30 April 2017

Ini Surat Dakwaan Jaksa Terhadap Ahok

KONFRONTASI-Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar sidang perdana kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, digelar Selasa (13/12) pagi.

Dalam dakwaannya, jaksa mendakwa gubernur petahana DKI itu dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Berikut surat dakwaan selengkapnya:

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk keadilan.

Surat Dakwaan

Nomor register perkara PDN147/JKT.UT/12/2016

I. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Insinyur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Tempat lahir : Manggar, Kabupaten Belitung Timur

Umur : 50 Tahun

Tanggal Lahir : 29 Juni 1966

Jenis Kelamin : laki-laki

Kewarganegaraan / kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Pantai Mutiara Blok J nomor 39 Pluit Penjaringan Jakarta Utara

Agama : Kristen

Pekerjaan : Gubernur DKI Jakarta

Pendidikan : S2 magister manajemen

II. Penahanan

Oleh penyidik tidak dilakukan penahanan. Oleh penuntut umum tidak dilakukan penahanan

III. Dakwaan
Pertama, bahwa terdakwa Basuki Tjahja Purnama alias Ahok pada hari Selasa tanggal 27 september 2016, sekira pukul 08.30 WIB, sampai 10.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan September 2016, bertempat di pelelangan ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta atau setidak-tidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Pada hari Selasa 27 September 2016, sekira 08.30 WIB, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta mengadakan kunjungan kerja di tempat pelelangan ikan atau TPI Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta dalam rangka panen ikan kerapu, didampingi antara lain oleh anggota DPRD Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta, asisten ekonomi, dan dihadiri para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat setempat.

Pada saat terdakwa mengadakan kunjungan kerja tersebut, terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon gubernur DKI Jakarta yang pemilihannya akan dilaksanakan bulan februari 2017. Bahwa meskipun kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon gubernur, maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan Gubernur DKI dengan mengaitkan surat Almaidah ayat 51 yang antara lain mengatakan sebagai berikut :

"Ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktber 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempat panen sama saya sekali pun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat. Jadi tidak usah kepikiran, ah nanti kalau tidak terpilih pasti Ahok programnya bubar, enggak. Saya sampai oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya ya kan, dibohongi pakai Surat Almaidah 51, macam-macam itu. Itu hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka, karena dibodohi gitu ya nggak papa. Karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa milih Ahok, nggak suka sama Ahok nih, tapi programnya kalau terima nggak enak dong. Jadi utang budi. Jangan bapak ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan loh, kena stroke".

Dengan perkataan terdakwa tersebut, seolah-olah surat almaidah ayat 51 telah dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, padahal terdakwa sendiri yang mendudukan atau menempatkan Surat Almaidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dalam proses pemilihan kepada daerah.

Kandungan surat almaidah ayat 51 tidak ada hubungannya dalam memilih kepala daerah. Dimana pendapat tersebut didasarkan pengalaman terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung mendapatkan selembaran-selembaran yang berisi larangan memilih pemimpin non muslim yang antara lain mengacu pada surat almaidah ayat 51 yang diduga dilakukan oleh lawan-lawan politik terdakwa.

Bahwa Surat Almaidah ayat 51, yang merupakan bagian dari Alquran sebagai kitab suci agama Islam berdasarkan terjemahkan Departemen atau Kementerian Agama adalah "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim".

Dimana terjemahan dan interpretasinya menjadi domain bagi pemeluk dan penganut agama Islam baik dalam pemahamannya maupun penerapannya.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mendudukan dan menempatkan surat Almaidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta dipandang sebagai penodaan Alquran sebagai kitab suci agama Islam sejalan dengan pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Oktober 2016 angka 4 yang menyatakan bahwa kandungan surat Almaidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-qur'an

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156A huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua bahwa terdakwa pada hari Selasa 27 september 2016 sekira pukul 08.30 WIB sampai pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada Bulan September 2016 bertempat di pelelangan ikan atau TPI Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atau setidak-tidaknya di? suatu tempat lain, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Dengan perkataan terdakwa tersebut, pemeluk dan penganut agama Islam yang merupakan salah satu golongan rakyat Indonesia seolah-olah adalah orang yang membohongi dan membodohi dalam menyampaikan kandungan surat Almaidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Alquran kitab suci bagi umat Islam tentang larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin kepada masyarakat dalam rangka pemilihan gubernur DKI Jakarta. Kerena menurut terdakwa kandungan surat Almaidah ayat 51 tidak ada hubungannya dengan pemilihan kepala daerah. Di mana pendapat tersebut didasarkan pada pengalaman terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung, saat itu terdakwa mendapatkan selebaran-selebaran yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin non muslim yang antara lain mengacu pada Surat Almaidah ayat 51 diduga dilakukan oleh lawan-lawan politik terdakwa.

Bahwa Surat Almaidah ayat 51, berdasarkan terjemahkan Departemen atau Kementerian Agama adalah "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim".

Dimana terjemahan dan interpretasinya menjadi domain bagi pemeluk dan penganut agama Islam baik dalam pemahamannya maupun penerapannya.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyatakan bohong kepada orang lain dalam hal ini pemeluk dan penganut agama islam sebagai salah satu agama yang diikuti di Indonesia yang menyampaikan kandungan Surat Almaidah Ayat 51 tentang larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta sebagai suatu penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sejalan dengan pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI), tanggal 11 oktober 2016 angka 5 yang menyatakan, "Bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Almaidah ayat 51 tentang larangan muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam".

Perbuatan terdakwa Insinyur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jakarta 01 Desember 2016,

Penuntut Umum,

Ali Mukartono

 

Category: 

loading...


News Feed

Berita Lainnya

loading...