16 December 2019

Bambang KPK: Menko Polhukam Jangan Bikin Kisruh

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno tidak memperkeruh situasi kasus Budi Gunawan.

KPK meminta setiap pihak, termasuk Menko Polhukam untuk memberikan pernyataan yang positif dan membantu KPK mendorong percepatan proses penegakkan hukum terkait kasus tersebut.

"Mendorong Menko Polhukam, sebaiknya menggunakan kewenangan masing-masing untuk membantu KPK supaya proses penegakan hukum ini bisa segera dilakukan dan bukan malah menambah kekisruhan," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/1).

Bambang menyatakan, pihaknya menghormati pernyataan Tedjo yang mendesak KPK segera ‎menyelesaikan kasus hukum Budi Gunawan dan tidak 'menyandera' mantan Kapolda Bali itu. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan bagian dari kewenangan Tedjo sebagai Menko Polhukam. Namun, kata Bambang, pihaknya tidak merasa menjegal ataupun menyandera siapapun.

"Kami hanya melakukan proses sesuai prosedur, sesuai KUHAP maupun SOP KPK, kami hormati pernyataan-pernyataan itu dan sebaiknya terus diberikan untuk mendorong penegakan hukum," ujar Bambang.

Ia menyatakan, setiap kasus yang ditangani KPK penting dan tidak ada yang diistimewakan. Namun, pernyataan-pernyataan yang disampaikan masyarakat, instansi, dan lembaga lain akan menjadi motivasi pihaknya untuk segera menuntaskan sebuah kasus.

"Kami perhatikan pernyataan karena bisa jadi motivasi untuk menyelesaikan (kasus)," kata Bambang.

Meski demikian, Bambang mengingatkan, setiap kasus dugaan tindak pidana korupsi memiliki tingkat kerumitan yang berbeda. Untuk itu, Bambang meminta semua pihak menghormati dan mempercayai KPK dalam melakukan proses hukum yang sedang dilakukan saat ini.

"Dan kami akan hormati seluruh kewenangan lembaga lain. Berilah kepercayaan kepada KPK. Bandingannya Anas (Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat) lebih dari satu tahun ditanganni KPK, kasus-kasus lain belum ada satu tahun dan hasilnya bisa ditunjukkan di proses persidangan jadi kehati-hatian proses menjadi bagian penting dalam pemeriksaan KPK yang baik," jelasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera ‎menyelesaikan kasus hukum kapolri terpilih Komjen (Pol) Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK diminta tidak "menyandera" Budi Gunawan (BG). Hal tersebut disampaikan Tedjo saat bersilaturahmi dengan pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Selasa (20/1).

Dikatakan, kasus hukum yang menimpa kapolri terpilih sepenuhnya ditangani KPK. Atas kejadian itu, Presiden Joko Widodo telah menugaskan Wakapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti menjalankan tugas rutin kapolri. Untuk pengambilan keputusan yang strategis, Badrodin harus melakukan konsultasi dengan presiden.[ian/bst]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...