14 October 2019

Import Comodities Watch Membongkar Dugaan Praktek "Kartel" Impor Komoditi Pangan di Kementrian KKP

KONFRONTASI - Kementrian Kelautan dan Perikanan mestinya melindungi dan mendorong pelaku usaha perikanan yang turut membantu perekonomian negara. Tapi yang terjadi ada aroma "kartel birokrasi" dibalik glamornya pencitraan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

"Ada ruang gelap Birokrasi yang tidak tesentuh oleh Ibu Mentri" kata Koordinator Investigasi Import Comodities Watch, Izhar dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Rabu (9/7) di Jakarta

Menurutnya, dalam tahap penelusuran oleh tim investigasi kami, semakin kental aroma "kartel birokrasi" dalam penerbitan Izin Impor Perikanan (IPHP). "Pengaturan jumlah kuota secara rapih dengan distribusi yang seakan akan adil dan proporsional" jelasnya

Tim juga, katanya, melakukan interview dan penelusuran lapangan terhadap penerima izin impor, realisasi impor, dll, namun ditemukan kejanggalan, terutama terkait biaya cost produksi yang bengkak dari importir, ada biaya siluman yang bersumber dari oknum Pejabat Eselon 2 secara terbuka dan serius.

"Kenyataan ini menjadi catatan penting investigasi kami dalam rangka mengontrol oknum culas dalam setiap penerbitan kuota impor di Kementrian KKP dan ada saatnya nanti ketika investigasi kami lengkap, kami akan serahkan hasil investigasi kami ke KPK. agar sgera ditelusuri sumber penyakit di Kementerian KKP. Kami sudah mengantongi nama yang bersangkutan, tunggu waktunya kami akan sampaikan ke publik" demikian Izhar.[ian]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...