21 January 2019

Isu Pencatutan Nama Presiden untuk Jatuhkan Luhut Pandjaitan

KONFRONTASI-Laporan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia diduga ada maksud-maksud politik yang tersembunyi. Muncul kecurigaan, isu ini akan dipakai untuk menjatuhkan Luhut Pandjaitan yang kini menjabat sebagai Menkopolhukam.

"Setelah kami cermati, tampaknya ada yang membidik Pak Luhut dengan isu Freeport itu supaya digeser dari jabatan Menkopolhukan," kata sumber di lingkungan Istana Kepresidenan, Selasa (17/11).

Sumber yang dekat dengan Luhut Pandjaitan itu mengakui bahwa ada tokoh-tokoh politik yang memang tidak menyukai keberadaan Luhut di dalam Kabinet Kerja Pemerintahah Jokowi-JK. Oleh karena itu, dengan memunculkan transkrip pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto dengan pengusaha minyak berinisal R dan pihak dari Freeport, MS ke ranah publik, maka nama Luhut pun ikut terseret. Bahkan bila dicermati dalam transkrip itu, berulangkali nama Luhut disebut-sebut.

"Kami heran, Menteri ESDM pagi hari menyerahkan laporan ke MKD, tapi sore harinya transkrip itu sudah muncul di media. Ini pasti ada maksud tertentu," kata dia.

Sementara itu, Menkopolhukam Luhut Pandjaitan dalam pesan singkatnya, menyatakan akan memberikan klarifikasi pada Rabu (18/11) sore.

Dalam transkrip yang telah beredar di kalangan wartawan dan publik, Sn dan R menyebut nama Luhut memiliki peran untuk meloloskan perpanjangan kontrak PT Freeport.

Dalam pesan singkatnya, Luhut menyatakan,"Saya tidak setuju perpanjangan Freeport dilakukan sebelum 2019, karena melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2014".

Pembicaraan masalah perpanjangan kontrak Freeport baru boleh dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak habis. Model penyelesaian kontrak Freeport akan dilakukan sama seperti blok Mahakam. Menurutnya, jika kontrak tidak diperpanjang, maka secara otomatis tambang Freeport akan menjadi milik pemerintah seluruhnya.

"Kalaupun Freeport ingin bergabung dengan pemerintah, kepemimpinan akan tetap dikuasai pemerintah," katanya.[mr/bst]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...