17 October 2019

KPK Periksa Mantan Direktur Keuangan Pelindo

Konfrontasi - KPK memeriksa Direktur Keuangan PT Pelindo II (Persero) 2009-2012 Dian M Noer dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010.

"Dian M Noer diperiksa untuk tersangka RJL (Richard Joost Lino)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (5/1).

Selain Dian, KPK juga memanggil Asisten Manager Teknik Mesin dan Instalasi Listrik Cabang Pontianak Pelindo II (Persero) Mochammad Sholeh, Asisten Senior Manajer Properti II Subdit Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo II Dedi Iskandar dan Direktur Teknik dan Operasi PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) Mashudi Sanyoto.

Dedi dan Mashudi diketahui sudah beberapa kali diperiksa oleh KPK.

Pada 15 Desember 2015, KPK menetapkan mantan dirut PT Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka karena diduga memerintahkan pengadaan 3 quay container crance dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd.) dari Tiongkok sebagai penyedia barang.

Atas penetapannya sebagai tersangka tersebut, RJ Lino juga sudah mengajukan praperadilan dan akan menjalani sidang pada 11 Januari 2015.

Menurut pengacara Lino, Maqdir Ismail, pengajuan praperadilan itu dilakukan karena menilai tidak ada perbuatan melawan hukum dan belum ada kerugian negara terkait pengadaan QCC tersebut.

RJ Lino sendiri pada 23 Desember 2015 lalu sudah diberhentikan sebagai dirut PT Pelindo II oleh Menteri BUMN Rini Soemarmo.

Selain Lino, maka Rini juga memberhentikan Direktur Pelindo II Ferialdy Noerlan agar keduanya berkonsentrasi pada kasus hukumnya masing-masing.

Dugaan korupsi

Pada awal 2014, KPK menerima laporan dugaan pengadaan 3 QCC di Pelindo II dari laporan Serikat Pekerja Pelindo II.

Serikat buruh PT Pelindo menilai ada dugaan korupsi dari pengadaan 3 QCC yang pada 2011 2 QCC itu dialihkan ke Pelabuhan di Pelabuhan Palembang dan Pontianak, penggunaan tenaga ahli dan konsultan yang dianggap tidak sesuai prosedur, megaproyek Kalibaru, pemilihan perusahaan bongkar muat di Tanjung Priok, serta dugaan korupsi atas perpanjangan kontrak perjanjian Jakarta International Container Terminal (JICT).

Pada 15 April 2014, KPK juga telah meminta keterangan RJ Lino terkait pelaporan tersebut, dan usai diperiksa Lino mengklaim sudah mengambil kebijakan yang tepat terkait pengadaan crane di beberapa dermaga yakni di Palembang, Lampung dan Pontianak.

Bahkan, Lino menyebut dirinya pantas diberi penghargaan lantaran sudah berhasil membeli alat yang dipesan dengan harga yang murah.

Lino mengaku, proyek tahun anggaran 2010 itu sebenarnya memiliki nilai sekitar Rp100 miliar. Alat yang dibeli itu sudah dipesan sejak 2007 namun sejak tahun 2007 proses lelang selalu gagal hingga akhirnya dia mengambil kebijakan untuk melakukan penunjukan langsung. (rol/ar)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...