21 September 2019

Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Minta Mahkamah Konsitusi Membatalkan dan men-Diskualifikasi Maruf Amin

Jakarta,  23 Juni  2019.

Kepada Yth,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
d/a    Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Gambir,
Kota Jakarta Pusat, 10110.

HAL:     AD-INFORMANDUM KETERANGAN TERTULIS AMICUS CURIAE DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama FEDERASI SERIKAT PEKERJA BUMN BERSATU (FSP BUMN BERSATU), perkenankan kami menyampaikan perihal pokok tersebut di atas sebagai berikut:

1.    Bahwa ad-informandum ini merupakan keterangan tertulis berupa Amicus Curiae (sahabat pengadilan/ friends of the court) disampaikan dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI dengan tujuan memberikan sejumlah pandangan dari masyarakat, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) sehubungan dengan adanya pelanggaran persyaratan sebagai Calon Wakil Presiden oleh Maruf Amin, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, seperti yang diatur dalam Pasal 227 huruf p UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang kini perkaranya tengah disidangkan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi;

2.    Bahwa kami berpekepentingan dengan persoalan tersebut atas semakin majunya proses demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia, serta semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat Indonesia maupun internasional. Kami berkepentingan atas terciptanya penegakan hukum yang lebih akuntabel dan bertangungjawab serta berhasilnya proses demokrasi;

3.    Bahwa oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa bagi masyarakat luas umumnya  dan bagi kami selaku para akademisi hukum khususnya, putusan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ini akan menjadi indikator bahkan test of history (ujian sejarah) seberapa jauh sudah kita melangkah dalam hal memastikan tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini. Perlu kami tekankan bahwa tegaknya hukum yang berkeadilan bukan suatu ilusi semata, karena PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 dengan tegas mengatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang  adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

4.    Bahwa Pasal di atas diyakini sebagai bagian penting yang esensial untuk mewujudkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pada konteks Indonesia, suatu negara hukum harus berpijak dan berpihak pada kedaulatan yang berada di tangan rakyat sesuai Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Pendeknya terjadi konvergensi antara daulat hukum dan daulat rakyat. Dalam bahasa yang lain hendak dikatakan, recht idee yang menjadi dasar dalam mewujudkan negara hukum adalah adanya keberpihakan hukum atau daulat hukum kepada kedaulatan rakyat;

5.    Bahwa untuk mewujudkan negara hukum dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil maka salah satu prasyarat penting di dalam suatu negara hukum adalah adanya “kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” (Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945). Kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan dimaksud harus berpijak pada salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti,dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” sesuai Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

6.    Bahwa berdasarkan keterangan di atas dan dorongan yang kuat untuk menegakkan  KONSTITUSI dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis yang ditopang oleh Kekuasaan Kehakiman yang Agung dan Terhormat karena berpijak pada daulat rakyat dengan memperhatikan asas kekuasaan kehaikiman yang terserbut dalam Pasal 5 Ayat  (1) UU Kekuasaan Kehakiman, kami, FSP BUMN Bersatu, menyampaikan Ad-Informandum berupa Keterangan Tertulis Amicus Curiae ini;

7.    Bahwa kami berpendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi selayaknya membatalkan dan mendiskualifikasi Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Maruf Amin. Sebab, Pasal 227 Huruf p UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan sebagai berikut:

“Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

p.    surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.”

8.    Bahwa Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu. Saat pendaftaran tersebut, Ma'ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah;

9.    Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan Nomor 62 Tahun 2013 dan norma perundang-undangan termasuk persepsi penegak hukum, anak perusahaan BUMN adalah kekayaan dan keuangan negara yang tidak terlepas dari BUMN dan negara. Dengan demikian, jika praktik ketatakelolaan negara dilakukan dengan baik, maka masih melekatnya jabatan Calon Wakil Presiden Maruf Amin di anak perusahaan BUMN adalah suatu hal yang harus dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran hukum serius;

10.    Bahwa merujuk UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.19/2003 tentang BUMN secara bersamaan. Kemudian, masing-masing aturan tersebut dapat dipahami secara lex specialis (khusus). Maka, dalam Pasal 1 Angka 5 UU No.17/2003 menyatakan, perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Kemudian, Pasal 1 Angka 6 UU No.17/2003 menyatakan, perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

11.    Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka UU Keuangan Negara bisa ditafsirkan satu lembar saham sudah termasuk suatu perusahaan badan usaha milik negara atau daerah;

12.    Bahwa dengan hormat kami meminta Majelis Hakim Konstitusi agar dalam memutus Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tidak terlepas dari adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Wakil Presiden Tahun 2019 Nomor Urut 01 atas nama Maruf Amin. Oleh sebab itu, kami memohon agar Mahkamah Konsitusi membatalkan dan men-diskualifikasi Maruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01.


Demikian Ad Informandum berupa keterangan tertulis Amicus Curiae ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Mahkamah Konstitusi kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,
Jakarta 23 Juni 2019

FSP BUMN BERSATU

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...