30 April 2017

KPK, Skandal BLBI dan Megawati Soekanoputri

KONFRONTASI- KPK dilemahkan sejak menyentuh skandal Bantuan Langsung Tunai Bank Indonesia (BLBI). Dan BLBI  adalah skema pinjaman  dari Bank Indonesia (BI) kepada sejumlah bank umum nasional, yang rusak liquiditasnya akibat krisis  1998. BLBI dikeluarkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan International Monetery Fund (IMF). 

Berdasarkan kesepakatan itu, pada Desember 1998 keluarlah dana BLBI Rp 174.7 triliun untuk 48 Bank umum. Kemudian  berkembang menjadi Rp 680 triliun untuk   65 bank yang dikelolah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Sejak pertama kali digulirkan sudah banyak yang menduga, bahwa BLBI akan menjadi skandal korupsi terbesar sepanjang sejarah. Penyebabnya dasarnya, karena BLBI bagian dari upaya reformasi perekonomian Indonesia dalam mrespon krisis 1998 yang tidak didasarkan pada prinsip kedaulatan negara dan serta-merta megikuti saran International Moneter Foundation (IMF).

Memang benar kebijakan BLBI bermaksud baik, yakni untuk menyelamatkan sejumlah perbankan, akibat terjadi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah sepanjang Oktober, November dan Desember 1997. Namun dalam rentang waktu pemberian BLBI hingga 19 Januari 2000, Badan Pemeriksa keuangan (BPK) berhasil membuktikan potensi kerugian negara mencapai 97.78% dari total Rp 174,7 triliun dana BLBI yang disalurkan kepada 42 bank umum.

Mega skandal ini tidak mendapatkan momentum untuk diselesaikan secara tuntas. Padahal dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat, diantara Rp 54,5 Triliun dana BLBI kepada 42 Bank umum mengalami penyimpangan. Dimana Rp 53,4 triliun diantaranya terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

Hal ini semakin parah ketika diterbitkannya Surat Keterangan Lunas BLBI oleh Presiden Megawati, lewat Inpres No 8 tahun 2002. Inpres tersebut berisikan Jaminan kepastian Hukum kepada 21 obligor yang dinyatakan telah menyelesaikan kewajiban atau utangnya kepada pemerintah lewat Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Kejanggaalan muali terlihat, sebagian besar obligor yang diberi stempel lunas, diketahui belum menyelesaikan utangnya kepada negara. Artinya, dengan penerbitan SKL, Megawati memutihkan, melindungi dan memberi jaminan hukum untuk membebaskan sejumlah “pencuri” dana BLBI.

Sejak pertama kali dilakukan penandatanganan penyelesaian kewajiban obligor BLBI melalui surat keterangan lunas yang diterjemahkan kedalam beberapa bentuk yakni MSAA, MRNIA dan PKPS, sesungguhnya nampak terjadi ketidak beresan. Siapapun yang menelusuri akan memahami, bahwa terjadi proses manipulasi yang melibatkan obligor BLBI dan pemerintah dalam hal ini melalui BPPN.

 Manipulasi itu bisa dilihat mulai dari cara menilai asset, kesesuaian jumlah asset dengan obligasi yang diberikan dan cara mengelola asset oleh BPPN (dalam hal ini bagaimana mekanisme penjualan asset).

Cara ngelihatnya sederhana saja. Dana BLBI digulirkan dalam rangka lender of the last resort (pembiayaan dalam keadaan darurat) sebagai skema penyelamatan bank umum dengan mekanisme asset to bond swap. Dimana  asset perbankan dilepas dan ditukarkan dengan liquiditas berupa cadangan aktiva produktif dalam bentuk obligasi yang dikelola oleh BPPN.

Dalam mekanisme penyelamatan bank seperti ini yang perlu diperhatikan adalah, penilaian terhadap kualitas dan harga asset perbankan yang ditukarkan dengan obligasi BPPN. Apakah asset itu setara nilainya atau tidak. Ternyata setelah ditelusuri, sebagian besar asset perbankan itu merupakan aseet busuk yang ketika dijual harganya rendah. Oleh sebabnya asset itu kembali dibeli oleh pemiliknya dengan harga  yang rendah.

Manipulasi tidak sebatas itu, dalam konteks penjualan asset, mereka tidak langsung menjual atau menyerahkannya lebih dulu. Sehingga tidak termasuk dalam daftar asset yang disodorkan sebagai bentuk kewajiban oleh obligor BLBI ke BPPN.

