30 May 2017

Ahok Nakal: Melawan Menteri Susi soal Reklamasi. Ahok Harusnya Memihak Kepentingan Rakyat bukan Konglomerat. Reklamasi Merusak Ekologi

KONFRONTASI- Ahok yang bangga dengan julukan GUBERNUR AGUNG PODOMORO benar-benar pandai memanfaatkan kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Ciri khas pemimpin yang tidak bertanggungjawab, ketika kebijakannya terkait izin reklamasi Jakarta yang diberikan kepada Agung Podomoro dikritik banyak pihak, Ahok dengan seenaknya melemparkan tanggung jawabnya pada Presiden Jokowi. Apalagi kritik terkait masalah izin reklamasi tidak hanya datang dari aktivis dan masyarakat peduli lingkungan tetapi juga datang dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, tokoh nasional dan anggota Komisi IV DPR. Kritik keras Susi Pudjiastuti terhadap Ahok dilakukan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di Senayan. Menurut Susi, proyek reklamasi tak bisa dilakukan tanpa mengindahkan aspek lingkungan hidup secara menyeluruh. “Saya terakhir rakor dengan Menko Perekonomian bersama Bappenas, PU, Menko Maritim, dan pada akhirnya sore itu deadlock. Semuanya di-hold. Program reklamasi harus dihentikan, dianalisa dan dikaji ulang,” katanya dihadapan peserta RDP. Masih menurut Susi, apa pun yang akan lakukan kepada alam itu harus memberikan perhatian kepada ekosistem secara umum. “Bila kita mereklamasi satu hektar, berarti kita juga harus menyediakan tempat genangan air in other place juga satu hektar. Bila itu tidak bisa, maka itu tidak boleh dilakukan,” katanya dengan nada suara yang tegas. Susi mengakui sikap tegasnya tersebut karena dirinya berlatar belakang seorang aktivis lingkungan. Namun demikian sikap tegasnya yang berpegang teguh pada prinsip sebagai pribadi yang aktivis lingkungan, bukan berarti dirinya anti pembangunan. Susi sangat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. “Kalau pantai utara Jakarta mau direklamasi 10 hektar, ya harus ada water site di tempat lain seluas yang sama. Kalau tidak ada, ya Jakarta akan makin tenggelam. Apa pun yang kita lakukan, kita tidak bisa membuat air just to nowhere. Buat dulu danaunya dimana, bendungan tempat untuk menampung air dimana, baru boleh melakukan reklamasi,” terangnya (Mongabay.co.id). Sependapat dengan Susi Pudjiastuti, seharusnya sudah saatnya Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya mengubah paradigma pembangunan sungai yang suistainable. Bukan project suistainability seperti yang terjadi saat ini. Jika paradigmanya project suistainability maka bukannya menyelesaikan masalah tapi menciptakan masalah baru. Lihat saja setiap tahun triliunan rupiah dari APBD DKI Jakarta dihabiskan hanya untuk biaya pengerukan sungai jelang musim hujan. Terus berulang dan berulang. Ribuan triliun lenyap dibawa banjir. Itu karena paradigmanya project suistainability. 14291297801291666955 Ahok vs Susi Dalam Reklamasi Jakarta (Sumber: Dok. Rekayasa Pribadi) Jika dilihat dari aspek lingkungan saja harus ada kajian yang komprehensif karena reklamasi berdampak pada kehidupan sosial ekonomi nelayan, rusaknya ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau sekitarnya. Dan setahu saya, hasil kajian AMDAL yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa reklamasi Teluk Jakarta hingga saat ini belum layak. Jika Ahok sudah mengeluarkan ijin reklamasi padahal kajian AMDAL-nya masih bermasalah, pastinya ada udang dibalik bakwan. Tidak ada makan siang gratis. Ada ijin illegal biasanya selalu diiringi deal-deal illegal. Dan jika dilihat dari aturan perundang-undangan terkait reklamasi, sangat jelas dan terang benderang bahwa yang berwenang mengeluarkan izin reklamasi untuk kawasan strategis nasional adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemda hanya berwenang memberikan pertimbangan terkait zonasi, tapi tidak berwenang mengeluarkan izin reklamasi untuk daerah strategis nasional dan daerah konservasi. Catat dengan tinta tebal agar terus diingat dan tidak dilupakan, jika dilihat dari aturan perundang-undangan terkait reklamasi, sangat jelas dan terang benderang bahwa yang berwenang mengeluarkan izin reklamasi untuk kawasan strategis nasional adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemda hanya berwenang memberikan pertimbangan terkait zonasi, tapi tidak berwenang mengeluarkan izin reklamasi untuk daerah strategis nasional dan daerah