22 January 2017

Gerakan Mahasiswa sebagai Kontrol Demokratis terhadap Pemerintahan Jokowi

KONFRONTASI- Kalangan mahasiswa menyampaikan pendapat dan kegelisahannya atas kondisi sosial-ekonomi era Jokowi belakangan ini. Aksi mahasiswa  dalam bentuk protes sosial dan demontrasi sudah meruak. Pemerintah dan mahasiswa diharapkan bisa memahami posisi masing-masing, dimana gerakan mahasiswa sebagai konrol sosial atas rezim Jokowi yang melemah dan malah menaikkan harga energi dan pangan serta STNK, serta menghadapi banjir imigran legal dan  tidak legal dari Tiongkok. Demikian benang merah dalam diskusi mahasiswa di Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Selasa (10/1) siang hingga sore, bertema: "Indonesia 2017: Perspektif Ekonomi, Politik, Keamanan, Harapan dan Tantangan" di Resto Pempekita, Jl. Tebet Timur Dalam No. 43, Jakarta Selatan.

Diskusi yang dipandu oleh koordinator PGK yang juga mantan anggota DPR-RI Bursah Zarnubi dan dihadiri seratus lebih perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), OKP, dan LSM di Jakarta itu, menampilkan nara sumber Ketua Umum Pengurus Besar HMI Mulyadi P Tamsyir, Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI Kartika Nur Rakhman, Presiden BEM UIN Ciputat Rian Wahyudin, Presiden BEM Al Azhar Mualimin, Presiden BEM Universitas Esa Unggul Alfian Akbar Balyanan, Presiden BEM Universitas Jayabaya Nadya, dan perwakilan mahasiswa Unas Jakarta Dicky Reza.

Sesuai dengan tema diskusi, para narasumber menyoroti berbagai isu yang sedang hangat saat ini. Mulai dari aksi bela Islam terutama aksi 4/11 dan 2/12, isu kesenjangan ekonomi, kenaikan harga BBM, tarif listrik, simpang siur penjelasan Pemerintah tentang biaya penerbitan STNK dan BPKB, menguatnya investasi China yang diikuti oleh serbuan tenaga kerja asing ilegal dari negara tersebut, persaingan hegemoni AS dan China di kawasan Asia Pasifik, hingga kritik terhadap sejumlah kebijakan Presiden Jokowi yang diangggap tidak pro rakyat.

Ketua Umum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman dan Ketua Umum PB HMI Mulyadi P Tamsyir di awal diskusi meyoroti tiga isu yang menurut keduanya perlu mendapat perhatian mahasiswa dan masyarakat luas. Pertama, melemahnya ekonomi global yang berdampak pada ekonomi nasional dan mendorong Pemerintahan Jokowi-JK mengambil berbagai langkah untuk menutupi APBN dan menjaga trend positif pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Semula, kata Kartika yang diamini oleh Mulyadi, Presiden Jokowi berharap besar pada program tax amnesty untuk menarik dana konglomerat Indonesia yang ada di luar negeri, terutama Singapura. Target dana yang bisa direpatriasi dari LN tidak tanggung-tanggung, yakni Rp4000 triliun. Ternyata dana dari luar yang dideklarasikan hanya Rp300 triliun. Justru pengusaha di dalam negeri yang tertarik ikut program ini dan dana yang dideklarasikan mencapai Rp1000 triliun lebih.

Menurut Mulyadi, setelah program Tax Amnesty tahap I kurang sukses dalam menarik dana konglomerat Indonesia yang diparkir di luar negeri, ada kesan Pemerintah panik dan melakukan segala cara untuk mendongkrak APBN. Maka berbagai tarif dinaikkan, mulai dari BBM, tarif dasar listrik 900 Watt, biaya penerbitan STNK dan BPKB.

"Singkatnya, biaya apa saja dinaikkan oleh Pemerintah. Kalau begini caranya, yang jadi korban adalah rakyat dan pelaku ekonomi kecil karena mereka tidak punya akses kepada kekuasaan. Sedangkan para konglomerat bisa melobi penguasa," kata Mulyadi.

