17 September 2019

Syariat Islam dalam Bingkai NKRI: Mewujudkan Islam Rahmatan lil alamin

Oleh : DR. IR. MASRI SITANGGANG

Perbincangan seputar Islam sebagai agama “ rahmatan lil ‘alamin”  --rahmat bagi semesta alam—akhir-akhir ini, seringkali dikaitkan dengan perang melawan radikalisme, fundamentalisme  dan aksi-aksi intolertansi agama. Sangat sulit menghindari kesan bahwa perbincangan semacam ini sesungguhnya adalah dalam rangka upaya meneguhkan label radikal, fundamentalis dan intoleran   kepada Islam dan umatnya. Kesan kuat seperti itu  timbul terutama dikarenakan perbincangan seputar radikalisme, fundamentalisme dan intoleransi tidak dbarengi dengan  mempersoalkan secara memadai  faktor terpenting yang menjadi  akar masalah munculnya radikalisme, fundamentalisme  atau intoleransi itu sendiri.

Ungkapan “Islam sebagai rahmat bagi semesta alam”, oleh  pihak-pihak tertentu, dijadikan alat untuk mempersalahkan  —setidaknya pemahaman keagamaaan--  kelompok umat Islam, terutama yang oleh Mun’im  A Sirry ( Membendung Militansi Agama, 2003) disebut sebagai golongan Islam Politik.    Dengan ungkapan itu, mereka menginginkan ummat Islam dapat dan bersedia hidup berdampingan dengan siapa saja dan menerima situasi-kondisi apa saja. Lebih dari itu, umat Islam harus dapat menyesuaikan –baik prilaku maupun pemahaman ke-Islman-nya— terhadap situasi dan kondisi apa pun di negeri “plural” ini. Kesan seperti itu dapat juga dirasakan bila membaca buku Mayor Jendral TNI Agus Surya Bakti, Deputi Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT,  berjudul   “Derakalisas Nusantara” ( 2016 ). 

Jalan ke arah terwujudnya sikap keagamaan yang lentur, yang menyesuaikan prilaku dan pemahaman ke-Islam-an dengan situasi kondisi yang ada,  dimuluskan oleh para pengusung Islam Liberal. Berdampingan dengan konsep Islam “rahmatan lil alamin”,  pengusung Islam Liberal meluncurkan konsep “Islam Moderat” sebagai bandingan terhadap “Islam radikal”. Kedua konsep ini kemudian digunakan oleh pihak penguasa sebagai bahan propaganda  dalam upaya “deradikalisasi”.

Argumen umum yang digunakan untuk  mendukung konsep rahmatan lil ‘alamin versi ini adalah: (1) Akhlaq Rasulullah saw, yang  lebih sering digambarkan sebagai sosok lemah lembut,  pemaaf dan tidak  berlaku keras terhadap orang yang  berlaku jahat kepada beliau. (2) Piagam Madianah, yang menjamin hak  hidup semua komunitas etnis dan agama dalam satu negara Madinah. 

Menariknya,  pengusung konsep  rahmatan lil ‘alamin versi ini dikenal sangat longgar  (untuk menghindari kata “tidak mau”) memegang Islam sebagai sebuah syari’at yang harus hidup di tengah masyarakat. Boleh jadi ini  merupakan  konsekuensi logis dari konsep “Islam Moderat”, yakni Islam yang menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi atau – meminjam ungkapan Ulil Abshar Abdallah,  Islam yang “mengikuti denyut jantung perubahan zaman”. Ulil Abshar Abdallah dalam Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam (dalam Islam Liberal dan fundamental: sebuah pertarungan wacana, 2005), malah secara tegas  menolak upaya penegakan Syariat Islam dan tidak percaya adanya  hukum Tuhan. 

Mun’im  A Sirry (2003) memiliki semangat yang sama dengan Ulil Abshar Abdalla, tetapi kemasan bahasanya lebih “brutal”.  Dengan semangat memerangi fundamentalisme, radikalisme dan intoleransi –yang semuanya terasa  diarahkan kepada Islam, Mun’im mempromosikan sistem demokrasi sebagai satu-satunya sistem yang tepat dalam hidup berbangsa dan bernegara di dunia modern ini. Celakanya, demokrasi “ala” Mun’im itu sukar dimengerti dan sangat berpotensi menjadi sumber masalah tersendiri pula. 
“Dalam satu negara demokrasi’, kata Mun’im,  “segala bentuk ekspresi keagamaan memang punya hak untuk berkembang. Namun harus ada catatan lebih lanjut, ekspresi keagamaan yang mengancam demokrasi tentu tidak boleh diberi ruang karena ia adalah musuh demokrasi itu sendiri.” 

