22 January 2020

Biar Pembohong Ketahuan, Angket ke Ahok Harus Dilanjutkan

KONFRONTASI -  DPRD DKI Jakarta diminta tetap melanjutkan penggunaan hak angket ke Gubernur DKI Basuki T Purnama alias Ahok. Menurut Pengamat ekonomi dan politik, Holden Makmur, memanasnya suhu politik antara DPRD dengan Ahok jangan sampai mengendorkan semangat untuk meneruskan hak angket untuk menyelidiki perbedaan APBD antara versi dewan dengan Pemprov DKI.

 

"Hak angket ini sudah diatur undang-undang sebagai bagian proses konstitusi. Karena itu DPRD supaya terus melanjutkannya, publik menunggu hasilnya, siapa yang benar dan siapa yang berbohong,” kata Holden kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/3).

Dia menyebutkan langkah DPRD untuk membentuk panitia angket sudah tepat sebagai sebuah proses politik yang konstitusional. Apalagi, hak angket akan digunakan untuk menyelidiki draft APBD DKI yang diusulkan Ahok ke Kemendagri.

“Hak angket dewan ini penting untuk dijalankan. Apalagi ini terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang kegunaannya perlu diketahui oleh masyarakat Jakarta," kata  Holden.

Terkait dengan tindakan Ahok melaporkan dugaan adanya penyelundupan anggaran dalam APBD DKI tahun 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Holden berpendapat hal itu sah-sah saja. Namun, Holden menegaskan bahwa yang tak kalah penting adalah menyelesaikan APBD DKI agar tidak boleh mengganggu pembangunan Kota Jakarta.

"Silahkan saja Gubernur Ahok melaporkan, supaya nanti masyarakat tahu siapa yang benar dan siapa yang berbohong. Pembangunan tak boleh terbengkalai dan masyarakat jangan dikorbankan karena perseteruan kedua belah pihak," tandasnya.[ian/jpn]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...