Isu kedua adalah meningkatnya investasi RRC di Indonesia yang diikuti dengan derasnya arus masuk pekerja ilegal dari negara tersebut. Meski pemerintah berkali-kali membantah isu serbuan tenaga kerja ilegal dari China, Mulyadi menunjukkan beberapa fakta di lapangan yang berbeda dengan penjelasan pemerintah. Hampir setiap hari, katanya, ada saja wisatawan asal China yang ditangkap imigrasi karena masuk Indonesia sebagai turis namun kemudian menjadi pekerja ilegal. Mulyadi juga menyoroti membanjirnya narkoba asal China belakangan ini.

Apa yang disampaikan Mulyadi Tamsyir diperkuat oleh Dicky Reza dari Universitas Nasional (Unas). Ia menyebut kasus di Bogor dimana ada sejumlah orang China yang tidak berbahasa Indonesia namun berkerja di perkebunan. "Kok bisa seperti itu," kata Dicky.

Para narasumber diskusi pada dasarnya bisa memahami mengapa Pemerintahan Jokowi-JK cenderung mendekat ke China. Menurut Presiden BEM Al Azhar Mualimin, Pemerintah di satu sisi ingin mengejar ketertingalan dari negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Vietnam yang dulu belajar dari Indonesia. Saat ini RRC yang punya banyak dana, logis jika Pemerintah mendekati negara itu agar menanamkan investasi ke Indonesia.

"Celakanya, China menentukan syarat untuk membawa pekerja kasarnya ke proyek-proyek di Indonesia yang dibantu permodalannya. Itu menjadi dilema bagi Presiden Jokowi," kata Mualimin.

Kartika Nur Rakhman mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam membangun kerjasama dengan China di tengah menguatnya persaingan hegemoni AS Vs China di kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, jangan sampai niatnya mendayung di antara dua karang, yang terjadi justru terjepit dua karang.

Terkait kekhawatiran yang disampaikan Kartika Nur Rakhman, ada pandangan berbeda yang disampaikan peserta diskusi. Meningkatnya investasi China jangan dilihat sebagai ancaman. Indonesia justru harus mengambil manfaat dari pertumbuhan pesat ekonomi China. Justru ini adalah momentum bagi Indonesia untuk keluar dari hegemoni AS dan Barat yang sudah mencengkram ekonomi Indonesia hampir 50 tahun.

Dalam konteks meningkatnya persaingan hegemoni AS Vs China di kawasan Asia Pasifik, koordinator PGK Bursah Zarnubi menyampaikan pandangan agar para mahasiswa mau belajar dan sering berdiskusi tentang geo politik secara mendalam dan komprehensif. Dengan demikian mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa punya cara pandang tersendiri terhadap pertarungan negara-negara adi kuasa. Bursah memberi contoh perang dingin antara Rusia dan AS sejak berakhirnya perang dunia II hingga abad 21.

"Kedua negara super power itu tidak pernah terlibat perang secara langsung. Yang jadi korbannya adalah negara-negara yang jadi pengikut atau bonekanya. Indonesia harus punya pandangan dan sikap yang mandiri sesuai dengan politik internasional kita yang bebas aktif," kata Bursah.

Pentingnya Kesadaran Persatuan

Isu penting lainnya yang menjadi sorotan peserta diskusi adalah masalah persatuan dan keutuhan NKRI. Isu ini antara lain dikaitkan dengan aksi bela Islam terutama aksi 4/11 dan aksi 2/12 di Monas yang dihadiri oleh jutaan umat Islam dari seluruh Indonesia.

Kartika Nur Rakhman menyebut aksi bela Islam sebagai bukan aksi biasa. Menurutnya, jutaan umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia mau berkumpul di Jakarta dan salat jumat di Monas, bukan semata persoalan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok.

"Ini ekspresi umat Islam terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi. Termasuk soal kecemasan terhadap makin kuatnya dominasi pengusaha keturunan Tiongkok di Indonesia," kata Kartika, sambil menganalogkan gerakan ini dengan gerakan Sarikat Dagang Islam di awal abad 20 yang menjadi cikal bakal lahirnya Soempah Pemoeda 1928.

Aksi Bela Islam oleh kalangan umat Islam dinilai bisa memperkuat NKRI. Tapi oleh sejumlah kalangan, aksi ini dikhawatirkan bisa mendorong menguatnya politik identitas yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Aksi Bela Islam, kata Mulyadi, adalah gerakan yang unik. Gerakan ini diinisiasi oleh ulama, bukan mahasiswa. Ia mengajak para mahasiswa yang tergabung di BEM serta para aktivis di OKP dan LSM, untuk lebih berperan ke depan dengan menggeser isu sentralnya agar tidak terlalu ke kanan.

