24 February 2018

Fraksi PPP Minta Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Impor Garam

KONFRONTASI - Rencana pemerintah akan mengimpor garam industri sebesar 3,7 juta ton perlu ditinjau ulang dari sisi besaran jumlah. Perbedaan data antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Koordinator Perekonomian soal besaran kebutuhan garam impor harus didudukkan terlebih dahulu. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut rencana besaran angka 3,7 juta ton terlalu besar, karena menurut data KKP hanya membutuhkan 2,1 juta ton garam impor. Perbedaan data antarkementerian ini harus terlebih dahulu clear di level pemerintah.

Kebijakan importasi garam industri ini tidak terlepas dari produksi garam nasional yang tidak mampu mencukupi kebutuhan di dalam negeri yang terdiri dari garam industri sebanyak 3 juta ton dan garam konsumsi sebanyak 750 ribu ton. Seperti pada tahun 2016, produksi garam nasional hanya mampu memasok 144 ribu ton dan 30 ribu ton dari petani garam. Selain faktor produksi, faktor tata kelola pergaraman juga harus direformasi.

Reformasi tata kelola pergaraman harus segera dilakukan oleh pemerintah. Perbedaan pandangan di internal pemerintah merupakan bukti belum adanya tata kelola yag baik di sektor garam ini. Seperti soal perdebatan siapa yang berhak melakukan impor garam, apakah PT Garam yang merupakan BUMN atau pihak lainnya. Termasuk kementerian mana yang lebih tepat dalam mengurus sektor garam apakah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau Kementerian Perdagangan? Perdebatan tersebut harus dituntaskan dengan bertujuan meletakkan sistem tata kelola garam yang ujungnya bagaimana meningkatkan produksi garam nasional serta memastikan proteksi terhadap pertani garam di Tanah Air.

Rencana kebijakan impor garam (termasuk impor beras) merupakan kebijakan yang sama sekali tidak populer di mata publik. Kami sebagai fraksi pendukung pemerintah mengingatkan soal visi misi pemerintah melalui nawacita khususnya terkait kedaulatan pangan. Kebijakan impor ini tentu bertolak belakang dari nawacita berupa kedaulatan pangan. Pemerintah harus bersungguh-sungguh meletakkan sistem untuk memastikan kedaulatan pangan segera tegak di republiik ini.

Reni Marlinawati
Ketua Fraksi PPP DPR RI
Wakil Ketua Umum DPP PPP

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...