 Ujungnya, diketahui bahwa restrukturisasi ekonomi oleh pemerintah lewat BPPN, hanya tercapai 14% dari total dana BLBI yang disalurkan Rp 174,7 triliun. Kejadian ini memberikan informasi bahwa pemerintahan Megawati lewat BPPN, mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 138,441 triliun atau 97,78% dari total BLBI yang disalurkan.

Sedangkan BLBI yang dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah, kerugiannya mencapai Rp 84,842 triliun atau 58,7%. Parahnya, saat yang bersamaan para obligor atau pencuri dana BLBI yang dibebaskan oleh Megawati itu, ada diantara mereka yang masuk dalam jajaran 40 orang terkaya menurut ranking Forbes.

Kerugian negara tidak sebatas itu, Pasalnya dana BLBI yang dikelola oleh BPPN bukan hanya sejumlah RP 174,7 triliun saja. Berdasarkan saran IMF pemerintah juga telah melakukan rekayasa akuntansi. Sebuah proses untuk mengalihkan BLBI menjadi Obligasi rekapitalisasi yang digagas berdasarkan KEPRES No 177 tahun 1999.

Hal ini dilakukan sebab BI tidak mempunyai dana actual untuk membiayaai kerusakan liquiditas bank umum yang saat itu meningkat menjadi Rp 680 triliun. karenanya, digunakan mekanisme pembiayaan lewat pengambilan utang dengan cara menerbitkan obligasi rekapitalisasi. Dari sana pemerintah akan membayar bunga 10% atau Rp 68 triliun tiap tahun.

Untuk membayar itu, maka rakyat dibebankan lewat pengalokasian sebagian APBN per tahunnya. Catatan pentingnya, hal itu akan berlangsung selama 68 tahun sejak obligasi rekap  digagas.  Hingga saat ini, beban rakyat baik lewat BLBI dan obligasi rekap fix maupun variable rate, telah mencatat kerugian Rp 2000 triliun dan akan meningkat menjadi Rp 5000 triliun hingga 2043 mendatang.

Karenanya sikap Megawati yang membabaskan para pencuri dana BLBI, merupakan hal yang tidak wajar. Betapa dengan gagah beraninya, Megawati  memberikan Released and Discharge  berdasarkan keputusan Sidang Kabinet yang intinya menyatakan setelah dianggap lunas, maka Pemerintah menerbitkan surat pembebasan dan pengampunan bagi para obligor atau pencuri dana BLBI itu.

Sebabnya, Presiden Joko Widodo jangan hanya diam, harus segera usut Megawati sebagai dalang mega skandal BLBI. Jangan malah menjadikannya sebagai penasihat rahasia presiden, hingga bebas menggoyang konsentrasi KPK yang sejak beberapa tahun lalu sedang mengarahkan penyidikan dugaan korupsi SKL BLBI ke Megawati.

Secara hukum dalam konteks penerbitan SKL,  Megawati sebagai Presiden RI hanya menjalankan TAP MPR, UU Propenas, UU APBN, PP 17/99, Inpres, dan didukung oleh Fatwa MA. Tapi begitu masuk dalam upaya restrukturisasi, megawati memang harus bertanggung jawab secara hukum. Terutama yang berkaitan dengan unsur pidana penyerahan aset ke BPPN, penjualan aset yang akhirnya dimiliki kembali oleh obligor BPPN, juga kenapa menolak usulan berbagai kalangan bahwa restrukturisasi adalah tidak sekadar menjual asset.

Karenanya Jokowi Dodo jangan hanya diam, harus kembali perkuat kredibilitas KPK  dalam menyelesaikan kasus SKL BLBI.  Sesungguhnya Megawati merupakan pintu untuk mengetahui kumpulan koruptor konglomerasi BLBI. Jika terungkap, maka pembebasan dan pengampunan yang diberika kepada mereka bisa dicabut dan dipidanakan. Sebab dalam “R and d” disebutkan peluang pencabutan pembebasan dan pengampunan jika suatu saat ditemukan tindak pidana.

Masyarakat mana yang tidak marah, ketika bank ambruk diambil alih oleh pemerintah dengan menginjeksi modal. Setelah banknya sehat, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga dapat dibeli kembali oleh pemiliknya dengan harga yang murah. dan semua itu terjadi di era Megawati dan sejumlah menterinya akibat kepatuhan mereka terhadap dikte asing lewat IMF.

Catatan pentingnya, jika Megawati dipanggil oleh KPK, momen itu jangan hanya didasarkan pada masalah pidana. Megawati juga perlu ditanya tentang kelompok yang selama ini berkuasa pada bidang ekonomi, namun selalu mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat (k)

Category: 

loading...


News Feed

Berita Lainnya

loading...