20 November 2018

Akademisi UI, Unair dan Paramadina: Gagasan Rizal Ramli Harus Jadi Gerakan Politik untuk Ummat, Rakyat dan Bangsa

KONFRONTASI- Sosiolog UI Dr. Ir. Daddy Heryono Gunawan, M.S, pakar politik Unair Airlangga Pribadi PhD dan  akademisi ekonomi-politik/ peneliti senior Universitas Paramadina Dr Herdi Sahrasad  menegaskan bahwa pikiran dan pemikiran ekonomi Dr Rizal Ramli (RR) mesti dikembangkan dalam gerakan politik untuk membangun kemandirian ekonomi-politik bangsa. Sehingga siapapun Presidennya, agendanya adalah gerakan politik RR yang bertekad untuk membebaskan  bangsa dari jeratan ekonomi neo-liberalisme, seperti yang selama ini diartikulasikan RR secara jernih dan tajam. Pemikirandan gasan RR adalah untuk rakyat, ummat, ulama dan bangsa yang sangat mejemuk ini.

Daddy Heryono, Airlangga dan Pribadi menegaskan bahwa gagasan-gagasan mantan Menko Ekuin/Menko Kemaritiman RR seperti halnya gagasan Bung Karno- Bung Hatta, relative abadi dan  bisa menjadi acuan nilai-nilai anak bangsa, generasi penerus yang resah dan galau akibat Neoliberalisme/Neokolonialisme yang mencekam kembali negeri ini sejak era Megawati-SBY sampai era Jokowi kini.Hasil gambar untuk D. Heryono Gunawan fisip ui

Daddy Heryono Gunawan

‘’Bagi saya, gagasan dan pemikiran Dr Rizal Ramli (RR) adalah instrumen ‘’policy macro-nya'', yang bisa diperkaya oleh para teknokrat dan ekonom se-ideologi (Trisakti) dalam praktik dan praksis pelaksanaannya. Ummat Islam harus mampu menangkap substansi gagasan RR ini,’’ tegas Dr Daddy Heryono Gunawan.

Hasil gambar untuk herdi sahrasad

Herdi Sahrasad

Mantan Menko Ekuin/Menko Kemaritiman Dr Rizal Ramli dalam acara Ijtima’ Ulama & Tokoh Nasional, di Jakarta  yang dihadiri 600 Ulama dari seluruh Indonesia, dengan ‘’Semangat untuk Perubahan’’, mengingatkan ekonomi Jokowi sudah lampu kuning setengah merah

Dr. Rizal Ramli melihat, sementara ini masih ada yang cerita mimpi-mimpi  palsu bahwa semua baik-baik saja. Kepalsuan ini bisa berakhir jadi ‘hard landing’ bagi ekonomi Indonesia yang akan merugikan kita semua sebagai negara bangsa.

Acara Ijtima’ Ulama & Tokoh Nasional ini, dihadiri 600 Ulama dari seluruh Indonesia. Para ulama itu menginginkan perubahan atau pergantian kekuasaan. ''Dan itu harus disimak oleh Jokowi bahwa rakyat ingin perubahan,'' ujar Airlangga.

Hasil gambar untuk airlangga pribadi

Airlangga Pribadi

Daddy Heryono menyarankan kepada Presiden Jokowi bahwa di tengah memburuknya ekonomi yang sudah Lampu Kuning Setengah Merah, merosotnya daya beli rakyat dan ketidakpastian masa depan ekonomi bangsa ini, sebaiknya memilih Rizal Ramli PhD (RR)  sebagai Cawapres 2019. ''Sangat krusial dan strategis kalau Jokowi merekrut RR (asuhan politik Pesantren Tebu Ireng Gus Dur/jebolan ITB/Gontor/Sophia University/Boston) karena hampir pasti menang melawan pesaingnya,'' kata Daddy.

''Namun, mohon maaf, kalau sampai Prabowo yang mengambil RR sebagai cawapresnya, maka Jokowi mudah dikalahkan 2019,'' imbuhnya.

Menurut Herdi, sejatinya gejala krisis ekonomi sudah di depan mata. Sinyal itu semakin jelas menyusul langkah  institusi yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam mengantisipasi gejala krisis itu. Namun langkah itu diragukan dapat mengatasi persoalan. Dan sinyal menuju krisis tersebut juga ditandai oleh pernyataan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Suahasil Nazara. Dia menyebutkan bahwa Presiden Jokowi bisa terlibat di dalam menentukan keputusan kondisi krisis ekonomi tanpa menunggu rekomendasi KSSK.  Ini berarti, pemerintah tidak hanya berpatokan pada empat otoritas di bawah KSSK, dan Presiden Joko Widodo dapat menyatakan dan mengambil kebijakan bahwa ekonomi Indonesia sudah pada tahapan krisis akibat mismanajemen atau ungoverning goverment dalam mengelola anggaran pendapatan dan pengeluaran Negara. Empat otoritas yang berdiri di bawah KSSK itu yakni, OJK, BI, Menkeu dan LPS tersebut seharusnya jujur bahwa ekonomi Indonesia masuk krisis.

Sinyal gejala krisis ekonomi  lainnya, defisit APBN yang akhirnya harus memotong jumlah anggaran di APBN-P tahun ini. Diantaranya menghilangkan subsidi tarif dasar listrik bagi pelanggan 900 Watt, melakukan obral SUN dan obligasi dengan bunga yang tinggi, anjloknya ekpor,   terjadinya  defisit transaksi neraca berjalan, deflasi yang disebabkan oleh daya beli masyarakat yang menurun dan bukan oleh kinerja Ekonomi makro yang efisien, serta tingginya krdit macet (NPL) perbankan Indonesia yang sudah di atas 5 persen. Dan masalah NPL perbankan Indonesia sudah banyak diberikan konsekuensinya oleh OJK dengan melanggar aturan BI, dimana banyaknya kredit macet. (sumber2)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...