Sukar dimengerti. Mun’in sedang berbicara tetang kebebasan yang skaligus tidak bebas; boleh, sekaligus tidak boleh ! Demokrasi bukan lagi sarana di mana setiap orang berbeda pandangan boleh mengekspresikan pendirian  (baca sikap keagamaan) masing-masing secara  bebas dan saling adu argumentasi guna menemukan kesepahaman,  melainkan   sarana ekspresi keagamaan yang sesuai dengan demokrasi itu sendiri. Bagaimana bentuk ekspresi keagamaan yang sesuai dengan demokrasi dan apa rujukan agama semacam itu ? Mun’im sendirilah yang persisnya lebih tahu.   Yang pasti, sentimen keagamaan, wa bil khusus syariat Islam yang bernilai qur”an dan sunnah, adalah ekspresi keagamaan yang tidak diberi tempat. 

Mun”im tidak dapat menyembunyikan ketidaksukaannya (kalau bukan kebencian) terhadap Islam politik, yakni yang disebutnya sebagai golongan yang menyerukan implementasi Syari’ah Islam dalam kehidupan. Persis seperti pandangan Barat, dikhawatirkan kalau Islam politik menang dalam demokrasi akan mengancam demokrasi. Aneh, memang !   Bila tidak ikut demokrasi diperangi sebagai fumdamentalis, radikalis dan intoleran. Ikut demokrasi, tidak boleh menang. Kalau menang, harus “diperangi” dengan alasan mengancam demokrasi.  Sangat mungkin  itulah penjelasan bagi apa yang terjadi terhadap FIS di Alzajair, Hamas di Gaza, Muhammad Mursi di Mesir dan yang baru-baru ini coba dilakukan terhadap Erdogan di Turki. Intinya, Islam politik harus dihabisi dan Islam tidak boleh mengurus bangsa dan negara ! Demokrasi  model yang diutarakan Mun’im ini telah menjadi sumber kekacauan tersendiri.  

Fenomena ketidaksenangan terhadap Islam politik itu sudah ada dan menguat pula di Indonesia. Gejalanya dapat dilihat  dengan nyata ketika Pilkada DKI. Kemenangan pasangan  Anis-Sandi dituding sebagai  kemangangan kaum radikal. Pihak-pihak tertentu sangat gencar memprovokasi bahwa memilih pemimpin atas dasar agama (Islam) adalah ancaman bagi demokrasi dan merupakan politik SARA yang perlu segera dihentikan. Agaknya mereka sekarang sedang sibuk membuktikan tudingan itu dengan bertubi-tubi menyerang  kebijakan dan kinerja Anis-Sandi memimpin DKI. 
Begitu pun, seperti pengusung faham Islam Liberal lainnya,  Mun’im mengingatkan perlunya komitmen bersama untuk mengembalikan agama pada misi sucinya sebagai rahmatan lil ‘alamin. Sungguh, inilah paradoksi yang telanjang : satu sisi mengharapkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, di sisi lain menolak penegakan Syari’at Islam atau tidak  percaya adanya hukum Allah seperti kata Ulil Abshar Abdalla. Bagiamana Islam dapat menjadi rahmat bagi semesta alam, jika syariatnya tidak hidup di tengah masyarakat ?  Apa yang menjadikan Islam sebagai  sebuah agama rahmatan lil alamin kalau bukan syari’atnya ? 

Fenomena-fenomena di atas mengundang kecurigaan kuat bahwa proyek “deradikalisasi” sesungguhnya adalah sama dengan “deislamisasi”. Agus Surya Bakti (2016) memang menepis kecurigaan itu. Tetapi yang pasti –dan ini yang sangat disayangkan, Agus Surya Bakti menjadikan  Mun’im A Sirry (2003) sebagai salah satu rujukan dalam menyusun bukunya “Deradikalisasi Nusantara : Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal melawan Radikalisme dan Terorisme”  di samping buku-buku atau tulisan karya pengusung Islam Liberal lainnya. 

Merujuk QS 21:107, sesungguhnya fungsi rahmatan lil ‘alamin Muhammad saw terletak pada status beliau sebagai Rasul Allah. Tugas rasulullah adalah  membawa pesan dari Allah, yakni petunjuk hidup  dan sistem tatanan kehidupan yang mesti ditabur-semaikan, itulah Syari’at Islam. Maka, dengan logika yang paling sederhana,  dapatlah dipahami bahwa sesungguhnya yang menjadi rahmat bagi semesta alam itu adalah apa yang dibawa oleh Rasuliullah, yakni Syari’at Islam itu sendiri.  Syariat Islam itulah yang menjamin  kehidupan menjadi harmonis, tentram, nyaman dan aman –yakni sebahagian dari pengertian yang terkandung  dalam  “rahmat”—yang dinikmati oleh manusia dan lingkungan di sekitarnya : baik manusia itu beragama Islam maupun bukan, baik lingkungan itu biotik mauppun abiotik. 

