17 June 2019

Kartu Sakti Jokowi Berpotensi Picu Mal-Administrasi

KONFRONTASI-Skema pembiayaan berbagai kartu tunjangan kompensasi yang dikeluarkan Pemerintahan Joko Widodo berpotensi over budget. Pasalnya, banyak pemerintah daerah yang juga mengeluarkan kebijakan kartu serupa.

Kebijakan kompensasi Jokowi karena penaikkan BBM itu di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Di Jakarta dan Solo mengeluarkan kartu serupa. Dana ini dibiayai dari lain sumber.

Ketua Ombudsman Danang Girindra Wardhana menjelaskan kebijakan 'kartu sakti' itu bisa memicu penyimpangan administrasi atau mal-administrasi. Pemerintahan Jokowi harus melihat potensi itu.

"Ini lihat saja, kebijakan-kebijakan ganda Jokowi. Banyak menerbitkan program. Sayangnya daerah juga nerbitkan. Ini namanya double anggaran. Boros anggarran negara," jelas Danang di Cikini Jakarta, Sabtu (22/11).

Menurut Danang prrogram itu harus dihentikan sampai pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 rampung. Sebab tidak kecil dana yang dikeluarkan. Semua itu menggunakan anggaran negara, bukan sektor swasta atau melalui CSR BUMN.

"Memang benar penggunaan APBN dipakai untuk biaya-biaya kartu-kartu tersebut, bukan melalui CSR. Tapi saya belum sampai pada di mana pos anggarannya," jelas dia.[mr/jn]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...