8 December 2019

Jokowi-JK, Freeport Harus Dikuasai Indonesia, Bukan Asing ! Jangan Mau Ditekan atau Disogok !

JAKARTA-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan skema penawaran saham PT Freeport Indonesia bukan melalui Bursa Efek Indonesia. Penegasan ini akan tercantum dalam revisi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM M. Hidayat mengatakan skema divestasi menjadi salah satu pembahasan dalam revisi PP 23. Dia menegaskan skema pencatatan saham perdana Freeport Indonesia melalui Initial Public Offering (IPO) bukan menjadi pilihan.

"Kami inginnya prioritas nasional. Jangan kemudian pilihan terakhir IPO. Nanti (pihak) asing lagi yang kuasai," kata Hidayat di Jakarta, Selasa (22/9).

Ketentuan mengenai divestasi dalam PP 23 sudah direvisi dalam PP 77/2014. Di beleid terbaru itu ada tiga kategori divestasi yakni 51 persen bagi perusahaan tambang modal asing yang hanya melakukan penambangan. Kemudian divestasi 40 persen bagi perusahaan tambang asing yang kegiatan penambangannya terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian (hilirisasi). Divestasi sebesar 30 persen bagi kegiatan penambangan bawah tanah.

Dalam PP 77 itu pula dijabarkan penawaran saham terlebih dahulu kepada pemerintah. Jika pemerintah tidak berminat maka saham tersebut ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Apabila kedua badan usaha tersebut pun tidak tertarik membeli saham tersebut maka ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional.

Hidayat menuturkan pihaknya masih terus mencari formula klausul yang tepat agar saham Freeport maupun tambang asing lainnya dikuasai nasional. "Kami coba rumuskan supaya nanti Indonesia, nasional yang dapat. Perlu rumusan yang bagus," ujarnya.

Divestasi saham pertambangan asing mulai bergulir pada Oktober mendatang. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PP 77 yang menyebutkan setahun sejak ditandatangani maka divestasi mulai ditawarkan. Mengacu pada PP 77 maka kewajiban divestasi Freeport sebesar 30 persen. Pada bulan depan itu, Freeport melepas sahamnya sebesar 10,64 persen lantaran saat ini pemerintah telah memiliki saham 9,36 persen. Kemudian melepas lima persen saham berikutnya pada tahun kesepuluh dan lima persen sisanya pada tahun ke-15.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...