25 August 2019

Jika Freeport Sulit Diajak Berunding, Apa yang akan Dilakukan Jokowi?

KONFRONTASI-Kerja sama pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) terus menuai polemik. Diketahui, perusahaan asal Amerika Serikat itu sempat mengancam akan membawa persoalan kedua pihak ke arbitrase.

Presiden Jokowi sendiri  tidak mau reaktif menyikapi persoalan tersebut. Dia mengatakan menyerahkan kepada para menterinya untuk mencari solusi terbaik. Win-win solusi.

"Ini urusan bisnis, saya serahkan kepada menteri. Tapi kalau memang (Freeport) sulit diajak musyawarah, dan sulit kami ajak berunding, kami akan bersikap," ujar Jokowi di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2).

Saat ditanya wartawan apakah artinya pemerintah tidak akan memperpanjang perizinan raksasa pertambangan yang berbasis di AS, mantan wali kota Surakarta tak mau tergesa-gesa memutuskan.

"Ya nanti dilihat. Ini kan menteri masih memproses, berunding dengan Freeport. Intinya itu saja, kalau memang sulit musyawarah dan sulit diajak untuk berunding, saya akan bersikap. Tapi kalau sekarang ini biar menteri dulu," pungkasnya.

Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, seluruh perusahaan pertambangan di Indonesia memang diwajibkan membangun fasilitas pemurnian alias smelter. Pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) juga diwajibkan melakukan divestasi saham hingga 51 persen. Namun, itu ditolak keras oleh Freeport.

Sebelumnya, PT FI tetap menginginkan hak-haknya dalam kontrak karya (KK) tidak berubah. Mereka menuntut kepastian tentang perpajakan serta keberlanjutan investasi. CEO Freeport-McMoran Richard C. Adkerson juga sempat mengatakan kemungkinan arbritase.

Pemerintah sendiri telah mengubah status PT FI dari KK menjadi IUPK sejak 10 Februari 2017. Selain perlakuan perpajakan seperti perubahan bea keluar ekspor konsentrat, masalah lain yang dipermasalahkan Freeport adalah ketidakpastian perpanjangan kontrak sampai 2041.[mr/jpn]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...