"Isunya harus digeser ke tengah, seperti isu kesenjangan ekonomi, dan beban rakyat yang makin tinggi akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," kata Mulyadi.

Presiden BEM Universitas Jayabaya, Nadya, sependapat dengan Mulyadi. Ancaman serius bagi persatuan bangsa Indonesia, menurutnya, adalah kemiskinan, kebodohan, pengangguran, serta kesenjangan antara yang kaya dan miskin seperti ditunjukkan oleh GINI ratio di Indonesia yang mencapai 0,39 sampai 0,43.

Seperti umumnya diskusi-diskusi yang diikuti oleh mahasiswa, diskusi PGK ini pun diwarnai oleh kritik terhadap berbagai kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap tidak pro rakyat. Juga kritik terhadap elit parpol dan politisi di DPR yang oleh mahasiswa dinilai sudah dikendalikan para Taipan.

"Presiden Jokowi mengklaim bahwa ekonomi Indonesia saat ini yang terbaik di Asia setelah China dan India, Apa betul? Rakyat banyak tidak merasakannya. Tahun 2017 akan ada ledakan politik jika Presiden Jokowi tidak mengubah kebijakannya," kata Presiden BEM UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Rian Wahyudin, sambil mengingatkan rekan-rekannya sesama mahasiswa agar jangan seperti menara gading yang terasing dari masalah-masalah di lingkungannya.

Dalam diskusi juga berkembang pertanyaan, sampai kapan Indonesia sebagai negara bangsa akan bertahan? Tentang hal ini ada jawaban pesimis dari sejumlah pengamat asing yang meragukan keutuhan NKRI mengingat banyaknya potensi yang bisa memecah belah Indonesia, mulai dari banyaknya suku, agama, bahasa, ras, hingga pengaruh asing yang ingin menguasai sumber daya ekonomi Indonesia.

Atas dasar adanya ancaman terhadap keutuhan NKRI ini, Kartika Nur Rakhman mengingatkan perlunya dibangun kesadaran bersama tentang pentingnya persatuan. Kesadaran seperti yang dihidupkan oleh Sarikat Dagang Islam dan Boedi Oetomo di awal abad 20 yang akhirnya bermuara pada lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Kesadaran tentang pentingnya persatuan itu bukan hanya dimiliki oleh kalangan terpelajar, tapi juga oleh rakyat kecil di seluruh Indonesia yang kebanyakan buta huruf.

Presiden BEM Universitas Esa Unggul, Alfian Akbar Balyanan, mengemukakan dua pintu masuk yang bisa menggangu stabilitas nasional dan persatuan bangsa. Pertama, konflik di Laut China Selatan dengan berbagai turunannya seperti saling klaim perbatasan hingga ilegal fishing. Kedua, masalah Papua yang sering kali ditumpangi kepentingan asing.

Menurut Alfian, Indonesia saat ini sudah dikepung oleh proxy war antar kekuatan negara-negara besar. Instrumennya bermacam-macam, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial. Banyak LSM asing yang secara terselubung justru memanas-manasi dan menjadi biang konflik di Indonesia.

Alfian mengimbau para mahasiswa dan masyarakat luas agar tidak mudah terhasut oleh provokasi yang bisa memecah belah keutuhan bangsa. "Perdebatan yang tidak prinsip lupakan dulu. Yang kita hadapi sekarang adalah kekuatan asing yang ingin menguasai sumber daya ekonomi nasional," katanya.

Sebagai penutup diskusi, Bursah Zarnubi mendorong mahasiswa untuk memperbanyak diskusi dan dialog antar kelompok.

"Mahasiswa harus terbuka dengan perbedaan pendapat. Bertarungnya di forum-forum diskusi, bukan di jalanan. Forum-forum diskusi tersebut bisa menjadi kanal untuk mencari solusi yang konklusif sesuai dengan semangat 4 pilar, yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan kebhinekaan Indonesia,' kata Bursah.yang kemudian meminta Herdi Sahrasad, peneliti/dosen ilmu sosial di Universitas Paramadina menyampaikan pandangannya dalam forum itu mengenai pertautan  kondisi internasional dan kepentingan nasional dalam kaitan dengan geopolitik, geo-strategi dan ekonomi. (k)

Category: 

loading...
loading...

BACA JUGA:      

Loading...