20 September 2019

Jakarta Gawat Darurat, Mahasiswa Se-Jakarta Gelar Aksi Simpatik

KONFRONTASI-Ratusan mahasiswa Jakarta yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (Somasi) gaungkan aksi simpatik, pada Jumat (20/3). Sekitar 600 mahasiswa se-Jakarta, sampaikan keresahan masyarakat atas daruratnya kondisi Jakarta ke Balai Kota DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

Berita ini sekaligus sebagai klarifikasi dan hak jawab atas berita sebel‎umnya yang berjudul 'Puluhan Mahasiswa Demo Dukung Hak Angket dan Teriak Serang Ahok' pada berita Jumat (20/3). Berikut klarifikasi lengkap SOMASI terkait aksi simpatik.

"Jakarta Gawat Darurat! Kisruh antara DPRD dan Ahok ini harus segera diakhiri. Agar kepentingan rakyat tak jadi korban lagi. Drama ini harus diselesaikan di depan kita. Kami mendukung agar DPRD selesaikan hak angket, dan Pemprov segera ungkap anggaran siluman APBD DKI Jakarta!" ujar Syahril Sidik, Kepala Departemen Sosial Politik BEM UNJ dalam orasinya.

Aksi simpatik mahasiswa se Jakarta ini menuntut 3 hal:
1) Mendesak di tuntaskannya Hak angket oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk mengungkap indikasi-indikasi adanya pelanggaran jukum.
2) Menuntut kepada Pemprov dan DPRD Provinsi DKI Jakarta berhenti melempar wacana di Media yang berpotensi terjadi keresahan masyarakat
3) Usut Tuntas & Adili Siluman Anggaran APBD DKI Jakarta

Diawali dengan menyampaikan aspirasi di depan Balai kota DKI Jakarta, tak ada satupun perwakilan Pemprov menyampaikan kejelasan kepada masa aksi. Kesbang berdalih Gubernur Ahok tak ada di tempat. Sehingga aksi dilanjutkan dengan longmarch menuju DPRD Jakarta, dan menyampaikan aspirasi ke DPRD. Aksi tersebut akhirnya ditutup dengan pernyataan perwakilan panitia hak angket dari Fraksi Gerindra, Pak Syarif.

"Kami, panitia hak angket, sudah melakukan penyelidikan dan menemukan adanya pelanggaran. Yang pertama, bahwa Pemprov DKI Jakarta mengajukan RAPBD ke Kemendagri tanpa persetujuan DPRD. Kedua, terbukti melanggar etika dan norma seperti yang diatur dalam undang-undang bahwa Kepala Daerah wajib menjalankan etika dan norma. Ketiga, gembar gembur adanya dana siluman ternyata setelah diselidiki justru datang dari pihak anak buah gubernur", ungkap Syarif, perwakilan Panitia Angket.

Perihal kejelasan Hak Angket, Beliau juga berjanji mengundang mahasiswa hadir dalam sidang paripurna dengan DPRD dan Pemprov, 25 Maret 2015. Maka dari itu, SOMASI dan BEM Jakarta Raya akan terus mengawal proses penuntasan Kasus Peradilan Dana APBD.(det)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...
Jumat, 20 Sep 2019 - 10:38
Jumat, 20 Sep 2019 - 10:26
Jumat, 20 Sep 2019 - 10:10
Jumat, 20 Sep 2019 - 10:05
Jumat, 20 Sep 2019 - 10:02
Jumat, 20 Sep 2019 - 09:58
Jumat, 20 Sep 2019 - 09:50
Jumat, 20 Sep 2019 - 09:49
Jumat, 20 Sep 2019 - 09:45
Jumat, 20 Sep 2019 - 09:45
Jumat, 20 Sep 2019 - 09:12
Jumat, 20 Sep 2019 - 09:09