21 October 2018

Berantas Korupsi di Jakarta: Gerakan Pribumi Indonesia Desak KPK Periksa Ahok

KONFRONTASI - Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bergerak cepat menindaklanjuti laporan hasil audit BPK terhadap APBD 2014 soal pembelian tanah RS Sumber Waras yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Laporan itu telah diserahkan ke KPK oleh pengamat politik DKI Jakarta, Amir Hamzah medio 20 Agustus lalu. Oleh KPK, laporan tersebut kini tengah ditelaah untuk selanjutnya ditentukan layak atau tidaknya masuk penyelidikan.

Presiden Geprindo Bastian tegaskan, KPK harus segera memeriksa Ahok dalam perkara itu. Sebab, kasus tersebut telah menimbulkan kegaduhan di kalangan Pemprov dan dewan Kebun Sirih.

‎"KPK jangan tebang pilih. Jangan hanya menjerat gubernur, bupati dan wali kota di daerah saja. Jerat juga Ahok," tekan dia.

‎Bastian terangkan, saat ini rakyat terus menunggu kejelasan dari KPK terkait tindaklanjut laporan tentang Gubernur DKI tersebut.

‎"KPK juga harus transparan dalam melakukan tindaklanjut ke publik. Jangan sampai terkesan menutup-nutupi kasus," sambungnya.‎

"Sebenarnya sangat jelas sekali ada inkonsistensi dengan ucapan-ucapan Ahok sebelumnya. Dari pemberitaan media terlihat jelas hal itu sejak kasus ini belum mencuat," demikian Bastian.[ian/rm]

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...