu tambang tunggal — Baotou Bayan OBO Mine — yang mampu memproduksi lebih dari 50 persen unsur ini.

Provinsi Jiangxi menghasilkan sekitar 50 persen dari MREE serta HREE sementara Ganzhou menyumbang sebagian besar dari produksi tersebut. Ketika China pada 2010 secara mendadak menghentikan ekspor elemen langka bumi, garam dan logam ke Jepang maka zona zona industri AS yang mengimpor produk Jepang dengan material dasar dari China tersebut langsung merasakan dampak sekunder. Meskipun kebijakan itu bersifat sangat sementara, hal itu mampu segera mendorong negara negara kemudian berebut untuk mencoba menemukan, mengembangkan dan membuka alternatif sumber elemen langka bumi. Australia misalnya, kemudian meningkatkan produksi LREEs dengan membangun fasilitas kontroversial pengolahannya di Malaysia. Perusahaan pertambangan Molycorp di AS membuka kembali tambang Mountain Pass di California pada 2012. Tetapi, beberapa
elemen penting menengah dan berat seperti Disprosium dan Terbium yang diperlukan untuk menghasilkan magnet permanen bagi kendaraan listrik dan turbin angin, sebesar 98% pasokan global hingga saat ini masih di bawah kendali China.

Connie bertanya, “Apakah Indonesia telah siap menghadapi tantangan dan ancaman serangan berbentuk soft & hard power terkait penguasaan akan elemen langka bumi yang segera akan berpengaruh secara eopilitik pada wilayah permukan dan lautan lautan Indonesia?”

Menanggapi komentar Faizal Assegaf dalam sessi tanya jawab, tentang pencurian ikan (illegal fishing) oleh kapal-kapal asing di laut kawasan Indonesia Timur yang jauh lebih banyak dari apa yang terjadi Natuna, Connie Rahakundini menyampaikan beberapa cerita tentang lemahnya armada laut Indonesia dalam menjaga wilayah maritimnya. Pertama soal sebuah perusahaan ikan di Afrika Selatan yang secara terbuka di website-nya menyebut bahwa ikan yang mereka jual bersumber dari lautan di kawasan timur Indonesia.

Cerita Connie kedua tentang kawannya yang berlayar ke Amerika dengan menggunakan kapal pesiar sekadar mengetahui dan merasakan pengalaman berlayar lintas samudera. Menurut cerita kawannya itu, setiap memasuki perairan di negara-negara Pasifik hingga Hawaii, kapal pesiarnya selalu didekati oleh kapal-kapal coast guard negara setempat. Diperiksa dan ditanya-ditanya. Tetapi, saat memasuki perairan Indonesia, tidak ada kapal penjaga pantai atau Bakamla yang mendekati untuk memeriksa.

“Ini bagaimana, seakan-akan Indonesia adalah negara tidak bertuan,” kata Connie.

Terkait visi Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia (PMD) atau global maritim forum (GMF), menurut Connie, visi besar itu membutuhkan pengambilan sikap yang sangat mendasar, termasuk menerapkan doktrin baru yang lebih sesuai dengan karakter baru Indonesia sebagai negara serta kekuatan poros maritime dunia.

Selain berimplikasi dasar pada aspek pertahanan, katanya, hal ini akan berakibat secara signifikan pada kebijakan politik luar negeri serta doktrin TNI. Pada Post Modern War, operasi militer tidak lagi terbagi menjadi 3 matra. Seluruh operasi militer harus dapat melibatkan aset militer dari seluruh organisasi militer yang dimiliki. Perencana militer membutuhkan akses ke informasi aset yang dapat dimanfaatkan sementara Komando Operasi Militer menerima delegasi aset untuk mengendalikan operasionalisasi seluruh aset tersebut pada setiap tahapan. Karenanya, angkatan bersenjata Indonesia memerlukan sebuah doktrin baru.

Doktrin yang dimaksud Connie adalah Tri Chakra Chakti. Makna utuh Tri Chakra Chakti adalah sebuah senjata ampuh yang terdiri dari tiga unsur angkatan tak terpisahkan yang akan dibawa pada sebuah sistem pertahanan yang terunifikasi atau terintegrasi. Tri Chakra Chakti menekankan pada kemampuan TNI sebagai tentara dari sebuah negara berkekuatan poros maritim, dirgantara, maya dan permukaan dunia dalam menjalankan fungsi terbangunnya sistem pertahanan serta kekuatan militer mumpuni menuju pencapaian kepentingan nasional Indonesia berjangka
panjang.

