28 May 2017

KAMMI: Menteri Tjahjo Jangan Rusak Perdamaian Aceh

KONFRONTASI - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh menolak evaluasi Qanun Jinayah yang direncanakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Mereka menilai pernyataan Tjahjo yang menyebutkan masih banyak kalangan yang belum sepakat dengan qanun tersebut tidak berdasar.

"Dari beberapa yang diutarakan Tjahjo tersebut menurut KAMMI merupakan statement yang tidak berdasar. Kami bisa buktikan bahwa Qanun Jinayah dan lain-lain merupakan aspirasi dan keinginan mayoritas dari masyarakat Aceh saat ini," kata Ketua Umum Pengurus Wilayah KAMMI Aceh, Darlis Aziz  Sabtu, 8 November 2014.

Ia mengatakan qanun tersebut sudah melalui berbagai mekanisme mulai dari pembahasan, rapat dengar pendapat umum hingga uji publik. "Karenanya KAMMI akan mengawal ini sampai dilaksanakan," ujarnya.

"Perlu kami ingatkan, Tjahjo Kumolo dan PDI-P jangan memperkeruh suasana damai Aceh secara lex specialis yang sudah terwujud dalam aspirasi Rakyat Aceh melalui UU-PA dan turunan-turunannya dalam qanun yang telah disahkan itu," katanya.

Ia juga meminta Pemerintah Pusat untuk menuntaskan turunan UU-PA Nomor 11 tahun 2006 yang tertuang dalam qanun tersebut. Menurut Darlis, apa yang tertera dalam Qanun Aceh sama sekali tidak menyebutkan permintaan merdeka dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kenapa selalu dicuragi segala sesuatu yang berasal dari Aceh? Kita tidak ingin Rakyat Aceh terus di-PHP Pemerintah Pusat. Kami hanya berharap, Jakarta tidak lagi membuat rakyat Aceh menumpahkan air mata terus menerus," ujarnya.[AP/ian]

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



News Feed

loading...

Baca juga


Loading...