26 April 2018

Kasus Bakamla: KPK dan TNI Harus Lakukan Joint Investigation

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Polisi Militer (Puspom) diminta menjalin kerja sama dalam mengusut keterlibatan anggota TNI yang terlibat kasus dugaan suap proyek satelit monitor di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kerja sama ini dapat dilakukan melalui joint investigation.

Pakar Hukum Pidana, Indriyanto Seno Adji, mengapresiasi sikap TNI yang berkomunikasi, dan memberikan akses serta saling berkoordinasi dalam penanganan kasus ini. Indriyanto mengatakan, untuk mengusut kasus ini secara tuntas dan transparan KPK dan Puspom TNI dapat menggelar joint investigation sepanjang adanya dugaan keterlibatan anggota TNI dalam pemberian suap, gratifikasi, maupun penyalahgunaan wewenang terkait kasus ini.

"Sepanjang ada keterlibatan TNI maka regulasi berbasis kejahatan koneksitas ini yang harus dilakukan KPK dan TNI. Dapat dilakukan joint investigation di antara kedua lembaga ini sehingga bisa terungkap secara transparan tindak pidana korupsi di Bakamla. Apalagi bila ada dugaan pemberian suap, gratifikasi, ataupun penyalahgunaan wewenang korupsi," kata Indriyanto kepada SP, Kamis (22/12).

Indriyanto menjelaskan, dalam penanganan kasus yang berhubungan dengan pihak yang tunduk dalam peradilan militer dan peradilan umum dapat dilakukan melalui koneksitas. Penyidikan terhadap orang yang tunduk dalam peradilan militer menjadi wewenang Puspom TNI, sementara orang yang tunduk dalam peradilan umum ditangani KPK. Namun, di pengadilan hakim yang menangani perkara ini berasal dari unsur militer dan umum.

"Sistem penyidikan diberikan pada otoritas masing-masing artinya keterlibatan TNI menjadi wewenang TNI hanya saja penanganan kasus ini di peradilan menjadi wewenang penuh peradilan koneksitas yang biasanya terdiri dari mix judges kalau memang sudah ditentukan adanya TNI yang terlibat dan distatuskan sebagai tersangka," jelas Indriyanto yang juga mantan Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan KPK.

Penanganan kasus secara koneksitas ini kata Indriyanto diatur dalam Pasal 42 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Dalam aturan ini disebutkan, KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan hingga penuntutan orang-orang yang tunduk peradilan militer dan umum.

Namun, Indriyanto mengingatkan aturan itu tidak dapat diartikan KPK harus menjadi koordinator dalam penyidikan bersama dengan Puspom TNI. Hal ini karena UU Peradilan Militer memiliki persepsi kesetaraan.

"Tidak diartikan total absolut sebagai koordinator karena UU Peradilan Militer memberikan persepsi kesetaraan dalam distincsi proses peradilan militer," paparnya.

Sementara itu, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat-UGM), Fariz Fachryan mengakui, KPK tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI karena mekanisme pemeriksaan dan hukum acara peradilan militer berbeda dengan peradilan umum.

Namun, kata Fariz, hal itu seharusnya tidak menjadi hambatan dalam mengusut tuntas kasus ini. KPK dapat berkoordinasi dengan TNI dan ikut serta dalam proses pemeriksaan.

"Pada dasarnya ada keterbatasan KPK dalam menindaklanjuti kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI di mana mekanisme pemeriksaan dan hukum acara peradilan berbeda dengan masyarakat umum, tetapi saya pikir itu bukan menjadi hambatan. Jika memang KPK serius membongkar kasus Bakamla melalui kordinasi dengan TNI, seharusnya KPK bisa ikut dalam proses pemeriksaan," kata Fariz.

Untuk itu, Fariz mengingatkan TNI terbuka dan tidak menghalangi KPK dalam memeriksa saksi yang berasal dari unsur militer. Apalagi, kasus ini merupakan murni kasus korupsi.

"Perlu diingatkan agar TNI tidak perlu menutup-nutupi kasus ini dengan menghalangi KPK untuk memeriksa saksi dari anggota TNI karena ini murni kasus korupsi. Bukan kasus yang berhubungan dengan pertahanan dan kerahasiaan negara," jelasnya.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyatakan, pihaknya tak mempersoalkan model koordinasi dengan TNI dalam penanganan kasus ini. Yang terpenting, kata Saut kasus ini dapat tuntas dan menegakkan keadilan.

"Ada banyak model, kalau ingat kasus helikopter MI17 itu kan koneksitas Kejaksaan dengan TNI. Model itu personal nanti kita akan buat tapi yang penting penegakan keadilannya, model itu bisa kita buat," katanya.

Sejauh ini, Saut mengaku belum ada langkah-langkah strategis dalam menangani anggota TNI yang terlibat kasus dugaan suap proyek satelit monitor di Bakamla. Dikatakan, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Puspom TNI untuk menyamakan visi.

"Sampai saat ini negosiasi, koordinasi, menyamakan visi itu baru di sana prosesnya, mudah-mudahan bisa segera kami selesaikan," katanya.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya dan Puspom TNI telah bersepakat untuk bertukar informasi terkait kasus ini. Bahkan, Puspom berkomitmen menangani jika ada pihak dari unsur militer yang turut terlibat.

"Koordinasi sejak awal sudah kami lakukan. Jika memang terdapat persinggungan dua wilayah hukum jadi di satu sisi wilayah peradilan umum di sisi lain ada potensi wilayah hukum peradilan militer maka sesuai kewenangan akan dilakukan penanganan," ujar Febri.

"Sudah dilakukan pertukaran informasi dalam pertemuan kemarin dan respons dari Pom TNI sejauh ini kami nilai cukup positif termasuk juga komitmen menangani jika ada pelaku yang berasal atau berada di yurisdiksi peradilan militer," katanya.

Diberitakan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (14/12), KPK mengamankan Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi, serta tiga pegawai PT MTI, yakni Hardy Stefanus, M Adami Okta, dan Danang Sri Rhadityo.

Dari tangan Eko, KPK menyita uang sebesar Rp 2 miliar dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Diduga, uang itu merupakan bagian dari yang dijanjikan Dirut PT MTI, Fahmi Dharmawansyah sebesar 7,5 persen dari nilai proyek satelit monitor sekitar Rp 200 miliar. Suap ini diberikan lantaran Eko merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek yang didanai APBNP 2016 tersebut.

Setelah pemeriksaan intensif, KPK menetapkan Eko sebagai tersangka penerima suap. Selain Eko yang berasal dari institusi Kejaksaan, KPK juga menetapkan Dirut PT MTI, Fahmi Dharmansyah serta dua pegawai PT MTI Hardy Stefanus, dan M Adami Okta sebagai tersangka pemberi suap. Sementara, Danang dilepaskan dan masih berstatus sebagai saksi.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Eko dijerat dengan Pasal Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, Hardy Stefanus, M Adami Okta dan Fahmi Dharmansyah yang menjadi tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(Juft/Brt-1)

Category: 
loading...

Related Terms