18 October 2018

Kubu Prabowo Akui Pilpres 2019 Terberat, Muzani: Prabowo Dikepung

KONFRONTASI- Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 menjadi yang terberat bagi Prabowo Subianto dibandingkan pilpres sebelumnya. Pilpres 2004 dan 2009 tidak ada pengerahan kepala daerah oleh calon incumbent seperti saat ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo sudah tiga kali mengikuti kontestasi pilpres. Pada 2009 Prabowo maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Pilpres 2014, Prabowo juga maju sebagai calon presiden (capres) berpasangan dengan Hatta Rajasa. Saat ini Prabowo kembali maju sebagai capres berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno.

"Dari tiga kali Prabowo maju pilpres, kebetulan saya tetap jadi sekjen partai yang mengusung beliau, kami merasakan terus terang ini adalah bobot terberat beliau menjadi capres," ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Selain itu kepala daerah yang diusung Partai Gerindra juga tidak berani menyuarakan dukungan untuk Prabowo di pilpres saat ini. "Sekarang ini gubernur, bupati, wali kota seperti dikerahkan untuk memberikan deklarasi dukungan ke Jokowi-Maruf," ucapnya.

Bahkan, sejumlah lembaga survei menolak ketika diminta melakukan riset oleh tim Prabowo-Sandi. Sebagian besar alasan penolakan karena satu dan lain hal.

Beban berat lainnya bagi Prabowo dalam pilpres kali ini, adanya pemberitaan yang tidak berimbang. Menurutnya banyak pemberitaan seputar kegiatan Jokowi, sementara porsi yang diberikan kepada kubu Prabowo-Sandi sangat kecil.

"Kami merasakan juga di lembaga survei, beberapa lembaga survei yang kita galang itu juga rata-rata mereka menyatakan keberatan. Lalu pemberitaan untuk berimbang pun berat," katanya.

Dia menambahkan, banyak pengusaha enggan mendukung secara logistik kepada koalisi Prabowo-Sandi. Umumnya, para pengusaha itu enggan memberikan bantuan kepada Prabowo-Sandi karena takut kontrak kerja sama proyek bersama pemerintah yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dihentikan.

"Kami merasakan bagaimana pengusaha dengan berat hati membantu kami dan bersembunyi sembunyi, karena mereka mengatakan bahwa proyek kami dengan pemerintah APBN atau APBD terancam. Jadi kami merasa bahwa Prabowo saat ini dikepung," ujarnya.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...