20 January 2020

Bila Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ahok: Tak Perlu Layani Rakyat Lagi

KONFRONTASI - Ahok sapaan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kembali menyuarakan penolakannya atas revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. Bila direvisi oleh DPR, undang-undang itu akan mengharuskan kepala daerah tidak lagi berdasarkan pemilihan langsung oleh rakyat, namun cukup dipilih oleh DPRD, seperti tradisi dahulu. 

Ahok pun heran dengan proposal yang digagas para anggota DPR itu. "Yang ngusulin itu hanya orang-orang yang tidak punya jiwa rakyat," ujar Ahok,  di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 8 September 2014.

Ahok beralasan pengesahan revisi UU Pemilihan Kepala Daerah itu justru akan membuat kepala daerah menghamba kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memilihnya, bukannya melayani rakyat yang menjadi konstituennya.

"Tiap hari nanti pikirin gimana duit APBD dipakai service anggota DPRD buat main golf, makan di restoran, macam-macam. Karena yang menentukan dia terpilih atau tidak itu kan hanya sekelompok orang di DPRD saja. Dia cuma pikirnya DPRD mesti gua baik-baikin nih. Bila perlu gua gaji tiap bulan. Rakyat ngomel, dia enggak mau pusing," katanya.

Dominasi Partai

Tak hanya itu, Ahok juga mengkhawatirkan nantinya hanya partai-partai yang mendominasi dewan saja yang mempunyai kuasa lebih untuk bisa menentukan pemimpin suatu daerah. Dengan begitu, otomatis calon kepala daerah berkualitas yang tidak diusung oleh partai politik yang mendominasi tidak akan bisa maju untuk menjadi pemimpin.

"Sekarang kamu tanya, rakyat merasa diwakili DPRD enggak? Kalau pakai sistem pemilihan lewat DPRD mungkin saya enggak menang jadi Bupati di Belitung. Dulu saya hanya didukung oleh 10 kursi melawan fraksi Bulan Bintang yang memiliki 55 persen lebih kursi. Kalau begitu merem juga tahu kalau dari Bulan Bintang akan jadi Bupati," ujarnya.

Ahok menekankan pentingnya tetap menjalankan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Hal ini menurutnya agar tujuan reformasi Indonesia juga tidak terkhianati.

"Jadi di luar plus minusnya, tetap yang terbaik itu adalah dipilih langsung oleh rakyat. Dulu kenapa ada reformasi, ada Pilkada langsung, itu adalah karena rakyat menolak DPRD jadi raja. Makanya rakyat memberontak. Kalau ini terus dibahas, saya ngomong jujur aja, kita itu lama-lama lupa sama tujuan reformasi," katanya.[ian/vv]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...