26 August 2019

Janji Jokowi Tempatkan Polri di Bawah Kemendagri Ditagih Kontras

KONFRONTASI-Wewenang dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengontrol keamanan di Indonesia semakin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, reposisi lembaga penegak hukum yang sudah berdiri sejak tahun 1945 itu harus dilakukan.

Demikian disampaikan aktivis Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Chrisbiantoro dalam diskusi "Darurat Reformasi Polri" di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (11/3).

"Dari persoalan hukum, ekonomi atau bahkan persoalan sepele yang terjadi di masyarakat ditangani dengan tindak kekerasan dan represif berlebihan oleh aparat Kepolisian. Padahal 17 tahun reformasi telah berlalu," kata Chris.

Dia mengingatkan, wacana reposisi Polri ini pernah disampaikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat saat kampanye Pilpres 2014 lalu. Pasangan tersebut berjanji akan menemaptkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Salah satu alasannya, reposisi dibutuhkan untuk menata ulang wewenang institusi Polri dan mengurangi konflik antara TNI dan Polri yang tak berkesudahan.

"Polri perlu ditempatkan di bawah Kemendagri agar mencegah adanya posisi yang superior dan kebal hukum. Juga agar fokus pada penegakan hukum di daerah masing-masing dan tidak ditugaskan secara berpindah di seluruh wilayah Indonesia," tandas Chris. (rmol)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...