9 December 2019

Kembali Ke UUD 1945 Butuh Dana Besar ?

Untuk bisa kembali ke UUD 1945 tentu membutuhkan sumber keuangan yang besar. Uang yang sekaligus akan bagi pemulihan ekonomi indonesia setelah  ekonomi dan politik Indonesia diobrak abrik dan dirusak oleh UUD amandemen. Kerana kalau tidak ada uang, maka UUD 1945 asli nantinya akan mewarisi beban kerusakan yang parah tanpa sumber pembiayaan bagi pemulihan. 

Padahal beban kerusakan akibat UUD 1945 adalah sama dengan beban kerusakan yang diwariskan oleh kolonialisme dan imperialisme Indonesia. Beban kerusakan akibat penjajahan akhirnya dibiayai dengan harta kerajaan nusantara dan sebagian besar asel kolonial belanda di dalam dan di luar negeri.

Sekarang pertanyaannya ? Darimana sumber uang untuk kembali ke UUD 1945? Sumber anggaran untuk membiayai kembali kepada UUD 1945 adalah dari harta negara yang diambil oleh berbagai pihak secara tidak legal. Harta tersebut adalah harta negara yang digunakan untuk Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI), dan Kredit Liquidiitas Bank Indonesia (KLBI). Karena uang inilah yang dipakai untuk membiayai amandemen UUD 1945.

Jika kita flasback sejarah, proses amandemen UUD 1945 adalah proses politik yang dibiayai dengan dana yang sangat besar. Dana yang digunakan untuk menyogok para politisi, aparatur pemerintah, anggota parlemen bahkan intelijen asing yang berbaju LSM indonesia. 

Darimana uang untuk amandemen UUD 1945 tersebut ? Uang untuk amandemen UUD 1945 bersumber dari penjarahan uang negara melalui BLBI dan KLBI yang jumlahnya mencapai Rp. 650 triliun. Uang tersebut diperoleh dari pencetakan uang oleh Bank Indonesia dalam tahun 1998 dan tahun 1999. Dasar pencetakan uang tersebut adalah obligasi atau surat utang Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah. Uang cetakan yang kemudian digunakan untuk membeli Dolar dalam rangka menanggung utang dan mensubsidi para Taipan yang bangkrut karena hutang mereka dalam dolar AS. 

Kebijakan pengambil alihan utang para taipan dam kebijakan mensubsisi para taipan dengan dolar ini berakibat nilai tukar rupiah terhadap USD langsung ambruk. Ambruknya nilai tukar tesebut tentunya menghasilan keuntungan bagi para taipan yang melarikan uang ke luar negeri dan memberikan keuantungan pada pemberi utang kepada Indonesia, yakni para taipan dan asing. 

Alur ceritanya diawali dengan merekayasa agar nilai rupiah ambruk. Ambruknya nilai tukar rupiah atau krisis inilah yang dijadikan alasan untuk memberikan suntikan dana besar besaran kepada para taipan. Uang negara inilah yang kemudian sebagian kecil dipakai urunan oleh taipan dan asing dalam merusak UUD 1945. Sebagian besar uang tersebut dilarikan ke luar negeri disimpan di bank bank asing, sebagian dipakai para taipan untuk membeli kembali aset mereka yang disita BPPN.

Hasil gambar untuk salamudin daeng

salamudin daeng

Itulah mengapa sekarang kekayaan orang orang Indonesia yang disimpan di luar negeri bisa mencapai lebih Rp. 11 ribu triliun. Kekayaan segelintir pengusaha Indonesia yang ada di dalam bisa kencapai 2 ribu triliun. Uang mereka sangat besar dan terus membesar ditopang oleh UUD amandemen. Sementara negara menanggung utang hingga 14 ribu triliun (sebagaimana pengakuan  mantan pejabat BPPN) dalam skema pelunasan utang BLBI. Jumlah uang yang kalau disita sekarang, sebetulnya cukup untuk membiayai pemulihan ekonomi Indonesia pasca kerusakan akibat UUD amandemen 2002.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...