25 May 2017

Korupsi Gaya Baru: Inpres anti-Kriminalisasi Proyek Infrastruktur

KONFRONTASI- Presiden Jokowi harus hati-hati karena draft Instruksi Presiden (Inpres) untuk perlindungan kepada pejabat negara bidang infrastruktur dari tindakan kriminalisasi telah memberikan legitimasi pada pejabat negara untuk melakukan praktik korupsi. Untuk itu, Presiden Joko Widodo diminta untuk sangat berhati-hati dalam menandatangani regulasi tersebut.  Inpres ini hanya untuk melindungi pejabat agar aman dari tindak korupsi yang mereka akan lakukan.

Sumber parlemen kepada Konfrontasi menyebut, Inpres itu diduga didesak oleh kubu JK dengan alasan agar para pejabat proyek tidak takut dalam mengambil keputusan, yang sewaktu-waktu bisa dianggap melanggar hukum. Ini sebagai upaya pemerintah agar proyek infrastruktur bisa berjalan lancar. Tapi itu jelas sarat korupsi karena Inpres imunitas itu justru dipakai untuk moral hazard.

Wacana imunitas parsial ini mengemuka ditengah banyaknya kriminalisasi pejabat pemberantas korupsi. Memang terlihat ironi dan tidak konsisten, mana yang lebih penting pemberantasan korupsinya atau pembangunan infrastruktur. Disini terlihat pemerintah diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

Dengan inpres ini, Presiden jangan asal tanda tangan saja, tapi harus baca, dan maknai artinya untuk pemberantasan korupsi," ujar Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, saat dihubungi Rimanews, Senin (8/06/2015).

Menurut Uchok, peluang terjadinya tindak pidana korupsi pada proyek infrastruktur sangat besar. Potensi terjadinya korupsi, ungkap Uchok, terletak pada pengadaan barang dan biaya pengerjaan.  

"Oleh karena yang nama infrastuktur itu, tindak kriminalisasi kecil, yang banyak itu tindak korupsi, seperti mengurangi volume pekerjaan, tender arisan, dan mark up dalam alokasi anggaran. Apalagi yang namanya kementerian yang fokus dalam pembangunan infrastuktur, yaitu, Kementerian Pekerjaan Umum," ungkap Uchok.

Bahkan, kata Uchok, dalam pengumuman lelang saja tidak mengikuti sesuai dengan LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik).

"Selalu ingin seenak udel mereka saja, membuat web LPSE tidak sesuai dengan standar. Artinya inpres diduga untuk melindungi mafia infrastruktur yang sedang gentayangan di Kementerian Pekerjaan Umum," pungkas Uchok.

Sebelumnya, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Dedy S. Priatna, mengatakan, Pemerintah saat tengah menyusun aturan baru melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk perlindungan kepada pejabat negara bidang infrastruktur dari tindakan kriminalisasi.

Inpres tersebut, menurut Dedy, dibuat agar para pejabat di kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan bidang infrastruktur merasa aman untuk mengambil kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

"Kita targetkan Inpres tersebut bisa terbit tahun ini juga sebagai upaya percepatan realisasi pembangunan infrastruktur," kata Deddy kepada RIMANEWS di Jakarta, Jumat (28/05/2015).

Category: 

loading...


News Feed

Loading...