26 August 2019

Bagi-bagi Kartu, Jokowi Harap KIP Tidak Dibelikan Pulsa

KONFRONTASI - Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Widodo membagi-bagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Asistensi Disabilitas (KAD), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada warga Kabupaten Parigi Moutog, Sulawesi Tengah, Jumat (29/5) kemarin.

Kartu yang dibagikan Jokowi itu terdiri atas 117 KAD, 139 KKS, 126 KIP, dan 112 KIS. Presiden memanggil satu persatu perwakilan penerima kartu untuk menerima langsung kartu dari dirinya.

"Saya senang di Parigi dipanggil langsung lari, namanya lincah semangat di provinsi yang lain dipanggil tuh pasti saya tegur eh cepat. Ini nggak ada yang saya tegur, bagus," kata Jokowi mengomentari antusiasme penerima kartu yang langsung bergegas menuju panggung saat ia panggil namanya.

Kepada pemegang KIS, Presiden berpesan agar kalau sakitnya batuk, flu, cukup ke Puskesmas saja, jangan langsung ke rumah sakit. Ia menuturkan, kalau batuk-batuknya berat baru akan dirujuk Puskesmas ke Rumah Sakit.

"Dengan kartu ini tunjukan ke Rumah Sakitm tidak biaya. Tolong disampaikan pada saya kalau dengan kartu ini tidak dilayani dengan baik, hati-hati yang tidak melayani, disini aja bosnya rs namanya Bu Menteri  Kesehatan. Saya perintahkan  kalau ada suara yang tidak baik pegang ini harus dilayani dengan baik," tutur Kepala Negara.

Sementara saat membagikan KKS, Presiden Jokowi menyampaikan, kepada penerimanya diberikan Rp 200 ribu setiap bulan, dan untuk diambil 3 bulan sekali di Kantor Pos.

Untuk penerima KIP, Presiden Jokowi menjelaskan, untuk siswa SD diberikan bantuan Rp 450 ribu per tahu, SMP Rp 750 , dan SMA Rp 1 juta per tahun.

Presiden berpesan kepada para orang tua yang anak-anaknya memperoleh KIP, agar anak-anak belajarnya yang giat. Jangan hanya 1 jam, tapi 3 jam. Selain itu, ia minta agar habis subuh anak-anak belajar lagi.

"Saya titip kalau ambil uang diambil untuk beli buku, beli seragam, beli sepatu atau beli tas boleh. Tapi tidak boleh untuk beli pulsa. Ingat, ini tidak boleh untuk beli pulsa. Kalau untuk beli pulsa kartunya dicabut," pesan Kepala Negara.

Seperti dikutip dari Humas Setkab, tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F. Moelok, Menteri Perindustrian Saleh Husni, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.[ian/rm]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...