konservasi. Lebih aneh lagi, PERDA Zonasi belum ada tapi Ahok sudah mengeluarkan ijin reklamasi. Lagi-lagi pertanyaannya, ada apa dengan Ahok sehingga ngotot dan nekad meneken ijin reklamasi padahal payung hukumnya belum ada. Kesimpulan hasil RDP antara Komisi IV DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa Komisi IV DPR mendesak pemerintah untuk segera menghentikan reklamasi Jakarta dan Teluk Benoa di Bali karena akan mematikan penghidupan nelayan tradisional dan merusak lingkungan pesisir. Komisi IV DPR juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang proses kedua tahap reklamasi itu sesuai dengan UU No.1/2014 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. "Reklamasi itu hanya untuk kepentingan bisnis. Kami mendesak pemerintah untuk setop semua reklamasi untuk kepentingan bisnis, baik di Jakarta maupun di Bali," kata Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo (Bisnis.com) Tentu saja kritikan keras Susi dan hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat Ahok pusing 7 keliling. Ahok sudah terlanjur memberikan izin reklamasi kepada Agung Podomoro melalui SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 yang ditandatangani Ahok pada tanggal 23 Desember 2014. Pastinya Ahok sadar ketika meneken ijin reklamasi tersebut, Ahok tahu belum ada payung hukumnya karena PERDA Zonasi belum ada. Tapi bukan Ahok namanya jika bersedia tunduk pada konstitusi. Meskipun sudah jelas-jelas melanggar aturan perundang-undangan di atasnya, Ahok lebih memilih menyerahkan tanggung jawabnya pada Presiden Jokowi. Menurut Ahok, dirinya tidak bisa mencabut SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 yang ditandatangani Ahok pada tanggal 23 Desember 2014 tersebut. “Kalau gubernur berlawanan dengan menteri, nunggu Presiden beresinlah,"kata Ahok di Balai Kota (Tempo.co). Tentu saja sikap Ahok yang melemparkan tanggung jawabnya pada Presiden Jokowi dikritik aktivis dan masyarakat peduli lingkungan. "Sikap Ahok jelas tidak benar, yang izinkan siapa yang suruh beresin siapa," kata Rico Sinaga, yang menjabat sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Rmol.com). Sikap Ahok yang suka melempar tanggungjawab pada orang lain merupakan ciri seorang pecundang. Tidak bertanggungjawab. Selama ini ini Ahok sangat konsisten menjadi pemimpin yang tidak mau bertanggungjawab. Berbeda dengan Ahok yang konsisten tidak akan mencabut SK2238/2014, Susi lebih memilih mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan Susi memberikan persyaratan yang lebih tegas kepada para pengembang yang ingin mengajukan izin reklamasi ke KKP. Menurut Susi, dirinya bersedia menandatangani izin reklamasi jika pengembang sudah memenuhi syarat sesuai UU, melakukan kajian AMDAL secara komprehensif dan telah membangun lahan pengganti seluas wilayah yang akan direklamasi. Menurut Susi, jika Agung Podomoro ingin mereklamasi Jakarta seluas 160 hektar, maka Agung Podomoro harus sudah membangun danau atau bendungan untuk menampung air seluas 160 hektar. Susi berjanji tidak akan termakan janji surga para pengembang. Selama ini Susi sangat konsisten menjaga kekayaan laut dari para penjarah, sehingga Susi tidak akan termakan janji surga para pengembang. Menurut Susi, dirinya sudah hafal tingkah polah para pengembang yang hanya cari untung semata. Dirinya tidak ingin disalahkan dan harus menggunakan uang rakyat dari APBN untuk menanggung kecurangan pengembang. Jika pengembang tidak membangun lahan pengganti seluas daerah yang direklamasi, maka izin reklamasi tak akan pernah keluar. Mungkinkah sikap tegas Susi yang sangat taat konstitusi dan setia menjaga kekayaan laut, sehingga menyebabkan para pengembang lebih suka negosiasi dengan Ahok. Jelas, para pengembang lebih memilih para penguasa yang loyal memberikan ijin, berapa pun biaya yang harus dikeluarkan. Bisnis is bisnis. dan yang namanya bisnis adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Semoga Susi Pudjiantuti konsisten dengan prinsip dan sikap tegas yang tanpa kompromi tersebut untuk pembangunan yang berkelanjutan. Susi jangan sampai lupa bahwa janji Ciputra yang berjanji akan mengganti lahan proyek PIK hingga kini tidak pernah terwujud. Jangan sampai janji kosong Ciputra diulangi oleh Agung Podomoro.
(KCM)
Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



News Feed

loading...

Baca juga


Loading...