Dampak kebijakan visi PMD atau GMF berimplikasi tidak saja terhadap TNI AL tetapi juga pada TNI AU dan juga TNI AD yang harus memikul tugas yang semakin kompleks dan berat, mengingat politik global abad 21 yang telah menjadikan Asia sebagai Pivot Point dan berimplikasi pada wilayah perairan dan ruang udara Indonesia dan kawasan sebagai poros ultra padat terkait perdagangan, pergerakan sumber daya sekaligus pergerakan militer dunia untuk melindungi aspek perdagangan dan alur pertahanannya.

Beberapa peserta diskusi menyampaikan pandangan berbeda dari Connie Rahakundini. Faizal Assegaf misalnya, lebih menekankan perlunya meningkatkan ketahanan nasional berbasis kekuatan rakyat, terutama ummat Islam. Sejarah perjuangan Indonesia, katanya, justru ditentukan kekuatan massa rakyat.

“Kalau negara bangkrut, persenjataan militer kalah kuat, maka pertahanan bangsa ini ada pada kekuatan rakyat,” kata Faizal.

Faizal juga mengkritik ketidaktegasan diplomasi luar negeri Indonesia terkait insiden kapal nelayan China di Natuna. Semestinya Indonesia berani menarik pulang Dubes RI di China. Itu lebih memberikan pesan kuat ketimbang Presiden Jokowi datang ke Natuna hanya untuk mengatakan Natuna adalah NKRI.

Connie sependapat dengan pentingnya ketahanan bangsa berbasis rakyat. Tapi, menurutnya, peningkatan kemampuan militer tetap mutlak diperlukan karena kepentingan ekonomi dan kekuatan militer adalah dua hal yang saling berkaitan, interdepending. Ia memberi contoh, ekonomi China kuat karena militernya kuat.

Si vis pacem para bellum, jika mendambakan perdamaian bersiaplah menghadapi perang,” kata Connie mengutip pepatah latin yang populer di dunia militer.

Kolaborasi Negara Mitra

Di era VUCA saat ini, kata Connie, semua negara sedang mengalami kegalauan karena masa depannya dihadapkan pada ketidakpastian. Ketika teknologi informasi begitu digdaya berevolusi dan digitalisasi menjadi anak kandungnya, dunia mengalami keadaan yang penuh gejolak (Volatility), tidak pasti (Uncertainty), rumit (Complexity), dan serba kabur (Ambiguity). Teknologi komunikasi yang diharapkan mempermudah kehidupan, justru pada banyak kasus menimbulkan kerumitan dan kekaburan baru yang tidak ditemukan di era manual.

Meski begitu, menurutnya, VUCA tak akan membahayakan sebuah negara bila dihadapi dengan cara yang tepat dan akurat. Uncertainity dapat dihadapi dengan mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyebarkan informasi. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan teknologi. Negara harus mampu mengetahui dan memahami isu dan peristiwa di sekitarnya dan mampu menghubungkan tiap peristiwa berdasarkan input parsial.

Situasi ketidakpastian yang ada, menurut Connie, tidak dapat tidak harus dihadapi dengan membangun kolaborasi negara mitra di kawasan. Karena masa depan negara negara yang tumbuh kuat dan dahsyat sesungguhnya berbasis kolaborasi yang memungkinkan terjadinya akumulasi potensi untuk menjadi kekuatan baru. Namun kolaborasi yang kuat hanya akan tercipta bila disadari oleh rasa saling percaya tinggi. Dan unsur penting dalam membangun high trust society adalah integritas, dimana integritas akan muncul dari kejujuran.

Mengutip pandangan Dubes RI untuk Inggris Dr. Rizal Sukma, Connie mengemukakan bahwa dalam menindaklanjuti langkah kolaborasi tersebut, sangat penting bagi Indonesia untuk terus melaksanakan agenda Poros Mandiri Dunia melalui 5 langkah besar, antara lain Indonesia harus mengembangkan infrastruktur dan konektivitas yang utuh agar mampu mengubah Indonesia menjadi sebuah negara kepulauan yang sesungguhnya, tidak terpisah tetapi tersatukan oleh laut dan ruang dirgantaranya. Selain itu, Indonesia sebagai sebagai titik tumpu dari dua lautan strategis, harus dapat mengembangkan kemampuan militernya tidak hanya untuk mempertahankan sentralitas kedaulatan SDA dan SDM, tetapi juga untuk memenuhi tanggung jawab Indonesia dalam memastikan keamanan navigasi laut, keamanan di wilayah poros dirgantara, antariksa, maya dan permukaan dunia.

Dalam diskusi juga berkembang pandangan agar Indonesia segera bergabung dalam salah satu aliansi pertahanan/militer global.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...