16 June 2019

KPK Bisa Usut Dugaan Jual-Beli Jabatan di UIN Alauddin

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri dugaan suap jual beli jabatan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan UIN Alauddin Makassar yang melibatkan Kementerian Agama (Kemenag).

Jurubicara KPK Febri Diansyah mengaku pihaknya bisa saja mengungkap kasus tersebut.

“Bisa saja. Sepanjang memang nanti ditemukan bukti-bukti atau petunjuk yang mengarah ke sana,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Febri mengatakan, KPK selalu terbuka untuk siapapun yang ingin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, termasuk indikasi jual beli rektor di UIN Jakarta dan UIN Makasaar. Jika informasi yang diberikan valid, maka KPK akan menelusuri kasus tersebut.

“Jadi prinsip dasarnya pengaduan masyarkat ini terbuka bagi masyarkaat berikan informasi kepada KPK,” kata Febri.

Dugaan ini muncul saat mantan Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berbicara di Indonesia Lawyers Club (ILC) tadi malam, Selasa (19/3).

Dalam acara bertajuk ‘OTT Romy, Ketua Umum PPP: Pukulan Bagi Kubu 01?’, Mahfud mengungkap indikasi jual beli jabatan rektor yang dilakukan Kemenag.

Dia mengambil contoh pencalonan Andi Faisal Bakti yang menang di pemilihan rektor UIN Makasar 2014, tapi tidak dilantik.

Andi Faisal, kata Mahfud, juga menang di pemilihan rektor UIN Jakarta tahun 2018. Tapi, lagi-lagi dia tidak dilantik.

Mahfud menyebut, Andi sempat didatangi oleh seseorang yang meminta duit Rp 5 miliar agar bisa dilantik.

“Andi Faisal Bakti ini orangnya masih ada, dan dia pernah didatangi orang dimintai Rp 5 miliar untuk jadi rektor,” ungkap Mahfud.

Terpisah, Rektor UIN Alauddin Makassar Prof Musafir Pababbari menegaskan tidak tahu menahu soal jual beli jabatan di Lingkup Kementerian Agama.

Musafir Pababbari selaku Rektor UIN Alauddin Makassar membantah hal tersebut. Dimana saat itu ia juga merupakan rival Faisal Bakti saat Pemilihan Rektor tahun 2014 lalu.

“Soal jual beli jabatan setahu saya tidak ada. Saya tidak pernah ada yang mintai (uang),” kata Musafir, Rabu (20/3/2019).

Musafir mengatakan, dirinya dilantik menjadi Rektor UIN Alauddin melalui tahap pemilihan. Bahkan selama, kata dia, tidak pernah ditawari siapa pun untuk menduduki kursi jabatan sebagai Rektor.

“Tidak pernah ada yang menghubungi saya,” ujarnya.

Menurut Musaffir, isu jual beli jabatan Rektor di UIN dikaitkan dengan mekanisme baru sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68/2015.
Dalam regulasi itu disebutkan, Rektor di perguruan tinggi di bawah naungan Kemenag tidak lagi melalui pemungutan suara senat, melainkan dipilih Menteri Agama berdasarkan pertimbangan kualitatif dari senat.[mr/posat]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...