22 January 2020

Guru Besar UI Minta Pemerintah Lakukan 3 Hal Ini di Natuna

Konfrontasi - Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Junawa menyebut ada tiga hal yang harus dilakukan Indonesia untuk menjaga Laut Natuna. Hikmahanto mengatakan pemerintah harus memobilisasi nelayan ke Natuna hingga konsisten tidak mengakui 9 garis putus-putus China. 

"Maka saya mau katakan tiga hal yang harus kita lakukan, pertama adalah kita hadirkan nelayan-nelayan kita di sana. Kita sekarang masalah banyak-banyakan nelayan yang ada di sana. Tapi jangan lupa masalah konservasi perlindungan terhadap lingkungan laut yang ada di sana itu juga perlu diperhatikan," ujar Hikmahanto di Warunk Upnormal, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020). 

Hikmahanto berharap pemerintah terus meningkatkan patroli di sekitar Natuna. Dia berharap pemerintah segera memperkuat peran Bakamla. 

"Yang kedua adalah kapal patroli sekarang masih dimanfaatkan kapal-kapal TNI tapi mudah-mudahan pemerintah bisa mempunyai coast guard yang besar yang bisa menguasai dua wilayah itu cuma masalahnya ada namanya coast guard itu sebenarnya di bawah..., lalu ada Bakamla, terserah pemerintah," ungkapnya.

Hikmahanto menuturkan bahwa patroli yang dilakukan itu bukan dalam rangka kegiatan militer. Namun untuk melindungi nelayan dan menangkap kapal asing yang mencuri ikan. 

"Harus melakukan patroli bukan dalam rangka militer. Patroli itu ada dua hal seperti juga yang dilakukan China satu menangkapi nelayan-nelayan asing yang mencuri ikan, yang kedua melindungi nelayan-nelayan kita," ungkapnya. 

"Karena nelayan-nelayan kita yang dari Natuna itu mereka komplain kami ini diusir-usir sama coast guard China, tapi kita nggak punya backup yang backing kita. Sementara kalau kapal-kapal nelayan China kita usir-usir atau kita ambil untuk adili proses hukum. Nah nanti ada coast guard China di situ merapat. Nah ini kita harus kuat, kekuatannya di situ benarnya," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Hikmahanto juga meminta Indonesia konsisten untuk tidak mengakui 9 garis putus-putus China yang mengatakan Natuna adalah teritorialnya. Dia menilai China akan selalu mencari celah agar RI mengakui klaim laut mereka itu.

"Yang ketiga kita harus konsisten terus menjaga kebijakan tidak mengakui 9 garis putus. Jadi itu harus terus karena apa? Kita akan dicoba dengan harapan kita lupa. Nah kita harus konsisten menjaga itu. Karena apa? Sekarang kan dari pemerintah coba mengatakan ayo kita kerjasamakan, saya khawatir kalau kita 'iya'kan ayo kerja samakan berarti kita seolah olah harus mengakui klaim dari China. Itu jangan pernah," pungkasnya. (dtk/mg)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...