25 June 2019

Kepercayan Rakyat pada KPU Luruh. KPU Disarankan Bersih, Jujur dan Adil

KPU dan Bawaslu di mata rakyat kini setali tiga uang. Jelas mengkhawatirkan. Demokrasi ternoda, terdistorsi, dan didera kemunduran serius.

Terkait itu, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Topo Santoso mengingatkan semua pihak, termasuk KPU/Bawaslu, agar menjaga sikap bersih dan fair. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu hendaknya dijaga para pemangku kepentingan. Pasalnya, tidak mudah membuat masyarakat percaya pada kegiatan akbar bertajuk Pemilu. Jika masyarakat menganggap proses pemilu tak berlangsung fair, kepercayaan itu bakal hilang dengan sendirinya.

Berbagai kalangan menilai Presiden Jokowi dirugikan gara-gara kebijakan KPU seperti membolehkan orang gila ikut memilih, soal visi & misi, hingga membocorkan kisi-kisi soal debat paslon. Semua itu, bahkan, merusak kredibilitas Jokowi karena KPU/Bawaslu di mata rakyat dinilai sudah berpihak kepada petahana.

Publik mencatat Pemilu paling jujur, adil, efisien dari segi biaya adalah Pemilu 1955 dan 1999. Pada 1999, karena Presiden BJ Habibie menghayati betul arti pemilu yang demokratis, ia pun mengangkat Rudini dan Adnan Buyung Nasution sebagai Ketua & Wakil Ketua KPU. Integritas dan leadership mereka menghasilkan Pemilu terbaik dalam sejarah NKRI.

Tak seperti sekarang, di mana KPU tak lagi kredibel dan mempermalukan Jokowi di mata dunia. Sungguh, suatu kemunduran demokrasi yang sangat merugikan bangsa dan negara.

Para analis mengingatkan rakyat sangat kecewa terhadap KPU, bahkan Presiden Jokowi pun dinilai dirugikan gara-gara kekonyolan KPU seperti membolehkan orang gila memilih, membatalkan debat visi & misi, membocorkan soal debat, dan seterusnya. Semua itu malah merugikan dan merusak citra Jokowi sebagai petahana.

Sejauh ini, sepak terjang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam menyikapi berbagai persoalan terkait persiapan Pilpres dan Pileg 2019 meresahkan kelompok swing-voters (masa mengambang yang belum menentukan pilihan). "Itu kenyataan," kata Ketua Umum Perkumpulan Swing Voters (PSV) Adhie M Massardi kepada pers, Selasa (8/1/2019) di Jakarta.

"Sampai sekarang kami belum melihat kejelasan KPU dan Bawaslu menyikapi karut-marut dalam urusan DPT (daftar pemilih tetap), keamanan kotak suara dari kardus, mekanisme pelaksanaan orang sakit jiwa (gila) dalam praktik pencoblosan, dan sistem IT (teknologi informasi) model apa yang akan dipakai untuk mengumpulkan dokumen hasil pemilu dari TPS (tempat pemungutan suara) di seantero Indonesia dan TPS di luar negeri," papar Adhie.

"Persepsi publik bahwa KPU-Bawaslu telah kehilangan independensinya diperkuat dengan kesan akomodatifnya penyelenggara pemilu terhadap kehendak kandidat petahana terkait mekanisme debat, mulai dari dihilangkannya penyampaian visi-misi hingga dibocorkannya materi debat," tambah tokoh pergerakan yang juga koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini.

Menurut Adhie, KPU tidak lagi dipercaya karena mayoritas publik dan kaum oposisi tak yakin hasil Pemilu 2019 terbebas dari kecurangan. Juga karena berbagai fasilitas penyelenggaraannya sangat tidak meyakinkan. Misalnya, kota suara terbuat dari kardus. Perdebatan tentang ini berakhir dengan perasaan waswas.

Bahkan, kata jurnalis senior Asary Usman, ada yang melecehkan pemasangan gembok di kotak suara dari kardus. Intinya, publik tidak yakin kotak suara kardus bisa membuat kertas suara mereka aman. Berbagai alasan mereka sampaikan. Toh, seribu alasan pembelaan KPU telah pula dibeberkan. Pembelaan KPU itulah yang membuat publik yang kritis dan oposisi kehilangan kepercyaan akan kredibilitas Pemilu-Pilpres 2019. Menghemat adalah salah satu pembelaan KPU yang dinilai banyak pihak tidak masuk akal.

Berbagai kalangan, termasuk LSM, media dan jurnalis menilai penghematan dalam urusan pemilu sangat tidak etis. Sebab, dari proses Pemilu yang terjaga rapi dengan biaya ekstra itulah bangsa ini akan membangun masyarakat bermoral mulia. Mekanisme demokrasi adalah sarana edukasi kebangsaan yang end product-nya tak ternilai dengan angka-angka finansial.

Jadi, alasan penghematan KPU di mata rakyat justru berarti penistaan terhadap suara rakyat itu sendiri. Juga menistakan aspirasi rakyat. KPU dan Bawaslu, sekali lagi, harus amanah, bersih, dan fair agar tidak kehilangan kepercayaan rakyat. Bukan malah sebaliknya. [berbagai sumber]

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...