22 August 2019

Kartu Sakti Tanpa Dasar Hukum, Jokowi Terbukti Langgar Konstitusi

KONFRONTASI - Kartu sakti Presiden Jokowi  dinilai mengabaikan amanat konstitusi. Pasalnya, payung hukum untuk pelaksanaan program-program tersebut hingga kini belum ada.

"Tidak bisa suatu tindakan dilakukan terlebih dahulu kemudian dasar hukumnya menyusul. Tindakan itu bisa dianggap ilegal sampai payung hukumnya diterbitkan," ujar peneliti Divisi Kajian Hukum Tata Negara Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) M. Nasef saat dihubungi, Kamis (6/11).

Menurutnya, sesuai pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum maka seluruh tindakan pemerintah juga wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam melaksanakan program ketiga kartu sakti Jokowi tersebut.

Nasef menambahkan, meski tujuan penerbitan Kartu Sakti untuk memberi jaminan kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak bagi warga kurang mampu, namun tetap harus berpedoman pada konstitusi.

"Konstitusi harus dijadikan pemerintah sebagai rambu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Bahaya apabila bernegara tidak mempedomani konstitusi," tegasnya.[ian/rm]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...