26 August 2019

300 Gubernur, Bupati Terjerat: Kepala Daerah Juara Kasus Korupsi, Bisa Raih Rekor MURI

KONFRONTASI -  Jumlah Kepala daerah terseret kasus korupsi terus betambah. Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam kurun waktu 13 tahun, setidaknya ada 313 kasus korupsi melibatkan kepala daerah di Indonesia. Sepanjang tahun ini saja sudah 26 orang kepala daerah yang terjaring KPK. Predikat sebagai juara kasus korupsi diberikan kepada kepala daerah tak bermoral tersebut. Bahkan ada yang menyebut banyaknya korupsi kepala daerah layak diberikan MURI.

Teranyar Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Bersama Irvan ditangkap juga lima pejabat Pemkab Cianjur lainnya. Dalam OTT kali ini KPK menyita uang sejumlah Rp1,5 miliar.Uang tersebut diduga suap yang dikumpulkan dari kepala sekolah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

"Dari lokasi juga diamankan uang sekitar Rp1,5 miliar yang diduga dikumpulkan dari kepala sekolah," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Rabu (12/12/2018).

64 Bupati

Sementara itu Presiden Jokowi menyebutkan jumlah kepala daerah hingga pejabat publik lain yang pernah tertangkap KPK. "Coba kita lihat sejak tahun 2004 sampai sekarang ada 12 gubernur kena korupsi, ada 64 bupati/wali kota ditangkap korupsi, belum pejabat-pejabat baik Gubernur BI kalau tidak keliru (ada) 2," kata Jokowi di acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017).

Menurut Jokowi, kebanyakan pejabat itu kena kasus korupsi karena menerima suap. Jokowi juga menekankan pentingnya deregulasi untuk mencegah perilaku korupsi. Dia meminta para pejabat daerah membuat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Mendagri Tjahjo menyebutkan sejumlah sektor di pemerintahan daerah yang rawan praktik korupsi. Mulai dari penyusunan anggaran hingga perizinan oleh pemda.

"Sektor rawan korupsi antara lain penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, hibah dan bansos, perjalanan dinas, serta sektor perizinan," papar Tjahjo. "Dampak korupsi adalah melambatnya pembangunan daerah," tambahnya.

Penghargaan

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto mengatakan, banyaknya kepala daerah terlibat korupsi tak salah jika ada yang menyatakan, kepala daerah sebagai juara kasus korupsi.

Sementara terkait pemberiaan MURI karena banyaknya kepala daerah yang terkena OTT KPK, Adri menuturkan, pemberian rekor MURI bisa didorong. Karena pemberian rekor MURI bisa menjadi momentum yang memalukan bagi koruptor.

"Boleh jika Kemendagri juga diberikan penghargaan dengan era kepemerintahan yang yang berada di bawah kekuasaannya paling banyak terkena OTT kepala daerahnya oleh KPK," jelasnya.

Disisi lain, kata Adri, banyaknya kepala daerah terlibat korupsi semakin membuktikan gagalnya Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tjahjo telah gagal melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada seluruh kepala daerah untuk menahan diri agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

"Proses konsolidasi ini merupakan sebuah tindakan pro aktif Kemendagri

untuk menahan laju tindak pidana korupsi yang dilakukan secara massif oleh kepala daerah. Harusnya Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja anak buahnya dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah,” ujar Adri.

Hal sama disampaikan Zulfikar Ahmad, pengamat kebijakan publik. “Begitu banyak yang sudah ditangkap KPK, tapi kepala daerah itu tidak tobat juga. Saya juga setuju jika juara pertama kasus korupsi diberikan kepada kepala daerah. Juga masuk dalam rekor MURI supaya memberi rasa malu,” paparnya.

Tidak Tobat

Zulfikar dan Adri sepakat untuk memberikan efek jera, KPK harus memberikan tuntutan sanksi pidana yang tegas. Apalagi sudah sejak lama masyarakat meminta untuk memberikan sanksi pidana berupa hukuman mati atau hukuman seumur hidup kepada pelaku tindak pidana korupsi.

"Kami menilai, tidak ada salahnya aspirasi masyarakat untuk diberlakukan, agar efek jera dan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi benar-benar dapat tercipta," tegasnya.

Seperti diketahui, KPK menangkap tangan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Bersama Irvan ditangkap juga lima pejabat Pemkab Cianjur lainnya. Dalam OTT kali ini KPK menyita uang sejumlah Rp1,5 miliar.Uang tersebut diduga suap yang dikumpulkan dari kepala sekolah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Rabu (12/12/2018), menyatakan pihaknya menduga uang tersebut dikumpulkan dari kepala sekolah untuk kemudian disetor ke Bupati. Dia menyatakan KPK telah mendapatkan bukti awal dugaan suap kepada orang nomor satu di Cianjur itu.

"Karena saat ini tim sedang bekerja, kami belum dapat memberikan informasi yang lebih rinci," ujarnya.

Dalam operasi senyap ini, tim penindakan KPK menangkap total enam orang, termasuk Bupati Cianjur. Keenam orang tersebut telah dibawa ke Kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan awal. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum para pihak yang ditangkap itu.

Di antara 26 kepala daerah yang ditangkap yakni Rudy Erawan - Bupati Halmahera, Zumi Zola - Gubernur Jambi, Nyono Suharli Wihandoko - Bupati Jombang, Marianus Sae - Bupati Ngada.

Ditangkap juga Imas Aryumningsih - Bupati Subang, Mustafa - Bupati Lampung Tengah, Adriatma Dwi Putra - Wali Kota Kendari, Asrun - mantan Wali Kota Kendari, Ahmad Dihadat Mus - Bupati Kepulauan Sula, Moch Anton - Wali Kota Malang, Abu Bakar - Bupati Bandung Barat, Mustofa Kamal Pasa - Bupati Mojokerto Dirwan Mahmud - Bupati Bengkulu Selatan, Agus Feisal Hidayat - Bupati Buton Selatan.

Tasdi - Bupati Purbalingga, Syahri Mulyo - Bupati Tulungagung, Muh Samanhudi Anwar - Wali Kota Blitar, Ahmadi - Bupati Bener Meriah, Irwandi Yusuf - Gubernur Aceh, Pangonal Harahap - Bupati Labuhanbatu, Zainudin Hasan - Bupati Lampung Selatan, Setiyono - Wali Kota Pasuruan, Rendra Kresna - Bupati Malang, Neneng Hassanah Yasin - Bupati Bekasi dan Sunjaya Purwadisastra - Bupati Cirebon.(jft/BeritaBuana)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...