24 November 2017

KPK Seret Laksamana Sukardi Usut BLBI

Konfrontasi - Kasus penggelapan uang negara dalam surat keterangan lunas (SKL) dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK meminta keterangan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

"Yang bersangkutan dimintai keterangan dalam proses penyelidikan (BLBI)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Rabu (10/12/2014).

Menteri BUMN era Presiden Megawati itu sudah hadir di KPK. Sayangnya, dia enggan memberikan komentar apapun pada awak media. Dia hanya melemparkan senyum sebelum masuk untuk memberikan keterangan ke KPK.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua KPK Zulkarnain menyatakan pihaknya masih terus mencari bukti terkait dengan kasus penerbitan SKL BLBI. Sebab, BLBI saat ini masih dalam proses penyelidikan.

KPK juga sudah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencekal Lusiana Yanti Hanafiah yang berasal dari pihak swasta sejak 4 Desember 2014 hingga jangka waktu enam bulan.
"Ya kalau ada informasi, kita masukan saja. Barangkali kita bisa memperkuat buktinya," kata Zulkarnain.

Sekadar diketahui, bukan kali pertama ini Laksamana dimintai keterangan oleh KPK. Pada 11 Juni 2013 dia juga pernah dimintai keterangan oleh KPK.

Dalam penyelidikan ini, KPK juga sudah meminta keterangan mantan Menko Perekenomian Rizal Ramli dan mantan Menkeu Bambang Subianto. Kedua mantan menteri itu dimintai keterangan oleh penyidik KPK seputar proses penerbitan SKL dalam kaitan penyelesaian kasus BLBI. Pihak lain yang sudah dimintai keterangan adalah mantan Menteri Perekonomian Kwik Kian Gie.

Diketahui, SKL itu dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Saat itu Presiden yang menjabat adalah Megawati Soekarnoputri.

SKL tersebut berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, dikenal dengan inpres tentang release and discharge.

Berdasarkan inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30% dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70% dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Atas dasar bukti itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan Kejaksaan Agung akan mendapatkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

Tercatat beberapa nama konglomerat papan atas, seperti Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintah. Padahal, Inpres No 8/2002 yang menjadi dasar kejaksaan mengeluarkan SP3 itu bertentangan dengan sejumlah aturan hukum, seperti UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Para Penerima SKL BLBI berdasarkan Penandatangan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) diantaranya adalah Anthony Salim dari Salim Grup (Bank Central Asia/BCA). Nilainya mencapai Rp52,727 triliun, SKL terbit Maret 2004.

Ada juga Sjamsul Nursalim dari Bank Dagang Nasional Indonesia/BDNI. Nilainya Rp27,4 triliun. Surat lunas terbit pada April 2004. Aset yang diserahkan di antaranya PT Dipasena (laku Rp2,3 triliun), GT Petrochem dan GT Tire (laku Rp 1,83 triliun). Kejaksaan Agung menghadiahinya surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Ada juga Mohammad "Bob" Hasan dari Bank Umum Nasional. Nilainya Rp5,34 triliun. Bos Grup Nusamba ini menyerahkan 31 aset dalam perusahaan, terrmasuk 14,5% saham di PT Tugu Pratama Indonesia. Ada juga Sudwikatmono dari Bank Surya. Nilainya Rp1,9 triliun, SKL terbit akhir 2003. Ibrahim Risjad (Bank Risjad Salim Internasional): Rp664 miliar, SKL terbit akhir 2003.

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...