Tentu kehidupan penuh rahmat itu hanya bisa terwujud kalau Syari’at Islam menjadi sistem yang  berlaku dan bahkan menjadi satu-satunya sistem yang berlaku. Dalam konteks itu pula kita memahami misi Rasulullah saw sebagaimana disebut, antara lain, dalam QS 9:33 kemudian diulang di QS 61:9 :  “liyudzhirohu ‘aladdini kullihi,” agar (sistem) Islam itu dieksiskan (dimenangkan) di atas semua sistem tatanan kehidupan yang ada. 
Adalah mustahil Syariat Islam berlaku sempurna dalam hidup berbangsa dan bernegara tanpa campur tangan kekuasaan (negara). Oleh karena itu kekuasaan yang berpihak pada penegakan Syari’at Islam menjadi sesuatu yang wajib adanya. Dalam kata lain, untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, hukum dan kekuasaan harus pro Syari’ah. Jika Negara Madinah dijadikan comtoh model bagi penerapan Islam rahmatan lil alamin, maka itulah sesungguhnya yang terjadi : Kekuasaan Negara Madinah ada di tangan Muhammad Rasulullah saw dan hukum yang berlaku adalah Syariat Islam. Simaklah pasal 23 dari Piagam Madinah sebagai berikut :

 “Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah SWT dan Muhammad Rasulullah SAW”

Secara tegas pasal ini menempatkan Allah (Alqur’an) dan Rasul-Nya (Sunnah) sebagai hukum tertinggi dan satu-satunya sumber hukum, tempat merujuk penyelesaian persoalan bermasyarakat dan bernegara. Pasal ini juga memberi petunjuk yang jejas, sekaligus mempertegas, bahwa tidak ada satu pun pasal dalam Piagam Madinah yang bertentangan dengan Syariat Islam. 
Kedudukan sebagai Kepala Negara Madinah memberi kewenangan kepada Rasulullah saw untuk  menegakkan isi Piagam Madinah itu, termasuk memberi perintah memerangi kabilah-kabilah yang melanggar isinya. Perintah perang melawan Yahudi dari Banu Nazir –karena penghianatan terhadap Piagam Madinah yang mereka lakukan, misalnya, adalah bukti bagaimana kekuasaan efektif untuk menegakkan konstitusi Madinah; juga menjadi bukti bantahan terhadap sikap Rasulullah yang  senantiasa digambarkan sebagai lemah lembut, yang dijadikan argumen dalam proyek deradikalisasi. Rasulullah adakalanya bersikap lemah lembut, tetapi juga bersikap keras dan tegas,  tergantung persoalan yang dihadapi.

Dalam kondisi syariat Islam tidak tegak –tidak menjadi sistem yang hidup dan berlaku dalam bermasyarakat--  dan penguasa tidak pro atau malah alergi syari’ah,  bagaimana mungkin Islam menjadi rahmatan lil alamin ? Jangankan rahmat bagi kelompok lain sebagaimana dihajatkan oleh Piagam Madinah, hak umat Islam sendiri pun sangat mungkin tidak dapat terlindungi. Bayangkan,   memilih pemimpin atas dasar agama (Islam) di kecam kemudian dituding sebagai politik SARA dan radikal yang mengancam demokrasi ! Padahal, Syari’at Islam  tegas melarang kaum beriman memilih orang kafir menjadi pemimpin; padahal juga, sistem demokrasi pun tidak membatasi seseorang memilih pemimpin berdasarkan apa pun jua : silahkan pilih berdasarkan kesamaan daerah asal atau etnis, gender,  rupa dan raut wajah juga warna kulit.  Tak ada larangan, apalagi mimilih berdasarkan nilai yang diyakini keagungannya, aqidah,  tentulah jauh lebih layak untuk didorong. Bukan dihalangi !   

Sekali lagi, dalam posisi Syariat Islam tidak tegak dan peenguasa tidak pro syari’ah, Islam tidak akan dapat menjadi rahmat bagi semesta alam. Para pemikir dan tokoh pergerakan yang mendambakan Indonesia bangkit, Indonesia yang Gemahripah loh Jenawi, BaladtunThoyyibatun wa Rabbun Ghafur,  perlu secara serius dan fokus untuk bersama-sama berjuang membumikan Syariat Islam dalam bingkai NKRI.  Para penggiat deradkalisasi perlu membuka diri untuk berdialog, tidak hanya dengan para pengusung faham Islam Liberal yang memandang Syariat Islam dengan anti pati.  Kesan bahwa proyek deradikalisasi identik dengan deislamisasi adalah sangat tidak menguntungkan dan oleh karena itu perlu segera dihilangkan.

Wallahu a’lam bishshawab.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...
Senin, 16 Sep 2019 - 20:09
Senin, 16 Sep 2019 - 20:05
Senin, 16 Sep 2019 - 19:59
Senin, 16 Sep 2019 - 19:57
Senin, 16 Sep 2019 - 19:53
Senin, 16 Sep 2019 - 19:46
Senin, 16 Sep 2019 - 19:44
Senin, 16 Sep 2019 - 19:41
Senin, 16 Sep 2019 - 19:39
Senin, 16 Sep 2019 - 19:37
Senin, 16 Sep 2019 - 19:35
Senin, 16 Sep 2019 - 19:32