21 February 2020

Hamdi Muluk Pertanyakan Rasionalitas Prabowo Subianto

KONFRONTASI - Rencana Tim Advokasi Prabowo-Hatta untuk tetap memperkarakan hasil pilpres 2014 setelah penetapan Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai bentuk ketidakpahaman hukum dari tim advokasi Prabowo-Hatta. Menurut Pengamat Psikologi Politik Hamdi Muluk, MK adalah lembaga konstitusi tertinggi yang keputusannya final dan mengikat.

"Sudahlah, kita move on. Secara konstitusi sudah selesai. Hasil ini final dan mengikat. Secara rasional pengacara yang masih mengupayakan yang lain berarti tak mengerti hukum. Berarti tak ada peluang lagi untuk membatalkan hasil pemilihan," katanya usai Halalbihal dan Diskusi Persepi di Oria Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (22/8).

Selain itu, Anggota Dewan Etik Persepi ini juga mempertanyakan rasionalitas dari calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto. Sebagai pengamat psikologi politik perilaku Prabowo yang tidak mau menerima kebenaran setelah penetapan MK merupakan indikasi dari persepsi yang delusional.

"Kalau Prabowo tidak menerima kebenaran, ini ada penyakit psikologis. Itu yang disebut delusi. Orang tidak bisa menerima realitas yang sebenarnya. Dia tidak percaya MK berlaku benar. Dia hanya percaya realitias palsu yang disodorkan orang disekelilingnya yang tidak mengerti hukum," bebernya.

Hamdi melanjutkan, semua orang yang mengerti hukum di negeri ini paham, tidak ada lagi upaya hukum setelah penetapan MK. Hamdi menilai, Prabowo tidak pernah mau melihat ke luar dari realitas yang dibangun orang di sekelilingnya.

"Ada persoalan serius di Prabowo. Dia lebih senang mendengar komentar yang menyenanginya. Prabowo hidup di realitas dalam kepalanya sendiri," pungkasnya. [ian/bs]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...