7 April 2020

IPW Minta Jokowi Benahi Kelemahan Pimpinan TNI-Polri. Inilah Dampak Baku Tembak di Batam

JAKARTA- Presiden Joko Widodo diharapkan ikut menangani secara serius kasus bentrokan yang kembali terjadi antara TNI dan Polri di Batam pada Rabu (19/11/2014) kemarin.  Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan, Jokowi harus melakukan evaluasi terhadap kinerja Pimpinan TNI dan Polri yang dinilainya lengah mengawasi anggotanya.

"Jokowi harus mengevaluasi dan mencopot para pimpinan TNI dan Polri. Bagaimana pun, bentrokan ini tak lepas dari kelengahan elit-elit TNI dan Polri dalam mencermati dinamika di Batam pasca bentrokan 21 September 2014 lalu," ujar Neta, kepada Kompas.com, Rabu (19/11/2014) malam.

Baku tembak antara TNI dan Polri yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (19/11/2014), dinilai menjadi bukti kelengahan para petinggi kedua institusi. Konflik antara TNI dan Polri sudah berulang kali terjadi. Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai, insiden di Batam kelanjutan dari bentrok yang terjadi pada September lalu. (Baca: Kronologi Adu Tembak TNI-Polri di Batam Menurut Kapuspen TNI)

"Bentrokan ulang antara TNI dan Polri merupakan bukti kelengahan para pimpinan kedua institusi," kata Neta, kepada Kompas.com, Rabu malam.

Menurut Neta, masih ada dendam antara oknum TNI dan Polri sebagai akibat dari bentrokan beberapa waktu lalu. Langkah penyelesaian dan perdamaian dianggap tak berpengaruh bagi personel di bawah. Seharusnya, kata dia, para petinggi TNI dan Polri bisa membaca dinamika yang terjadi sehingga bisa melakukan upaya-upaya pencegahan sebelum kejadian itu terulang. (Baca: Bentrok TNI-Polri di Batam, Pemerintah Minta Maaf kepada Masyarakat)

Seperti diberitakan, sejumlah oknum TNI Batalion 134 Tuah Sakti, pada Rabu pagi, melakukan penyerangan ke Mako Brimobda Kepri, di Tembesi, Batam. Dalam penyerangan itu, oknum TNI tersebut sempat melakukan pengerusakan.

Peristiwa bentrokan kembali berlanjut hingga Rabu tengah malam. Informasi menyebutkan, sempat terjadi baku tembak dalam peristiwa bentrokan kali ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, penyebab bentrokan akibat kesalahpahaman. Kedua oknum aparat, disebut sempat terlibat adu pandang, saat sedang mengisi bahan bakar. (Baca: Menko Polhukam: Adu Tembak TNI-Polri di Batam Buntut Kesalahpahaman di Pom Bensin)

Menurut Neta, Pimpinan TNI dan Polri gagal meredam rasa dendam  antara kedua pihak sebagai akibat dari bentrokan beberapa waktu lalu. Konflik antara dua institusi ini, kata Neta, ikut merugikan masyarakat karena mengganggu keamanan dan menimbulkan keresahan. 

Selain itu, Neta mengatakan, negara juga ikut mengalami kerugian besar dengan adanya konflik TNI dan Polri. Menurut dia, kejadian ini akan membuat investor asing takut menanamkan modalnya di Indonesia. Padahal, sebelumnya, dalam forum APEC dan G-20, Jokowi mengundang para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

"Bagaimana mereka mau masuk jika tidak ada jaminan keamanan di Indonesia, mengingat antar aparat keamanan saja saling tembak dan terus terlibat bentrokan," kata Neta.

Seperti diberitakan, sejumlah oknum TNI Batalion 134 Tuah Sakti, pada Rabu pagi, melakukan penyerangan ke Mako Brimobda Kepri, di Tembesi, Batam. Dalam penyerangan itu, oknum TNI tersebut sempat melakukan pengerusakan.

Peristiwa bentrokan kembali berlanjut hingga Rabu tengah malam. Informasi menyebutkan, sempat terjadi baku tembak dalam peristiwa bentrokan kali ini. Peristiwa ini bukan kali ini saja terjadi di Batam. Sebelumnya, pada bulan September lalu, bentrokan serupa mengakibatkan empat anggota TNI menderita luka tembak.

Saat itu, peristiwa bermula ketika tim dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri dibantu anggota Brimob, sedang melakukan penggerebekan salah satu gudang penimbunan BBM ilegal. Belakangan diketahui, anggota TNI Bataion 134 terlibat dalam aksi penimbunan BBM ilegal tersebut.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Sutarman turun tangan menyelesaikan konflik yang kembali terjadi antara TNI dan Brimob. Pada Rabu (19/11/2014) kemarin, TNI dan Polri kembali bentrok hingga baku tembak di Batam, Kepulauan Riau. (Baca: IPW: TNI-Polri Bentrok Lagi, Bukti Kelengahan Pimpinan Kedua Institusi)

"Konflik TNI-Polri di Batam tidak hanya cukup diselesaikan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Panglima Daerah Militer (Pangdam) setempat," ujar Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan, melalui keterangan tertulis, Rabu (19/11/2014) malam.

Edi mengatakan, keterlibatan Panglima TNI dan Kapolri secara langsung dalam kasus ini dianggap penting agar ke depannya konflik serupa tak terjadi di wilayah lain. Ia yakin, koordinasi yang baik antara petinggi TNI dan Polri dalam menyelesaikan persoalan ini akan membuat situasi semakin kondusif. (Baca: Bentrok TNI-Polri di Batam, Pemerintah Minta Maaf kepada Masyarakat)

"Peristiwa itu harus segera dihentikan oleh Panglima TNI dan Kapolri agar situasi kembali kondusif," kata Edi.

Peristiwa ini, kata Edi, pasti menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat sekitar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Barak Teratai Satuan Brimob Polda Kepri di Tembesi diserang oknum anggota TNI dari Yonif 134 pada Rabu sekitar pukul 11.00 WIB, Rabu (19/11/2014). Penyerangan ini diduga bermula dari dua oknum anggota Yonif 134/Tuah Sakti, yaitu Pratu Nuryono dan Praka Budiono, yang saling tatap dengan dua anggota Brimob saat mengisi bensin di dekat Markas Brimob. Saling tatap ini  berujung dengan cekcok di antara mereka. (Baca: Menko Polhukam: Adu Tembak TNI-Polri di Batam Buntut Kesalahpahaman di Pom Bensin)

Perselisihan sempat mereda setelah dilerai petugas Provos Brimob Polda Kepri. Namun, tak berselang lama, ada 30 anggota TNI dari Yonif 134/Tuah Sakti datang ke Markas Brimob dengan alasan menyelidiki perselisihan di pom bensin itu. (Baca kompas: Kronologi Adu Tembak TNI-Polri di Batam Menurut Kapuspen TNI) (KCM)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...